Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Mulai Manfaatkan Tools AI dalam Digitalisasi Pemerintahan

Published

1 tahun ago

20 September 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada 2024 ini sudah memanfaatkan kehadiran Artificial Intelligence (AI) dalam eksistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi pemerintahan.

Hal tersebut dikatakan Plh Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib usai menerima tim evaluasi kinerja pemerintahan digital dari Badan Pengawas Pembangunan Daerah (BPKP), Kamis (19/9/2024) di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar.

“Sejumlah aplikasi berbasis AI kita sudah gunakan di Pemprov Sulsel. Contoh chat GPT atau Gemini di chatbot layanan publik di website resmi Pemprov Sulsel sebagai layanan tambahan,” ujar Sultan Rakib. Chatbot yang terpasang di laman website pemerintah tersebut membantu visitor dalam proses mencri informasi terkait Pemprov Sulsel dan Sulsel secara umum.

Bukan hanya itu, tools AI juga digunakan IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) untuk membuat script content atau membuat voice over dan animasi motion dalam proses pembuatan iklan layanan masyarakat.

“Jadi kalau BPKP bertanya apakah Pemprov Sulsel dalam hal ini Diskominfo Sulsel manfaatkan AI, ya kami sudah manfaatkan itu,” ujarnya.

Bukan hanya sampai di situ, untuk pemanfaatan AI, kata Sultan, sebagai backup pengamanan informasi, Pemprov Sulsel Menggunakan tools AI dalam

instrument menjaga dan mendeteksi

ancaman keamanan siber.

Teknologi AI dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan mendeteksi ancaman keamanan yang masuk melalui jaringan. Sistem AI dapat memantau jaringan secara terus-menerus dan memberikan peringatan jika ada ancaman yang muncul.

“Jadi semacam SIEM (Security Information and Event Management) upaya mencegah seperti upaya masuk yang tidak sah atau serangan DDoS,” tutupnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

4 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.