Provinsi Sulawesi Selatan

Prof Zudan: Digitalisasi Pemerintahan Itu Kebutuhan, Bukan Pilihan

Published

1 tahun ago

1 September 2024

Kitasulsel–Makassar Pj Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pemerintahan untuk era sekarang ini sudah wajib melakukan transformasi digital dalam proses pelayanan kepada publik.

Menurutnya, transformasi digital atau pemerintahan yang digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan.

Hal tersebut diungkapkan Prof Zudan Arif Fakrulloh saat bersama pejabat dan staf penyelenggara Digital Signature Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), akhir pekan lalu di Jakarta.

“Digitalisasi itu bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Pemerintahan harus agile (lincah) dalam menghadapi transformasi digital,” ujar Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Dia mengatakan, untuk saat ini pemantik digitalisasi pemerintahan dalam melayani masyarakat adalah digitali signature atau tanda tangan elektronik (TTE).

Makanya, lanjut Prof Zudan, yang dia lakukan saat ini di Sulsel adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN sehingga pelayanan pemerintah tidak berbit belit dan memakan waktu lama.

Untuk memacu peningkatan pengguna digital signature ini Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan dengan pendekatan kesadaran kolektif. “Kita mau bersama sama bergerak memperbaiki diri.

Dulu masa harus sama dengan sekarang. Surat harus jadi berhari-hari hanya karena menunggu pimpinan keluar daerah. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan bertransformasi ke digital signature,” jelas Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Dengan tanda tangan elektronik tersebut, dimanapun dan kapan pun pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat surat rutin. “Pelayanan lebih cepat, masyarakat senang. Ke depan ini digital signature nya kepala sekolah akan kita terbitkan,” tegas Prof Zudan. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

4 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.