Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD

Published

on

Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka Sosialisasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan, di Hotel Grand Rinra, Makassar, Jumat 4 Oktober 2024.

Jufri mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk bisa menjadi solusi terhadap perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintah daerah provinsi dan kabupate/kota dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran.

“Setiap tahun, setiap kita menyusun anggaran diantara kita sendiri berbeda pendapat. Padahal, di dalam agama itu kita dilarang berdebat atau berdiskusi sesama orang awam. Ini persoalannya Pak, kebetulan ada Pak Dirjen, semua persoalan yang dihadapi selama ini tanyakan kepada ahlinya,” ucapnya.

Jufri Rahman menjelaskan, kegiatan yang dihadiri pemateri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini menjadi kesempatan kepada seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bertanya langsung terkait dengan pedoman pengelolaan anggaran yang harus dijalankan. Apalagi, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, telah menekankan untuk menciptakan APBD sehat.

BACA JUGA  Prof Fadjry Djufry Ingatkan Gubernur Terpilih Soal Target Swasembada Pangan

Sehingga, lanjutnya, kedepannya tidak ada lagi perbedaan persepsi atau pendapat terkait dengan pengelolaan APBD untuk tahun anggaran 2025, terlebih lagi jika hal tersebut akan di kombinasikan dengan program-program kepala daerah yang nantinya terpilih.

“Substansi pengelolaan keuangan di APBD bapak, itu di orientasikan kepada kepentingan rakyat. Kalau dua kepentingan bertabrakan antara program prioritas, sepanjang itu untuk rakyat, dukung yang menyasar kepentingan rakyat.

Pesan saya kepada adik-adik jangan membenturkan keinginan kepala daerah itu dengan kalian,” terangnya.

Tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, Jufri Rahman juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar dapat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi finansial di daerah. Terlebih lagi, kata Jufri, keuangan di Sulawesi Selatan saat ini sedang dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Gagas Seaplane ke Menhub untuk Layani Kepulauan

“Teman-teman TAPD harus sepakat. Sekarang tanya pada Pak Maurits (Dirjen Bina Keuangan Daerah) ini ahlinya, karena pada saat kita sudah selesai menyusun APBD, kami diberi juga kewenangan mengevaluasi Pak.

Nah kalau kami sendiri tidak bersepakat dengan mereka, bertengkar kami di Makassar. Karena itu kita sepakati dulu sejak awal pada saat melakukan evaluasi juga oleh teman-teman Dirjen Bina Keuangan Daerah beri kami ruang sedikit untuk menyesuaikan dengan kondisi ril,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengungkapkan, pedoman penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting untuk tahun 2025 karena adanya masa transisi kepemimpinan nasional. Sehingga kebijakan-kebijakan di tahun 2025 dipastikan akan ada perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Jadikan Desa Kassi Rumbia sebagai Percontohan Keuangan Inklusif dan Desa Digital

“Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 ini,” ungkap pria yang akrab disapa Bobi tersebut.

Selain itu, Bobi berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi forum diskusi terkait berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan berbagai regulasi, baik terkait Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan keuangan daerah.

“Jadi apa yang menjadi kendala permasalahan di Kabupaten/Kota, kalau bisa di ‘clear’ kan hari ini disini. Karena sangat langka, Pak Dirjen ada, Pak Direktur (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah) ada, jajarannya ada, lengkap semua,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Bobi, Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 500 orang yang merupakan Kepala OPD, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Bidang Anggaran dari semua Kabupaten/Kota. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Kirim Tim Tanggap Bencana ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, Gubernur Andi Sudirman: “Ini Komitmen dan Tanggung Jawab Kemanusiaan”

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas Tim Pemerintah Provinsi Sulsel yang akan diberangkatkan untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prosesi pelepasan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Selasa (2/12/2025) malam.

Pengiriman tim ini menjadi bentuk komitmen nyata Pemprov Sulsel dalam memberikan dukungan cepat bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi bencana besar di wilayah Sumatera. Kehadiran tim tanggap darurat diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana, terutama di titik-titik yang membutuhkan intervensi medis dan logistik segera.

40 Personel Diberangkatkan, 16 di Antaranya Dokter Spesialis

Dalam rombongan tersebut, terdapat sekitar 40 personel dengan komposisi bantuan yang lengkap. Sebanyak 16 di antaranya merupakan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis dari berbagai bidang. Mereka akan ditempatkan secara terpisah di tiga provinsi terdampak untuk memenuhi kebutuhan medis mendesak.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Bergerak Cepat Aktifkan Kembali Dua Guru Luwu Utara Usai Rehabilitasi Presiden

“Kehadiran tenaga medis spesialis menjadi kebutuhan utama mengingat kompleksitas kondisi di lapangan,” ujar Andi Sudirman.

Selain tim medis, personel dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) turut diperbantukan. Mereka akan membentuk posko pelayanan kedaruratan untuk menyediakan layanan kesehatan, logistik, koordinasi lapangan, hingga pendampingan bagi warga penyintas.

Tim juga dipersiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk, termasuk kemungkinan pelaksanaan tindakan pembedahan darurat. “Dokter spesialis kita kirim 16 orang, termasuk jika ada tindakan pembedahan yang harus ditangani langsung untuk menolong warga di sana,” lanjut Gubernur.

Bantuan Keuangan Rp1,5 Miliar dan Dukungan CSR Mengalir

Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar Rp1,5 miliar yang ditransfer langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di provinsi terdampak. Bantuan ini digunakan untuk mendukung operasional penanganan bencana di lapangan.

BACA JUGA  Audiensi dengan PAPPRI Sulsel, Fatmawati Rusdi: Kita Harus Bangga dengan Musik Lokal

Sejumlah perusahaan besar yang berinvestasi di Sulsel, bersama pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), juga ikut ambil bagian. Mereka memberikan bantuan berupa logistik, makanan siap saji, tenda darurat, perlengkapan bayi, hingga peralatan kebersihan.

Andi Sudirman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah penting dalam membantu penanganan bencana berskala besar.

Penugasan Satu Minggu, Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan

Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa pengiriman tim ini direncanakan berlangsung selama satu minggu dalam fase tanggap darurat. Namun demikian, masa tugas dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan dukungan tambahan.

Ia menekankan bahwa fleksibilitas menjadi kunci agar seluruh respon dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Selain rombongan utama yang berangkat malam ini, satu tim tambahan akan diberangkatkan pada subuh keesokan hari.

BACA JUGA  Prof Fadjry Djufry Ingatkan Gubernur Terpilih Soal Target Swasembada Pangan

“Totalnya sekitar 30 sampai 40 orang, lengkap dengan tim medis dan tim bantuan lainnya,” tuturnya.

Rombongan tambahan terdiri dari enam tenaga medis di setiap tim, serta unsur TRC, Tagana, dan dapur umum yang sudah bergerak lebih dulu.

Harapan untuk Ringankan Beban Warga Terdampak

Dengan kesiapan yang matang, Gubernur Sulsel menyampaikan harapannya agar keberangkatan tim ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak banjir dan longsor. Ia mengingatkan bahwa Sulsel memiliki pengalaman panjang dalam operasi kemanusiaan lintas daerah, termasuk membantu Aceh saat bencana tsunami.

“Semoga kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkasnya.

Keberangkatan tim ini menandai langkah solidaritas dan kepedulian Pemprov Sulsel untuk memastikan penanganan bencana berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif di tiga provinsi yang tengah menghadapi kondisi darurat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel