Kitasulsel–Makassar Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, aktivis hingga masyarakat Makassar turun ke jalan lakukan aksi demonstrasi, di underpass Flyover Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Kamis (22/8/2024).

Aksi demonstrasi tersebut imbas adanya kebijakan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU- Pilkada/2024 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja DPR.

Massa dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, datang mengendarai sepeda motor menuju titik aksi. Mahasiswa UMI memilih berjalan dari depan kampus menuju titik aksi.

Pantauan Harian.News, aksi yang dilakukan sejak pukul 14.30 WITA masih berlangsung hingga 18.40 WITA, massa hanya berhenti untuk shalat Maghrib berjamaah.

Gejolak penolakan sikap Baleg DPR RI atas putusan MK Nomor 60/PUU-Pilkada/2024 sudah berlangsung sejak Rabu (21/8/2024) lalu.

Sebuah flyer bergambar icon Pancasila dengan latar biru dan kalimat ‘Peringatan Darurat’ beredar luas di sejumlah media sosial dan group pesan berantai.

Bahkan tokoh politik, selebritas dan aktivis ikut mengunggah gambar tersebut. Banyak pihak mengaitkan gambar itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR RI atas sikap menganulir kebijakan DPR terhadap putusan MK.

Kasubdit Kemahasiswaan Unhas, Muhammad Irdam Ferdiansyah mengatakan, sedikitnya 700 mahasiswa/i Unhas turun kejalan dengan keresahan yang sama terkait demokrasi.

“700 mahasiswa/i itu gabungan dari semua fakultas yang ada di Unhas, itu di titik flyer over, di titik yang lain jumlahnya juga banyak,” ujarnya.

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, kata Irdam sebagai bentuk warning atas darurat demokrasi Negara Indonesia saat ini.

“Bisa dikatakan begitu, mungkin negara kita lagi darurat demokrasi, ini sebagai warning sistem,” ucapnya.

Meski mengaku mahasiswa Unhas datang dengan penuh kekecewaan atas anulir keputusan MK, Irdam memastikan tidak ada anarkis dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Ini bagian dari aspirasi, mencoba menyampaikan apa yang dirasakan reaksi dari masyarakat, kami turut mendampingi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu masuk dalam koridor yang wajar, batas-batas yang ditentukan,” tuturnya.

Salah satu demostran, Ika (19) berharap, setelah aksi gabungan yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat, tidak membuat wakil rakyat diam-diam merevisi putusan MK Nomor 60/PUU-Pilkada/2024.

“Harapannya ya semoga mereka tidak tunggu kita lengah baru mereka revisi, pengalaman ada yang begitu,” ujarnya dengan resah.

Dia juga berharap, seluruh elemen masyarakat ikut mengawal gerakan darurat demokrasi.

“Negara kita sedang tidak baik-baik saja, mari bersama-sama mengawal sampai tuntas ini persoalan keputusan MK,” kata Ika. (*)