Politics

Jubir SEHATI: Hanya Dengan Seto-Rezki Makassar Tidak Mundur Lagi

Published

2 tahun ago

30 September 2024

Kitasulsel–Makassar Tagline “Lanjutkan Makassar Tambah Baik” memang sangat tepat dialamatkan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali KOta Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi.

Bagaimana tidak, duet pemilik nomor urut 2 akrab dikenal “Sehati” di Pilkada Makassar itu merupakan sosok figur yang sudah teruji pengalamannya di bidang pemerintahan dan legislatif.

Andi Seto Asapa yang sudah memimpin Kabupaten Sinjai periode 2018-2023 dan Rezki Mulfiati Lutfi dua kali terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel, memang sudah kenyang akan pengalaman birokrasi.

“Maka semua keberhasilan Makassar selama ini kita lihat, memang lebih pantas Pak Andi Seto dan Ibu Rezki yang melanjutkan,” kata Juru bicara Sehati, Mustagfir Sabri dalam acara Ngobrol Politik mengupas program Sehati menuju visi Indonesia emas 2045 di salah satu podcast media, Senin (30/9/2024).

Moses begitu ia disapa mengungkapkan percepatan pemerintahan Kota Makassar kedepan jika Sehati diamanahkan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka tidak ada lagi yang namanya adaptasi birokrasi.

“Pentingnya membangun birokrasi yang lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, itulah yang Pak Seto dan Ibu Rezki terapkan nanti, jadi bukan lagi coba-coba,” ungkapnya.

Salah satunya adalah, kata Moses, digitalisasi berbasis KTP untuk nyaman pelayanan kesehatan bagi warga, dan iuran sampah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Inisiatif ini bertujuan untuk memangkas birokrasi berbelit, mempercepat waktu pelayanan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan berkualitas hanya dengan menunjukkan KTP Makassar saja,” jelasnya.

“Begitu juga terkait penerapan iuran sampah gratis di tiap lorong atau pemukiman warga, jadi begitu jam 7 pagi sampah yang ada di depan rumah ta’ sudah tidak terlihat lagi karena sudah diangkut oleh petugas kebersihan tiap hari,” tambah Moses.

Apalagi, program nyaman pendidikan paripurna bagi seluruh siswa SD-SMP jika tahun ajaran baru. Menurut Moses, Seto-Rezki berkomitmen memberikan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk anak di Makassar.

“Bukan tidak mungkin jika pemimpinnya mau melaksanakan itu, Insyaallah terwujud. Jadi tidak ada lagi keresahan bagi orang tua jika tahun ajaran baru harus mengeluh soal biaya seragam sekolah,” terangnya.

Maka dari itulah, Seto-Rezki hadir di Kota Makassar dengan mengusung program inovatif yang mendukung visi Indonesia emas 2045. Program ini menitikberatkan pada reformasi birokrasi berbasis digital.

“Kalau pemimpinnya berpengalaman dan kerja cepat, maka tidak ada lagi misalnya warga dari Biringkanaya atau Tamalate datang ke Disdukacpil menunggu berminggu-minggu urus KTP,” katanya.

Dalam acara ngobrol politik tersebut, Pengamat politik asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto turut memberikan apresiasi terhadap program reformasi birokrasi berbasis digital yang diusung oleh Sehati dalam pemilihan mendatang.

Program tersebut dianggap sebagai langkah inovatif dan relevan dalam menghadapi tantangan era digital percepatan pelayanan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, inisiatif ini sangat tepat di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi birokrasi akan mampu mengatasi sejumlah masalah yang sering kali ditemui dalam pemerintahan, seperti lambatnya proses pelayanan publik, ketidakjelasan alur birokrasi, dan potensi kebocoran anggaran.

“Nah, Andi Seto dan Rezki yang paham soal penganggaran dengan sistem digital, semua lebih terpantau, dan ini bisa memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyambut baik rencana iuran sampah gratis bagi warga menengah ke bawah, yang dinilai sebagai kebijakan pro-rakyat dan tepat sasaran.

Penghapusan iuran sampah bagi kelompok masyarakat rentan dinilai akan membantu meringankan beban hidup masyarakat Kota Makassar kedepan.

“Yang perlu digaris bawahi juga mengenai sergam dan perlengkapan sekolah gratis dari paslon Seto Rezki, saya pikir para orang tua di Makassar menyambut baik adanya program ini,” pungkasnya. (*)

NEWS

Fraksi Gerindra Dukung RUU Perampasan Aset, Minta Perlindungan Hak Masyarakat Diperkuat

Published

3 hari ago

8 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra di Komisi III DPR RI menyatakan mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Namun, Gerindra mengingatkan agar regulasi tersebut tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tidak merugikan masyarakat yang tidak terbukti bersalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut Bimantoro, Fraksi Gerindra mendukung penguatan instrumen hukum melalui RUU Perampasan Aset. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

“Kami dari Fraksi Gerindra sangat mendukung bagaimana penegakan hukum harus bisa dimaksimalkan. Dan juga kami pun ingin mengawal serta memastikan bahwa di saat jalannya penegakan hukum ini, hak asasi manusia itu tetap bisa, harus bisa berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Bimantoro.

Ia menyoroti praktik penyitaan aset yang dilakukan sejak tahap awal proses hukum. Menurutnya, terdapat sejumlah kasus di mana aset telah disita karena diduga berkaitan dengan tindak pidana, namun setelah melalui proses persidangan justru dinyatakan tidak memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Bimantoro menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pemilik aset maupun pihak lain yang bergantung pada aktivitas usaha tersebut.

“Terkadang ada beberapa kasus juga yang kita lihat bahwa setelah disita, ternyata aset ini tidak berkaitan. Berapa banyak kerugian ekonomi yang dihasilkan oleh penyitaan tersebut,” ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebut sebuah usaha seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang disita karena diduga terkait tindak pidana. Jika proses hukum berlangsung hingga dua atau tiga tahun dan aset tersebut akhirnya dinyatakan tidak terkait perkara, maka usaha tersebut telah terhenti dan berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

“Berarti pom bensin itu sudah harus ditutupkan, tidak bisa berjalan. Ada karyawan-karyawan yang harus dirumahkan di sana. Nah, tindakan ekonomi ini yang menurut saya bisa merugikan pihak-pihak yang memang pada akhirnya tidak terbukti,” jelasnya.

Karena itu, Bimantoro meminta agar RUU Perampasan Aset memuat mekanisme mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat yang tidak terbukti melakukan tindak pidana, sehingga tidak mengalami kerugian akibat proses penyitaan.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dan due process of law dalam setiap tahapan penegakan hukum. Menurutnya, kewenangan aparat penegak hukum harus diatur secara jelas dan ketat agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

“Kami minta masukannya bagaimana memitigasi risikonya agar APH tidak bisa abuse of power di pasal ini,” tegas Bimantoro.

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang beritikad baik.