Provinsi Sulawesi Barat
Temui Petani Sampaga, Pj Bahtiar Dorong Sulbar Miliki Brand Sendiri atas Produk Perkebunan
Kitasulsel–MAMUJU Usai bersilaturtahmi bersama kelompok tani di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Pj Bahtiar Baharuddin merealisasikan kunjungan ke Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Sabtu (14/9/2024).
Kunjungan ini sebagai jawaban atas permintaan kelompok tani agar Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menemui petani di Desa Salubarana.
Ketua Kelompok Tani Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Petani Peternak Muda Keren (PPMK) Kabupaten Mamuju, Muhammad Padil mengatakan, kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah ingin membantu masyarakat mengembangkan pertanian-peternakan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Kunjungan pak PJ gubernur ini tindak lanjut dari pertemuan petani nelayan dari enam kabupaten saat di Rujab, dan pak PJ ingin mengecek langsung dan hari betul-betul direalisasikan.
Ini juga keinginan masyarakat petani disini berharap pak gubernur bisa berkunjung langsung untuk melihat kondisi pengembangan hortikultura dan peternakan disini,” kata Padil.
Dia berharap dengan kunjungan PJ Gubernur, Bahtiar Baharuddin Sulbar tahu bahwa ada pusat pelatihan pertanian di Mamuju. Lahan yang dikelola seluas dua hektar dan banyak petani binaan di Desa Salubarana.
PJ Bahtiar salut dengan pengelolaan yang dilakukan di P4S PPMK. Dia juga melakukan diskusi langsung dengan sejumlah petani binaan P4S PPMK Desa Salubarana. Bahtiar juga memberi masukan dan saran dalam membangun ekosistem hortikultura.
“Kita mau kembangkan kita punya sendiri, kita harus punya merek sendiri. Makanya ketika ada potensi komoditi kita harus mendapat sertifikasi agar nilai jualnya bertambah.
Misalnya Durian yang khas di Sulbar, masyarakat menyebutnya Durian “Tallo-Tallo” atau Durian “Mamoang”, jika masyarakat tertarik mengembangkan, pihaknya melalui APBD 2025 akan membantu masyarakat melakukan sertifikasi dan memproduksi bibit untuk pengembangan durian tersebut.
Tak hanya komoditi durian. Hal serupa juga berlaku untuk komoditi lain seperti cabai, pepaya, semangka dan jenis hortikultura lain. Juga tanaman kakao dan kopi. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login