Politics

The Power Of Emak-emak Kecamatan Manggala Siap Menangkan Pasangan Seto-Rezki di Pilwalkot Makassar

Published

1 tahun ago

4 September 2024

Kitasulsel–Makassar The power of Emak-emak, adalah jargon yang memiliki kekuatan dari kalangan perempuan memang tak boleh dianggap remeh. Terutama di ajang pesta demokrasi Pilwalkot Makassar 2024.

Di Kecamatan Manggala ada kelompok ibu-ibu yang siap menyatakan dukungan untuk Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Salah satu pengurus Majelis Taklim Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Rosmini mengaku sangat jatuh hati dengan program unggulan “Sehati” akronim dari pasangan Seto-Rezki.

Ialah Nyaman dalam berwirausaha dan bekerja. Salah satu program unggulan Sehati ini, menurut Rosmini, mampu mengakomodir semua pelaku UMKM di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Rosmini, usai mendengar penjelasan Rezki Mulfiati Lutfi saat menyapa dan ngobrol bareng warga di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala, Rabu (4/9/2024).

“Di Kelurahan Borong banyak ibu-ibu pengrajin, tapi tidak pernah diakomodir atau diberikan ruang dalam menyampaikan setiap usaha kita,” bebernya.

Karena itu, lewat program nyaman berwirausaha, kata Rosmini, diyakini menjadi solusi dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Program itu menembus segala lapisan masyarakat.

“Insyaallah kita doakan ibu (Rezki) bisa terpilih nanti sebagai Wakil Wali Kota Makassar, supaya kami disini bisa terakomodir dengan baik,” ucap Rosmini yang langsung diamini oleh warga Borong.

Mendengar itu, Rezki Mulfiati Lutfi menyampaikan apresiasi dan penghormatan luar biasa terhadap masyarakat Kelurahan Borong atas dukungannya terhadap Sehati.

Terlebih, salah satu programnya mampu membantu banyak masyarakat Kota Makassar, khususnya di kalangan emak-emak yang ingin membuka usaha, mulai dari perencanaan, pelatihan hingga permodalan.

“Salah satu program kami adalah nyaman berusaha untuk warga kota Makassar. Kami mau program ini bukan sekadar janji tapi bagaimana bisa langsung jalan menyasar masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, nyaman berwirausaha bukan hanya menyentuh ditingkat Kecamatan dan Kelurahan. Tetapi, kata Kiki-sapaan akrabnya, bisa menyasar warga sampai ke tingkat RT dan RW.

“Kita tidak ingin program nyaman berwirausaha ini hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, tapi kami berkomitmen bagaimana semua lapisan masyarakat sampai ke tingkat RT RW merasakan,” ungkapnya.

Sebab, lanjut Rezki, setiap permasalahan warga di tiap RT dan RW pasti berbeda-beda. Sehingga, semua usulan atau aspirasi masyarakat harus diakomodir sampai terlayani dengan baik.

“Untuk UMKM yang ada di kota Makassar, bukan cuma pelatihan saja, tapi fasilitas permodalan sampai pemasaran akan kami siap jalankan jika diamanahkan terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.