Provinsi Sulawesi Selatan
Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD
Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka Sosialisasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan, di Hotel Grand Rinra, Makassar, Jumat 4 Oktober 2024.
Jufri mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk bisa menjadi solusi terhadap perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintah daerah provinsi dan kabupate/kota dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran.
“Setiap tahun, setiap kita menyusun anggaran diantara kita sendiri berbeda pendapat. Padahal, di dalam agama itu kita dilarang berdebat atau berdiskusi sesama orang awam. Ini persoalannya Pak, kebetulan ada Pak Dirjen, semua persoalan yang dihadapi selama ini tanyakan kepada ahlinya,” ucapnya.
Jufri Rahman menjelaskan, kegiatan yang dihadiri pemateri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini menjadi kesempatan kepada seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bertanya langsung terkait dengan pedoman pengelolaan anggaran yang harus dijalankan. Apalagi, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, telah menekankan untuk menciptakan APBD sehat.
Sehingga, lanjutnya, kedepannya tidak ada lagi perbedaan persepsi atau pendapat terkait dengan pengelolaan APBD untuk tahun anggaran 2025, terlebih lagi jika hal tersebut akan di kombinasikan dengan program-program kepala daerah yang nantinya terpilih.
“Substansi pengelolaan keuangan di APBD bapak, itu di orientasikan kepada kepentingan rakyat. Kalau dua kepentingan bertabrakan antara program prioritas, sepanjang itu untuk rakyat, dukung yang menyasar kepentingan rakyat.
Pesan saya kepada adik-adik jangan membenturkan keinginan kepala daerah itu dengan kalian,” terangnya.
Tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, Jufri Rahman juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar dapat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi finansial di daerah. Terlebih lagi, kata Jufri, keuangan di Sulawesi Selatan saat ini sedang dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja.
“Teman-teman TAPD harus sepakat. Sekarang tanya pada Pak Maurits (Dirjen Bina Keuangan Daerah) ini ahlinya, karena pada saat kita sudah selesai menyusun APBD, kami diberi juga kewenangan mengevaluasi Pak.
Nah kalau kami sendiri tidak bersepakat dengan mereka, bertengkar kami di Makassar. Karena itu kita sepakati dulu sejak awal pada saat melakukan evaluasi juga oleh teman-teman Dirjen Bina Keuangan Daerah beri kami ruang sedikit untuk menyesuaikan dengan kondisi ril,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengungkapkan, pedoman penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting untuk tahun 2025 karena adanya masa transisi kepemimpinan nasional. Sehingga kebijakan-kebijakan di tahun 2025 dipastikan akan ada perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 ini,” ungkap pria yang akrab disapa Bobi tersebut.
Selain itu, Bobi berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi forum diskusi terkait berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan berbagai regulasi, baik terkait Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan keuangan daerah.
“Jadi apa yang menjadi kendala permasalahan di Kabupaten/Kota, kalau bisa di ‘clear’ kan hari ini disini. Karena sangat langka, Pak Dirjen ada, Pak Direktur (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah) ada, jajarannya ada, lengkap semua,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Bobi, Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 500 orang yang merupakan Kepala OPD, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Bidang Anggaran dari semua Kabupaten/Kota. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Rp2,5 Triliun, Penanganan 1.000 Kilometer Ruas Strategis Terus Dikebut
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) infrastruktur jalan yang mencakup penanganan sejumlah ruas strategis di berbagai kabupaten melalui enam paket pekerjaan.
Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 triliun tersebut menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Andi Sudirman.
Memasuki awal Juli 2026, berbagai aktivitas konstruksi terus berlangsung di sejumlah titik. Pekerjaan meliputi pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pemasangan u-ditch, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), hingga preservasi jalan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
Pada Paket 1, pekerjaan dilaksanakan di sejumlah ruas strategis, antara lain Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton, Jalan Tun Abdul Razak dengan pemasangan u-ditch, Jalan H.M. Yasin Limpo melalui pembangunan talud, ruas Burung-Burung–Bili-Bili dengan pengecoran bahu jalan, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong berupa penghamparan lapis pondasi agregat (LPA), serta ruas Tanete–Tanaberu melalui pembangunan bahu jalan beton.
Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini, pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong dan ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.
Pada Paket 4, pekerjaan meliputi pembangunan saluran drainase di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud di ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sedangkan Paket 5 mencakup pengaspalan AC-BC di ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, dilakukan pembangunan drainase di ruas Bakung–Solo–Sampie serta pemasangan dinding penahan tanah pada sejumlah titik di ruas Ujung Lamuru–Palattae.
Untuk Paket 6, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan groundbreaking pembangunan di ruas Bua–Rantepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (4/7/2026).
Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari Paket 6 MYP Regional Luwu dengan nilai anggaran sekitar Rp239 miliar yang mencakup penanganan 20 ruas jalan di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.
Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan MYP diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan peningkatan kondisi setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, serta berbagai pekerjaan pendukung lainnya.
“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.
Melalui pelaksanaan Multi Years Project ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya jaringan jalan provinsi yang lebih mantap, aman, dan andal sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login