Connect with us

Pemkot Makassar

Sumpah Jabatan Anggota DPRD, Danny Pomanto Tekankan Kepentingan Publik dan Sukseskan Pilkada Serentak

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan ucapan selamat atas pengambilan sumpah/jabatan para Anggota DPRD 2024-2029.

Dalam sambutannya, Danny Pomanto sapaan akrabnya mengajak seluruh anggota DPRD yang baru agar senantiasa membangun kemitraan dan sinergi dengan Pemkot Makassar.

Selain itu, Danny juga mengajak para legislator baru ini menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

“Tentu yang harus digarisbawahi adalah kepentingan publik utama di atas kepentingan pribadi dan golongan,” kata Danny Pomanto saat memberikan sambutannya dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Jabatan Anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029 di Kantor DPRD, Senin, 9 September 2024.

Ia menuturkan dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah sudah menjadi hal mutlak agar terjalin kesinambungan juga check and balance dalam menjalankan pemeritahan daerah.

BACA JUGA  Laga Asnawi Mangkualam Cup 2025 Resmi Bergulir, Appi Beri Dukungan Penuh

Dalam kesempatan tersebut, wali kota dua periode ini mengapresiasi hasil pemilu 2024 yang berjalan lancar beberapa waktu lalu.

Itu, kata dia, berkat dukungan seluruh pihak terkhusus penyelenggara, Pemda, KPU, pihak keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita patut berbangga nilai demokrasi Indonesia berjalan tertib dan lancar saat pemilu. Serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya,” ucapnya.

DPRD Makassar juga senantiasa sukses melaksanakan peran pilkada, pengawasan, pada masa tahapan hingga pelantikan.

Ia ingin hal itu juga dilanjutkan pada Pilkada serentak November mendatang.

“Suksesnya Pemilu 2024 bukan penyelenggaraan saja tetapi bersama DPRD dalam hal ini memberikan dukungan, kebijakan, personil yang mengawasi jalannya pilkada,” ujarnya.

BACA JUGA  Makassar Kembali Berkibar di Panggung Global, Wali Kota Munafri Tampil di Forum Internasional APCAT Summit

Momentum ini, lanjut Danny, juga diharapkan meningkatkan kerja sama sama yang efektif, membangun Indonesia dari daerah demi mewujudkan Indonesia mandiri.

Dan diharapkan membantu fungsi legislasi dengan anggaran efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, wali kota berlatar belakang pendidikan arsitektur ini, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan DPRD yang lama yakni Rudianto Lallo dan seluruh anggota DPRD lainnya.

Yang mana terus berjalan bersama-sama saat masa sulit dan biasa saja. Apalagi ketika pandemi.

“Tidak mudah memutuskan anggaran saat covid. Pak RL pemimpinan yang luar biasa, kombinasi terbaik yang saling mengisi,” kenangnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

BACA JUGA  Kemenag RI Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN ke Makassar, Pj Sekda Berbagi Inovasi dan Konsep Sombere And Smart City

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Anugerahkan Pin Emas untuk Kader Berprestasi di HKG PKK ke-52

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

BACA JUGA  Firman Pagarra Sharing Ilmu Protokol Sentuh Hati Kepada 40 Peserta Diklat Pengawas Angkatan V

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending