Connect with us

Pemkot Makassar

Peringatan HKG PKK ke-52 Tingkat Kota Makassar: Menyongsong Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Nasional

Published

on

Kitasulsel–Makassar TP PKK Kota Makassar menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 tingkat Kota Makassar di Upperhills Convention Hall, Rabu (18/9/3/2024).

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail membacakan sambutan seragam dari Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian.

Mengawali sambutannya sambutannya, Indira menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesempatan untuk melaksanakan peringatan HKG ke-52.

Dia menyebutkan, acara ini tidak hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga sebagai momentum untuk membangkitkan semangat dan energi baru bagi seluruh kader PKK dalam menjalankan tugas mereka.

Dia mengungkapkan, tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tahun ini adalah “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju.”

Tema ini, menurutnya, mengandung makna penting tentang keserempakan gerak kader PKK yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan keluarga rakyat Indonesia.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Irwan Adnan Dampingi Sekprov Sulsel Jufri Rahman Buka Expo Santri 2024

“Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga rakyat Indonesia,” ujar Indira Yusuf Ismail saat membacakan sambutan tersebut.

Lebih jauh, Tri Tito Karnavian dalam sambutan tersebut juga menekankan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian dalam gerakan PKK.

Pertama adalah memantapkan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

“Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif.

Melalui Gerakan PKK, peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, dalam maupun menikmati hasil pembangunan itu sendiri,” ungkap Indira mengutip sambutan tersebut.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri ke Barrang Lompo, Tinjau Progres Pengembangan Pabrik Es Pertama di Kepulauan

Kedua, menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah.

Dia menegaskan bahwa integrasi program PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah merupakan hal yang krusial untuk memanfaatkan peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBD, dana hibah, dan kemitraan.

“Pengintegrasian program/kegiatan PKK ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah melalui sinergisitas antara PKK dan pemerintah harus mampu mengoptimalkan Gerakan PKK dalam percepatan Pembangunan Nasional dan Daerah,” tambah Indira.

Terakhir, Tri Tito Karnavian menggarisbawahi pencapaian PKK dalam pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024.

Dia berharap bahwa pencapaian tersebut akan terus berkembang, dengan fokus pada program-program unggulan seperti penanganan stunting, pemberdayaan industri rumahan, dan pencegahan KDRT.

BACA JUGA  Wakili Danny Pomanto, Pj Sekda Kota Makassar Terima Penghargaan Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari KKP RI

Dirinya juga menekankan pentingnya keberlanjutan program-program PKK dan dorongan untuk menjawab tantangan serta mencapai visi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, yaitu “Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman, dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju 2024.”

Sebelum menutup sambutannya, Indira Yusuf Ismail mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PKK di Indonesia atas kontribusi, dedikasi, dan kerja keras mereka dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Dia berharap agar upaya bersama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah SWT.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya kita bersama dalam mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Dirgahayu PKK, Hidup dan Jayalah PKK,” tandas Indira. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda, Munafri Arifuddin Tekankan Sinergitas Pemerintahan

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Kafilah Makassar Raih 47 Juara di MTQ Sulsel, Munafri Serahkan Bonus dan Targetkan Juara Umum

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Potensi Kota Makassar Tarik Minat Konjen Amerika Serikat

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending