Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Sekprov Muhammad Idris Pimpin Rapat Monev BLUD RSUD Regional Sulbar Triwulan III 2024

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) triwulan III RSUD Regional Sulbar, Senin, 14 Oktober 2024.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD Regional Sulbar, Muhammad Idris memberikan penekanan pada empat aspek yang harus dievaluasi kedepannya, agar pelayanan bagi masyarakat mengalami peningkatan.

“Apa isi evaluasinya? Pertama, memastikan operasional rumah sakit itu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah bagaimana memastikan rumah sakit itu berfungsi melayani publik. Ukuran-ukuran nya adalah keterpenuhan tempat tidur yang tersedia, karena kalau tempat tidur terisi, berarti layanan masyarakat itu semakin luas,” kata Muhammad Idris.

Ia mengungkapkan, aspek kedua yang harus menjadi bahan evaluasi RSUD Regional Sulbar adalah ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak.

BACA JUGA  Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan ki Integritas dan Keteladanan

“Yang kedua adalah bagaimana aspek pengadaan obat. Obat ini, elementer di rumah sakit, karena kalau kita diobati, selalu solusinya adalah obat dan tindakan-tindakan medis yang lain,” ungkapnya.

Aspek yang ketiga, kata Muhammad Idris, mengenai hambatan-hambatan yang kemungkinan membuat operasional tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat lemah dari sisi kesesuaian kompetensi hingga tugas yang diemban.

“Misalnya, tadi kita identifikasi akhirnya menemukan SDM kita itu masih sangat lemah di rumah sakit, bukan jumlahnya, tapi kesesuaian kompetensinya, kesesuaian jobnya, termasuk juga “perilaku dan indikator-indikator kedisiplinannya”,” pungkas Muhammad Idris.

“Saya sudah mencatat tadi, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan segera, baik medis maupun paramedis atau pihak-pihak yang terkait di rumah sakit. Kita akan lakukan tindakan untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi dengan sesungguhnya,” sambungnya.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin Paparkan Potensi Sulbar di West Sulawesi Investment Forum 2024

Selain itu, Ia menjelaskan, pengembangan SDM dan teknologi menjadi aspek yang super prioritas. Sehingga, kedepannya pihak RSUD Regional Sulbar harus membuat perencanaan pengembangan, khususnya SDM dan teknologi yang harus dimiliki.

“Artinya, semua prioritas tapi ini harus dijadikan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, membuat rumah sakit ini semakin tidak kompetitif.

Nah, inilah yang kita bahas bersama, dari hal-hal teknis keuangan pengelolaan dana BLUD dan segala macam, itu harus kita tuntaskan dan memastikan rumah sakit ini sudah dipastikan melakukan transformasi atau perubahan cara pikir, cara kerja, dan juga melakukan penilaian mandiri,” ujar Muhammad Idris.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr Marintani Erna Dochri mengaku, akan segera menindaklanjuti sejumlah evaluasi yang telah disampaikan oleh Sekprov Sulbar. Salah satu yang menjadi perhatiannya, yakni peningkatan SDM.

BACA JUGA  Melibatkan Pelajar, Pj Bahtiar dan Bupati Mamuju Tebar Benih Ikan Nila di Sungai Kalukku

“Jadi, dokter-dokter yang kita miliki saat ini akan disekolahkan, sehingga bisa lebih kompeten lagi. Sebenarnya, tiga tahun terakhir kami sudah melakukan upaya dengan membuka pendaftaran dokter spesialis, namun tidak ada yang mau ke sini (Sulbar).

Jalan satu-satunya, kita sekolahkan dokter dari daerah kita,” tutur Marintani Erna Dochri. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Pemprov Sulbar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Monev Penataan Perangkat Daerah

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan ki Integritas dan Keteladanan

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel