Connect with us

Dishub Makassar

Kadishub Makassar Hadiri Rakor Bahas Sabtu Bersih Pemkot Makassar Pekan ini

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Makassar, Zainal Ibrahim menghadiri Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Sabtu Bersih yang dipimpin Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis di Kantor Balaikota, Kamis, 3 Oktober 2024.

Arwin mengatakan, Sabtu Bersih bertujuan sebagai kegiatan menjaga lingkungan, antisipasi genangan dan banjir saat musim hujan.

Juga untuk membangun kekompakan seluruh elemen masyarakat dan cooling system menyambut Pilkada serentak 2024. “Hari Sabtu dipilih agar semuanya dapat berpartisipasi turun ke lapangan. Melakukan normalisasi saluran drainase dan bersih-bersih lingkungan,” kata Arwin.

Apalagi saat ini, kata dia, musim hujan sudah mulai tiba maka bisa saja terjadi sumbatan dan dikhawatirkan menghambat saluran drainase.

BACA JUGA  Dishub Makassar Mulai Kawal Pembangunan Dermaga dan Tambatan Sempadan Sungai Milik Pemkot

Olehnya, perlu ada antisipasi pembersihan, terutama membersihkan sedimennya. “Sehingga ketika musim hujan turun tentu genangan air dapat dihindari,” ucapnya.

Ia katakan, semua potensi yang ada di Pemkot Makassar diajak berkolaborasi, camat, lurah, RTRW juga masyarakatnya ikut berpartisipasi.

Apalagi Kodim dan Polrestabes menyatakan kesediaannya ikut bersinergi.

Di samping itu, gerakan bersih-bersih ini, diupayakan menciptakan suasana harmonis, kompak antar sesama di tengah momen Pilkada.

“Agar fokus kita tidak kemana-mana tetapi fokus pada pengabdian masyarakat. Dan semua disibukkan dengan kegiatan bermanfaat,” ungkapnya.

Pun, pihaknya bakal memilih beberapa lokasi sebagai titik giat Sabtu Bersih. Hal ini berkaitan dengan lokasi yang menjadi penilaian Adipura. Di antaranya, Pasar, Drainase, Kanal, dan lainnya.

BACA JUGA  Hadiri Event Diesel War 2024, Kadishub Makassar Sebut Potensi Perputaran Ekonomi

Untuk kanal, lanjut dia, akan dikoordinasikan dahulu ke pihak berwenang dan Pemkot Makassar menyatakan siap membantu normalisasi dari hulu ke hilir. “Secepatnya dikoordinasikan agar cepat pula masyarakat mendapatkan manfaatnya,” lanjutnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Dishub Makassar

Kadishub Makassar Hadiri Rakor Terbatas Penanganan Pengamen Gelandangan dan Pengemis

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Makasar, Zainal Ibrahim menghadiri rapat koordinasi terbatas terkait penanganan pengamen, gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar.

Rakor terbatas dipimpin oleh Pjs Wali Kota Makassar dan dihadiri Kepala Dinas Sosial, Plt Kasatpol PP, dan 15 Camat se-Kota Makassar, yang dilaksanakan di Ruang Wali Kota Makassar, Lantai II Kantor Balai Kota, Jalan Ahmad Yani, Senin (07/10/2024).

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz mengatakan bahwa persoalan pengamen, gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial.

Ia pun berupaya meminimalisir aktivitas pengamen, gelandangan dan pengemis yang telah meresahkan Kota Makassar.

“Kehadiran mereka telah menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA  Dishub Makassar Mulai Kawal Pembangunan Dermaga dan Tambatan Sempadan Sungai Milik Pemkot

Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan peran dari berbagai pihak termasuk, pemerintah, pihak swasta dan masyarakat umum.

“Bersama Dinas Sosial dan Satpol PP, serta 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, mereka akan bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan pengamen, gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Makassar,” jelasnya.

Sementara Kadishub Kota Makasar, Zainal Ibrahim mengatakan pengamen, gelandangan dan pengemis ini sudah menjadi masalah krusial di kota-kota besar, termasuk Makassar, meskipun sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur disertai pemberian sanksinya.

Lanjut, Kadishub Kota Makassar, menjelaskan satu hal penting yang harus dilakukan mengingat dalam penanganan mereka tetap memanusiakan manusia.

“Penanganan dan pendekatan seperti ini yang harus dilakukan selain lewat pemberian hukuman/sanksi pidana yang dikenakan kepada mereka sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab,” tutupnya.(*)

BACA JUGA  Amankan Jalur Kunjungan Jokowi di Makassar: Dishub Turunkan 100 Personel
Continue Reading

Trending