Nasional
Singgung Teror Ledakan Pager di Lebanon, Jusuf Kalla: Umat Islam Tertinggal di Bidang Teknologi
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, menilai, ummat Islam saat ini tertinggal dalam bidang teknologi. Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi keynote spech diacara wisuda sarjana ke 25 Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Bagi JK, ketertinggalan itu membuka mata akan kejadian yang terjadi di Gaza bahkan Lebanon, beberapa hari terakhir.
“Dunia islam saat ini mengalami fluktuasi yang sangat rumit. Tiap hari kita melihat bagaimana di Gaza. Kemarin di Libanon, apa yang membuat kematian, karena kita kalah dibidang teknologi,” kata JK di hadapan wisudawan civitas akademika Universitas Darunnajah.
JK memandang pentingnya Islam menguasai dan memahami bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Ketua DMI ini, penguasaan dan kemampuan dibidang ilmu dan teknologi adalah salah satu jalan utama untuk meningkatkan daya saing bangsa.
“Saya selalu katakan untuk meningkatkan daya saing, dasarnya mempelajari ilmu dan teknologi. Tidak ada negara yang daya saingnya rendah selama mengedepankan ilmu dan teknologi,” tegas JK lagi.
Ia menyebut sejumlah negara maju yang terdepan karena menguasai science dan teknologi. Seperti Jepang, Korea dan Singapura. Negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tapi mereka mengutamakan sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Indonesia kaya SDA tapi tidak maju. Itu artinya, tanpa scinence, tanpa teknologi daya saing kita ketinggalan dan daya saing kita rendah,” ujar JK.
JK juga mengingatkan jika Umat Islam pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Faktor penyebabnya adalah karena Islam pada saat itu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang oleh ulama dan pengusaha.
“Kejayaan Islam pada abad ke 9 lalu adalah kerja sama antara tiga hal, yaitu ulama, SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengusaha. Begitu pemerintah meguasai, maka mundurlah Islam saat itu,” tutur JK.
Olehnya itu, JK mengajak agar mencontoh negara-negara maju yang mengedepankan penguasaan ilmu pegetahuan dan tekologi serta inovasi. Dengan jalan itu, JK yakin, akan mengembalikan kejayaan umat Islam seperti beberapa abad lalu. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login