Makassar

Pelopor Kemah Tahfidz dan Bahasa Pesantren, Pimwil Muhammadiyah Sulsel Diganjar Penghargaan oleh PP Muhammadiyah

Published

9 bulan ago

6 September 2024

Kitasulsel–Makassar Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk pertama kalinya memberikan penghargaan kepada Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Penghargaan ini diberikan sebagai Pelopor Penyelenggaraan Kemah Tahfidz dan Bahasa Pesantren Muhammadiyah di Indonesia secara berkelanjutan sejak tahun 2016.

Ketua LP2 PP Muhammadiyah Dr. KH. Masykuri, M.Ed., menyerahkan langsung kepada Dr. K.H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku koordinator bidang pendidikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Penyerahan berlangsung di Lapangan Pancasila Kota Palopo sebagai rangkaian acara pembukaan Kemah Tahfidz dan Bahasa VII Pesantren Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, Minggu (1/9/2024).

Dalam sambutannya, Ketua LP2 PP Muhammadiyah, Dr. KH. Masykuri, M.Ed., mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan dengan sebenarnya. Karena Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya wilayah yang melakukan kegiatan rutin seperti ini tiap tahun.

Kegiatan ini menjadi dan menginspirasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan yang sama secara nasional. Menurutnya, kegiatan Kemah Tahfidz dan Bahasa ini dipandang mampu meningkatkan prestasi dan semangat bermuhammadiyah di kalangan santri pesantren Muhammadiyah.

“Itulah sebabnya LP2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan melakukan hal yang sama pada akhir tahun ini di Jawa Tengah. Tentunya dengan menghadirkan perwakilan pesantren Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia,” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Panitia Daerah Kemah Tahfidz dan Bahasa VII, Ustadz Amril Akmal, mengatakan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Palopo sebagai tuan rumah.

Beliau mengharapkan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Peran serta warga Muhammadiyah, Aisyiyah dan ortom lainnya adalah sangat penting.

“Panitia juga menyampaikan penghargaan kepada Pj. Walikota bersama jajarannya atas seluruh bantuan yang diberikan. Demikian pula kepada aparat kepolisian Kota Palopo yang membantu dalam berbagai aspek,” jelasnya

Sementara itu, Ketua LP2M Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan KH. Lukman Abd. Samad, Lc., M.Pd.I., turut menyampaikan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini sebenarnya adalah lebih utama menekankan silaturahmi dan kebersamaan kepada peserta agar menjaga salat berjamaah dan menjaga kesehatan,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Wilayah, Haidir Fitra Siagian, mengatakan bahwa kegiatan menampilkan 20 cabang perlombaan. Juga diadakan wisuda santri penghafal Al-Quran 30 juz dari berbagai pesantren Muhammadiyah.

“Kegiatan lain penting adalah seminar internasional tentang kepesantrenan yang dilaksanakan bersama dengan Universitas Muhammadiyah Palopo,” pungkasnya. (*)

Makassar

2.017 Pegawai Honorer Pemprov Sulsel Diberhentikan

Published

2 minggu ago

3 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Terhitung sejak 1 Juni 2025, sedikitnya 2.017 pegawai honorer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi diberhentikan. Ribuan mantan calon abdi negara itu digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dimana keputusan atau kebijakan itu mengacu pada surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel, tertanggal 28 Mei 2025.

Surat tersebut berisi penyesuaian penetapan dan penganggaran gaji pegawai non-ASN untuk tahun anggaran 2025, dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sulsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele alias Ani mengatakan, keputusan ini menyusul hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pada seleksi PPPK tahap I, ada 1.446 orang yang tidak lulus, terdiri dari R2 sebanyak 49 orang dan R3 sebanyak 1.397 orang,”ucap Ani dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Sementara itu, pada tahap II, terdapat 571 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi. Ani menegaskan bahwa pemberitahuan soal penghentian penggajian telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran resmi.

“Sudah dari awal disampaikan bahwa mulai 1 Juni 2025 tidak ada lagi penggajian bagi pegawai honorer yang tidak lolos PPPK,” ujarnya.

Terkait kemungkinan melanjutkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, Ani menyatakan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut, terus dia mau kerja di mana? Mengisi formasi jabatan apa?” kata Ani, mempertanyakan.

Menurutnya, 2.017 honorer yang dirumahkan tersebut tidak memiliki formasi jabatan, karena posisi yang sebelumnya mereka isi kini telah ditempati oleh para peserta yang lulus seleksi PPPK.

“Intinya, yang tidak lulus PPPK tentu tidak ada lagi formasi jabatan lain yang bisa mereka isi, karena akan diisi oleh PPPK yang lulus,” pungkas Ani. (*)