Connect with us

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  TP PKK Kota Makassar Gelar Monitoring dan Pembinaan Posyandu Terintegrasi

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Diikuti 47 Tim Basket SMA se Sulsel, Indira Yusuf Ismail Buka Turnamen Honda DBL With Kopi Good Day

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Danny Sebut Inovasi Kunci Penting Untuk Bangun Kota Makassar Hingga ke Level Dunia

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tinjau TPS3R dan Urban Farming, Siapkan Anggaran Perbaikan serta Hadiah Rp100 Juta untuk RT Terbaik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau lokasi transfer sampah TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan kawasan urban farming di dua titik lokasi dalam wilayah kecamatan yang sama.

Dalam kunjungan itu, Munafri menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang yang kini tengah bertransformasi menggunakan sistem sanitary landfill.

Menurutnya, optimalisasi fungsi TPS3R menjadi salah satu kunci utama agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu atau material yang sudah tidak dapat diolah kembali.

“Saya datang melihat TPS3R dan Urban Farming di Kecamatan Rappocini, memastikan bahwa secepatnya akan dianggarkan pada anggaran perubahan nanti,” ujar Munafri.

“Ini untuk dibuatkan atap serta perbaikan lantai, apakah menggunakan paving block atau dicor beton, agar proses pengolahan sampah di sana bisa berjalan lebih maksimal,” sambungnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, pembenahan TPA Antang harus diiringi dengan perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Ia menegaskan bahwa sampah yang dikirim ke TPA seharusnya hanya berupa residu setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan di lingkungan masing-masing.

“Yang harus sampai ke sana hanyalah residu. Sekarang ini hampir semua sampah dari rumah tangga kita mulai pilah dari lingkungan dan rumah tangga,” katanya.

BACA JUGA  Danny Sebut Inovasi Kunci Penting Untuk Bangun Kota Makassar Hingga ke Level Dunia

Appi menjelaskan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, masyarakat tidak memerlukan fasilitas yang rumit untuk memulai.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik dan satu untuk sampah nonorganik. Sesederhana itu,” ujarnya.

Ia menuturkan, sampah organik memiliki potensi ekonomi yang besar karena dapat diolah menjadi pupuk kompos, bioenzim, hingga pakan maggot. Sementara sampah nonorganik dapat disalurkan melalui Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di berbagai wilayah permukiman.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang agar BSU tidak hanya menerima sampah anorganik, tetapi juga sampah organik yang telah dipilah untuk diolah lebih lanjut.

“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi ada tambahan pendapatan. Yang terpenting adalah sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi menjadi beban,” jelas Appi.

Mantan CEO PSM Makassar tersebut juga mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kemasan yang dipasarkan secara luas. Ia berharap model serupa dapat diterapkan di Makassar dengan identitas produk dari masing-masing wilayah.

“Misalnya hasil dari Kelurahan Rappocini. Ini bisa menjadi produk yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke lokasi urban farming, Munafri turut meninjau sejumlah unit Teba atau lubang pengolahan sampah organik yang digunakan sebagai media pengomposan. Ia mengaku senang melihat seluruh Teba yang tersedia dalam kondisi terisi dan aktif dimanfaatkan.

BACA JUGA  TP PKK Kota Makassar Gelar Monitoring dan Pembinaan Posyandu Terintegrasi

Menurutnya, keberhasilan pengolahan sampah organik sangat bergantung pada penerapan metode yang benar, termasuk penggunaan material cokelat seperti daun kering, ranting, kardus, dan kertas sebagai lapisan penutup.

“Tadi saya lihat ada sekitar tujuh Teba dan semuanya terisi. Daun-daun ketapang yang dikumpulkan penyapu jalan itu jangan dibuang,” ungkapnya.

“Simpan dan gunakan sebagai material cokelat untuk menutup sampah organik. Itu sangat penting untuk mempercepat proses penguraian,” lanjutnya.

Appi menjelaskan, proses pengomposan dilakukan secara bertahap dengan menumpuk sampah organik dan material cokelat secara berlapis. Dalam waktu sekitar empat hingga lima bulan, material tersebut dapat dipanen menjadi pupuk organik yang siap digunakan.

Menurutnya, urban farming menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan sampah tersebut karena menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik.

“Urban farming menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik,” katanya.

Ia menjelaskan konsep yang tengah dibangun Pemerintah Kota Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah secara terpadu. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawal proses pengolahan sampah, Dinas Perikanan dan Pertanian mengembangkan budidaya dan urban farming, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

“Ini adalah siklus yang tidak boleh terputus. Sampah organik diolah menjadi pupuk, pupuk digunakan untuk pertanian, hasil pertanian dijual, sisanya kembali menjadi sampah organik yang diolah lagi,” tegasnya.

BACA JUGA  Rapat Paripurna Hasil Penetapan Wali Kota Makassar Periode 2025-2030, Ini Pesan Khusus Danny Pomanto untuk Appi-Aliyah

Selain budidaya tanaman pangan, Munafri juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya ikan, ayam, maupun ternak skala rumah tangga. Menurutnya, produksi pangan mandiri dapat membantu menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dengan begitu daya beli masyarakat bisa meningkat karena sebagian kebutuhan pangannya sudah dipenuhi sendiri,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan lingkungan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan hadiah senilai lebih dari Rp100 juta bagi RT yang dinilai paling berhasil menjalankan program pengelolaan sampah dan urban farming.

Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan pemenangnya direncanakan diumumkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada November mendatang.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa akan ada hadiah. Nilainya tidak kurang dari Rp100 juta. Tetapi ini bukan hadiah untuk pribadi ketua RT atau RW,” tegas Appi.

Menurutnya, hadiah tersebut harus digunakan untuk kepentingan bersama warga, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, maupun pengembangan program urban farming dan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Masih ada waktu untuk memulai. Jadi beruntung bagi RT yang sudah lebih dulu bergerak,” katanya.

“Kita ingin membangun budaya baru, budaya memilah sampah, mengolah sampah, dan menghasilkan pangan dari lingkungan sendiri,” tutup Munafri.

Continue Reading

Trending