Connect with us

Pemkot Makassar

Firman Pagarra Sampaikan Penjelasan Wali Kota Makassar Terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri rapat paripurna sidang ke tiga belas masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Rabu Malam, (28/08/2024).

Rapat paripurna ini membahas tentang penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ranperda APBD perubahan tahun anggaran (TA) 2024 yang diwakili langsung oleh Firman Pagarra.

Dalam penyampaiannya, Firman mengatakan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selain itu Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, juga mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2024.

“Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, juga telah diupayakan untuk disusun secara arif dan bijak, dengan lebih mempertajam skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,” ucap Firman.

BACA JUGA  153 Pos Bantuan Hukum Siap Hadir di Seluruh Kelurahan Makassar

Selanjutnya, Firman menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.2,16 Triliun.

Lalu, pendapatan transfer pemerintah pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.2,244 Trilyun lebih, jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp.2.174 Trilyun lebih, mengalami penambahan sebesar Rp.69,565 Milyar lebih atau bertambah sebesar 3.20%.

“Dan pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak mengalami perubahan dan tetap dengan target sebesar Rp 26,95 milyar,” tuturnya

Firman menjelaskan susunan rancangan anggaran perubahan belanja daerah tahun 2024 ini tetap diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mengarah kepada pencapaian sasaran yang tertuang dalam Perubahan RKPD dan RPJMD Pemkot Makassar.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Kemenhub Percepat Revitalisasi Terminal Daya Tipe A

Penghematan pun dilakukan dengan belanja modal untuk Perubahan TA 2024 direncanakan berubah menjadi sebesar Rp.1.372 Triliun, jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1,715 Trilyun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp.342,89 Milyar Lebih atau menurun sebesar 19,99%.

Jika dikelompokkan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas 51 SKPD yang mendapat alokasi anggaran, maka Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi Anggaran terbesar lalu menyusul Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita memang fokus pendidikan dan infrastruktur. Memperbaiki SDM dan membangun layanan publik menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Firman pun mengungkapkann rancangan perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, belumlah sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh aspirasi dan tuntutan yang berkembang ditengah masyarakat perkotaan kita yang dinamis ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

BACA JUGA  Danny Pomanto Dampingi Iriana Jokowi Tinjau Pelayanan Kesehatan di Posyandu Asoka VIIA Makassar

“Namun Saya yakin dan percaya, bahwa dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian yang mendalam dari Dewan yang terhormat, merupakan potensi besar dalam mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini,” tandasnya.

Sementara, Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Adi Rasyid Ali berharap penyampaian terkait anggaran perubahan ini bisa menjadi bahan kajian.

“Dan kita akan ketemu lagi pada september 2024. Semoga apa yang direncanakan bisa menjadi sesuatu yang berdampak baik bagi kebutuhan masyarakat luas,” harapnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lanjutkan Safari Ramadan ke Wilayah Kepulauan, Sambangi Warga Barrang Lompo

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Setelah menuntaskan rangkaian Safari Ramadan dengan salat Tarawih bersama di 14 kecamatan wilayah daratan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan melanjutkan road show Ramadan dengan menyapa warga di wilayah kepulauan.

Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026, dengan lokasi kegiatan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nisman Mungkasa, mengatakan kunjungan Wali Kota bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar ke wilayah kepulauan merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemkot Makassar yang sebelumnya telah menyasar wilayah daratan.

“Setelah Safari Ramadan di 14 kecamatan daratan selesai, rencananya Pak Wali Kota akan melanjutkan kegiatan di wilayah kepulauan, tepatnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang,” kata Nisman, Senin (16/3/2026).

BACA JUGA  Danny Pomanto Harap Makassar dan Maniwa Jepang Berkolaborasi Wujudkan Kota Rendah Karbon

Selain bersilaturahmi dengan masyarakat pulau, Pemerintah Kota Makassar juga akan menghadirkan program pasar murah untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah bagi warga di pulau. Ada beberapa agenda, termasuk pemberian bantuan sembako serta pangan murah,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar tidak hanya menyapa warga, tetapi juga dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama.

“Pak Wali Kota rencananya akan ke sana pada tanggal 18 Maret. Di sana akan ada penyerahan bantuan kepada warga sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat di Pulau Barrang Lompo,” tuturnya.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Serap Aspirasi dan Dorong Warga Lae-lae Maksimalkan Potensi Pulau

Ia menambahkan, bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian dari program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan secara gratis selama dua bulan kepada warga yang telah terdata.

Penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya warga pada kategori desil satu hingga empat atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Bantuan ini merupakan bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan selama dua bulan kepada warga yang datanya sudah masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi yang menerima adalah masyarakat dari desil satu sampai empat,” jelas Nisman.

Menurutnya, daftar penerima bantuan tersebut telah tersedia dalam sistem aplikasi yang dapat diakses oleh operator di tingkat kelurahan dan pihak Bulog untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

BACA JUGA  153 Pos Bantuan Hukum Siap Hadir di Seluruh Kelurahan Makassar

“Nama-nama penerimanya sudah ada di sistem. Operator kelurahan yang mengakses datanya melalui aplikasi. Hanya saja untuk rincian lengkapnya dari Bulog,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending