NEWS
Rakernas Askompsi, Diskominfo Sulsel Minta Filterisasi Keyword Judi Online Pakai AI
Kitasulsel–SEMARANG Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DisKominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) yang dilaksanakan di Semarang dengan tuan tumah penyelenggara adalah Diskominfo SP Provinsi Jawa Tengah, 25-27 September diikuti seluruh Kepala Dinaskominfo provinsi se Indonesia.
Hadir membuka acara adalah Pj Gubernur
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, hadir juga Ketua Askompsi Muhammad Faisal.
Dalam arahannya, Nana Sudjana mengatakan bahwa pemerintahan sekarang memang harus bergerak cepat dengan cara bertransformasi digital. “Persoalan layanan publik, memang saatnya digital. Dan diskominfo masing masing provinsi wajib melakukan percepatan-percepatan,” ujar Nana.
Oleh Ketua Askompsi, Nana Sudjana diberikan penghargaan sebagai kepala daerah yang mampu memberikan percepatan digitalisasi di daerahnya di Jawa Tengah.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan semonar nasional dengan menghadirkan pemateri Deputi Bidang Keamanan Siber BSSN, Dr Sulistyo dan perwakilan dari Disjen Bangda Depdagri. Materi Dari Rakernas adalah “Ayo Perkuat Kedaulatan Siber Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Banyak hal yang dibicarakan dalam Semunar Nasional tersebut termasuk keamanan informasi dan judi online. Ada hal menarik yang disampaikan peserta Sultan Rakib. Sultan Rakib hadir sebagai Plh Kadis Kominfo Sulsel ini mempertanyakan peran BSSN dalam mencegah menjamurnya judi online di Indonesia.
“Literasi digital sudah massif, namun saat kita lakukan sosialisasi pencegahan judi online, platform sosmed melakukan banned atau bahkan takedown karena filterisasi keyword judi online. Padahal kita mau mencegah eh malah kami yang di take down,” kata Sultan.
Itu karena apa? Kata Sultan, karena Kominfo sebagai pengendali sistem domain web belum menggunakan instrumen Artificial Intelligence (AI). “Sudah waktunya pakai AI pak, supaya bisa membedakan kampanye afiliator Judi Online dengan para pembasmi dan yang mengampanyekan anti judi online,” ujar Sultan Rakib. (*)
Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah belum akan menerapkan kebijakan pembatasan komisi aplikasi transportasi online maksimal 8 persen untuk layanan taksi online. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut bagi layanan ojek online (ojol) roda dua.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan langkah tersebut diambil karena jumlah mitra pengemudi dan pengguna layanan ojek online roda dua jauh lebih besar dibandingkan layanan angkutan online roda empat.
“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru mengenai komisi untuk roda dua terlebih dahulu,” kata Dudy di Jakarta, dikutip Minggu (28/6/2026).
Menurut Dudy, penerapan kebijakan serupa untuk layanan taksi online masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Saat ini, kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus atau taksi online berbeda antara wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya.
Di wilayah Jabodetabek, regulasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pengaturan layanan di luar Jabodetabek menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Perbedaan kewenangan tersebut membuat pemerintah belum dapat memberlakukan batas maksimal komisi aplikasi sebesar 8 persen secara nasional bagi layanan taksi online.
Dudy mengungkapkan sejumlah operator transportasi online telah mengusulkan agar regulasi angkutan online roda empat dipusatkan di pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia.
Namun demikian, usulan tersebut masih akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya berbicara dengan operator, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Nantinya akan diputuskan apakah pengaturan kendaraan roda empat perlu disatukan di tingkat pusat,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan menegaskan akan lebih dahulu mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pembatasan komisi maksimal 8 persen pada layanan ojek online roda dua sebelum mempertimbangkan penerapan aturan serupa bagi layanan taksi online.
Pemerintah berharap regulasi yang tengah disiapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, dan keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login