Connect with us

Politics

KPU Makassar Siapkan 28.992 Surat Suara Cadangan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menyiapkan sebanyak 28.992 surat suara cadangan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari 2,5 persen surat suara cadangan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.037.164 pemilih. Total surat suara yang dicetak mencapai 1.066.156 eksemplar, termasuk cadangan.

“Terkait jumlah surat suara, kami mencetak 1.066.156 eksemplar, yang sudah termasuk cadangan sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT,” jelas Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, Senin (28/10).

Yasir menyampaikan, surat suara yang telah dicetak ini akan dikirimkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dalam pekan ini.

BACA JUGA  Andi Seto Asapa Berhasil Pimpin Sinjai, Berani Maju di Pilkada Makassar

“Saat ini surat suara sudah berada dalam kontainer dan siap diberangkatkan dari Tanjung Perak menuju Makassar. Kami perkirakan, akhir Oktober, surat suara sudah tiba di Makassar,” tambah Yasir.

Setibanya di Makassar, surat suara akan langsung diantar dan disimpan di gudang logistik Pilkada, bersamaan dengan logistik untuk lima daerah lainnya. Sebelumnya, logistik seperti kotak suara, bilik, tinta, segel, dan kabel tis sudah lebih dulu tiba di Gudang Logistik di Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

“Gudang logistik di Borong akan menerima surat suara yang tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan akan dijemput serta dikawal oleh pihak kepolisian dan KPU hingga gudang logistik,” tandas Yasir.

BACA JUGA  Komitmen Rusdi Masse Berantas Narkoba dan Judi Online, Gandeng Komunitas TikTok Gelar Sosialisasi Sekaligus Dapat Cuan

Diketahui bahwa surat suara Pilwali Makassar dicetak oleh PT Gramedia Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sesuai aturan KPU RI yang menetapkan pencetakan surat suara untuk Pilkada dengan lebih dari tiga pasangan calon dilakukan di PT Gramedia.

Terdapat enam kabupaten dengan empat pasangan calon yang juga akan dicetak di lokasi yang sama.

Sebelumnya, KPU Sulsel juga memastikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Namun, KPU menghadapi tantangan berupa 91 kecamatan tanpa akses internet (blank spot) di 22 kabupaten/kota di Sulsel.

BACA JUGA  Dukungan Milenial di 15 Kecamatan Modal Besar Seto – Rezky Menangkan Pilwali Makassar

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel, Romy Harminto, menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan provider seperti Indosat dan Telkomsel untuk mendukung konektivitas di lokasi-lokasi blank spot pada saat pemilihan nanti.

“Provider seperti Telkomsel dan Indosat telah berkomitmen membantu kami di wilayah-wilayah blank spot,” ujar Romy.

Kabupaten Toraja Utara memiliki titik blank spot terbanyak, yaitu di 14 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Selayar dengan 10 kecamatan. Selain itu, Romy juga berharap PLN dapat menyediakan genset di setiap Kantor KPU di daerah untuk mengantisipasi wilayah rawan pemadaman listrik. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Komisi B DPRD Sulsel Jadwalkan RDP Bersama Dinas Terkait, Bahas Maraknya Peredaran Beras Oplosan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menaruh perhatian serius terhadap isu maraknya peredaran beras oplosan di pasaran. Pasalnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait untuk membahas persoalan tersebut.

“Kami di Komisi B sedang mendiskusikan hal ini dan insyaAllah dalam waktu dekat akan menggelar RDP,” ujar Azizah Irma kepada Awak Media, Kamis (17/7/2025).

Komisi B yang membidangi urusan perekonomian, juga menilai pengawasan terhadap distribusi dan kualitas beras di pasaran perlu diperketat guna mencegah praktik curang yang merugikan masyarakat.

“Pastinya (harus dilakukan pengawasan), makanya secepatnya kita mau undang semua dinas terkait,” ucap Irma.

BACA JUGA  Komitmen Rusdi Masse Berantas Narkoba dan Judi Online, Gandeng Komunitas TikTok Gelar Sosialisasi Sekaligus Dapat Cuan

RDP nantinya akan melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinas Perdagangan Sulsel, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, serta instansi terkait lainnya.

Diharapkan RDP ini dapat menghasilkan kebijakan konkret dalam menekan peredaran beras oplosan dan memastikan perlindungan bagi konsumen.

Sekadar tahu, adapun beberapa merek beras yang diduga telah dioplos, di antaranya Sania, Sovia, Fortune, dan Siip diproduksi oleh Wilmar Group. Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Setra Pulen diproduksi Food Station Tjipinang Jaya.

Kemudian, Raja Platinum, Raja Ultima diproduksi PT Belitang Panen Raya. Serta Ayana diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group). (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel