Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Temui Petani Sampaga, Pj Bahtiar Dorong Sulbar Miliki Brand Sendiri atas Produk Perkebunan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Usai bersilaturtahmi bersama kelompok tani di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Pj Bahtiar Baharuddin merealisasikan kunjungan ke Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Sabtu (14/9/2024).

Kunjungan ini sebagai jawaban atas permintaan kelompok tani agar Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menemui petani di Desa Salubarana.

Ketua Kelompok Tani Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Petani Peternak Muda Keren (PPMK) Kabupaten Mamuju, Muhammad Padil mengatakan, kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah ingin membantu masyarakat mengembangkan pertanian-peternakan di Provinsi Sulawesi Barat.

“Kunjungan pak PJ gubernur ini tindak lanjut dari pertemuan petani nelayan dari enam kabupaten saat di Rujab, dan pak PJ ingin mengecek langsung dan hari betul-betul direalisasikan.

BACA JUGA  Kunjungi Mamasa Pj Bahtiar Berpesan: Anggrek Dapat Mengantar Mamasa ke Kancah Internasional

Ini juga keinginan masyarakat petani disini berharap pak gubernur bisa berkunjung langsung untuk melihat kondisi pengembangan hortikultura dan peternakan disini,” kata Padil.

Dia berharap dengan kunjungan PJ Gubernur, Bahtiar Baharuddin Sulbar tahu bahwa ada pusat pelatihan pertanian di Mamuju. Lahan yang dikelola seluas dua hektar dan banyak petani binaan di Desa Salubarana.

PJ Bahtiar salut dengan pengelolaan yang dilakukan di P4S PPMK. Dia juga melakukan diskusi langsung dengan sejumlah petani binaan P4S PPMK Desa Salubarana. Bahtiar juga memberi masukan dan saran dalam membangun ekosistem hortikultura.

“Kita mau kembangkan kita punya sendiri, kita harus punya merek sendiri. Makanya ketika ada potensi komoditi kita harus mendapat sertifikasi agar nilai jualnya bertambah.

BACA JUGA  Sulbar Amankan Rp200 Miliar untuk Revitalisasi Tambak, Dukung Visi Ekonomi Maritim Prabowo-Gibran

Misalnya Durian yang khas di Sulbar, masyarakat menyebutnya Durian “Tallo-Tallo” atau Durian “Mamoang”, jika masyarakat tertarik mengembangkan, pihaknya melalui APBD 2025 akan membantu masyarakat melakukan sertifikasi dan memproduksi bibit untuk pengembangan durian tersebut.

Tak hanya komoditi durian. Hal serupa juga berlaku untuk komoditi lain seperti cabai, pepaya, semangka dan jenis hortikultura lain. Juga tanaman kakao dan kopi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Pelantikan DPRD Sulbar di Gedung Baru, Dirangkaikan ki Berbagai Kegiatan Olahraga

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Hadiri Wisuda Universitas Tomakaka, Wagub Salim Ingatkan Bekal Ilmu Harus Dibarengi Integritas dan Belajar Tiada Henti

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Bapperida Sulbar Minta OPD Respon Cepat Hasil Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel