Pemkot Makassar

Firman Pagarra Sampaikan Penjelasan Wali Kota Makassar Terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024

Published

7 bulan ago

28 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri rapat paripurna sidang ke tiga belas masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Rabu Malam, (28/08/2024).

Rapat paripurna ini membahas tentang penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda APBD perubahan tahun anggaran (TA) 2024 yang diwakili langsung oleh Firman Pagarra.

Dalam penyampaiannya, Firman mengatakan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selain itu Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, juga mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024.

“Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, juga telah diupayakan untuk disusun secara arif dan bijak, dengan lebih mempertajam skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,” ucap Firman.

Selanjutnya, Firman menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.2,16 Triliun.

Lalu, pendapatan transfer pemerintah pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.2,244 Trilyun lebih, jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp.2.174 Trilyun lebih, mengalami penambahan sebesar Rp.69,565 Milyar lebih atau bertambah sebesar 3.20%.

“Dan pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak mengalami perubahan dan tetap dengan target sebesar Rp 26,95 milyar,” tuturnya

Firman menjelaskan susunan rancangan anggaran perubahan belanja daerah tahun 2024 ini tetap diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mengarah kepada pencapaian sasaran yang tertuang dalam Perubahan RKPD dan RPJMD Pemkot Makassar.

Penghematan pun dilakukan dengan belanja modal untuk Perubahan TA 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.1.372 Triliun, jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1,715 Trilyun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp.342,89 Milyar Lebih atau menurun sebesar 19,99%.

Jika dikelompokkan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas 51 SKPD yang mendapat alokasi anggaran, maka Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi Anggaran terbesar lalu menyusul Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita memang fokus pendidikan dan infrastruktur. Memperbaiki SDM dan membangun layanan publik menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Firman pun mengungkapkann rancangan perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, belumlah sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh aspirasi dan tuntutan yang berkembang ditengah masyarakat perkotaan kita yang dinamis ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

“Namun Saya yakin dan percaya, bahwa dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian yang mendalam dari Dewan yang terhormat, merupakan potensi besar dalam mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini,” tandasnya.

Sementara, Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Adi Rasyid Ali berharap penyampaian terkait anggaran perubahan ini bisa menjadi bahan kajian.

“Dan kita akan ketemu lagi pada september 2024. Semoga apa yang direncanakan bisa menjadi sesuatu yang berdampak baik bagi kebutuhan masyarakat luas,” harapnya. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar dan UMI Bahas Strategi Pendidikan Berkelanjutan di Makassar

Published

1 minggu ago

27 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangka silaturahmi di Balai Kota Makassar, Kamis (27/3/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas kerja sama antara pemerintah dan akademisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mendukung penguatan ekonomi syariah di Kota Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas guru serta kajian mendalam terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat.

“Silaturahmi dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pemerintah,” ujar Munafri.

Aspek ekonomi syariah turut menjadi fokus pembahasan, mengingat potensinya yang semakin berkembang di Makassar.

Pemerintah kota melihat sektor ini sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Kami membahas peran Makassar dalam penguatan ekonomi syariah serta pentingnya sinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga pendidik juga dinilai penting agar proses pembelajaran di Makassar semakin berkualitas.

Pendekatan berbasis riset dan kajian sosial dianggap mampu memberikan solusi yang lebih tepat terhadap berbagai tantangan pendidikan di kota ini.

“Kami sepakat bahwa peningkatan keterampilan guru dan kajian mendalam terhadap masalah sosial sangat diperlukan agar solusi yang diambil lebih tepat,” jelas Munafri.

Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan akademisi, berbagai program pembangunan di Makassar diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, visi kota yang unggul dalam berbagai aspek dapat terwujud secara optimal.

“Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mendorong perubahan positif bagi Makassar yang lebih maju,” pungkasnya.

Selain membahas kerja sama strategis, pertemuan ini juga menjadi ajang undangan resmi bagi Wali Kota Makassar untuk menghadiri Milad UMI pada 24 Juni 2025 mendatang. (*)