Provinsi Sulawesi Barat
Sekprov Muhammad Idris Pimpin Rapat Monev BLUD RSUD Regional Sulbar Triwulan III 2024
Kitasulsel–MAMUJU Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) triwulan III RSUD Regional Sulbar, Senin, 14 Oktober 2024.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD Regional Sulbar, Muhammad Idris memberikan penekanan pada empat aspek yang harus dievaluasi kedepannya, agar pelayanan bagi masyarakat mengalami peningkatan.
“Apa isi evaluasinya? Pertama, memastikan operasional rumah sakit itu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah bagaimana memastikan rumah sakit itu berfungsi melayani publik. Ukuran-ukuran nya adalah keterpenuhan tempat tidur yang tersedia, karena kalau tempat tidur terisi, berarti layanan masyarakat itu semakin luas,” kata Muhammad Idris.
Ia mengungkapkan, aspek kedua yang harus menjadi bahan evaluasi RSUD Regional Sulbar adalah ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak.
“Yang kedua adalah bagaimana aspek pengadaan obat. Obat ini, elementer di rumah sakit, karena kalau kita diobati, selalu solusinya adalah obat dan tindakan-tindakan medis yang lain,” ungkapnya.
Aspek yang ketiga, kata Muhammad Idris, mengenai hambatan-hambatan yang kemungkinan membuat operasional tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat lemah dari sisi kesesuaian kompetensi hingga tugas yang diemban.
“Misalnya, tadi kita identifikasi akhirnya menemukan SDM kita itu masih sangat lemah di rumah sakit, bukan jumlahnya, tapi kesesuaian kompetensinya, kesesuaian jobnya, termasuk juga “perilaku dan indikator-indikator kedisiplinannya”,” pungkas Muhammad Idris.
“Saya sudah mencatat tadi, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan segera, baik medis maupun paramedis atau pihak-pihak yang terkait di rumah sakit. Kita akan lakukan tindakan untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi dengan sesungguhnya,” sambungnya.
Selain itu, Ia menjelaskan, pengembangan SDM dan teknologi menjadi aspek yang super prioritas. Sehingga, kedepannya pihak RSUD Regional Sulbar harus membuat perencanaan pengembangan, khususnya SDM dan teknologi yang harus dimiliki.
“Artinya, semua prioritas tapi ini harus dijadikan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, membuat rumah sakit ini semakin tidak kompetitif.
Nah, inilah yang kita bahas bersama, dari hal-hal teknis keuangan pengelolaan dana BLUD dan segala macam, itu harus kita tuntaskan dan memastikan rumah sakit ini sudah dipastikan melakukan transformasi atau perubahan cara pikir, cara kerja, dan juga melakukan penilaian mandiri,” ujar Muhammad Idris.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr Marintani Erna Dochri mengaku, akan segera menindaklanjuti sejumlah evaluasi yang telah disampaikan oleh Sekprov Sulbar. Salah satu yang menjadi perhatiannya, yakni peningkatan SDM.
“Jadi, dokter-dokter yang kita miliki saat ini akan disekolahkan, sehingga bisa lebih kompeten lagi. Sebenarnya, tiga tahun terakhir kami sudah melakukan upaya dengan membuka pendaftaran dokter spesialis, namun tidak ada yang mau ke sini (Sulbar).
Jalan satu-satunya, kita sekolahkan dokter dari daerah kita,” tutur Marintani Erna Dochri. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat bantuan dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang terdampak gempa bumi dan bencana alam 2021 lalu.
Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut di serahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr Pratikno di sela acara sosialisas kebijakan hibah kebencanaan di kantor pusat BNPB, di Jakarta.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, dana hibah yang harusnya diterima pada 2023 lalu, baru didapatkan pada 2024. Hal itu disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Sekarang ini kita baru menerima bantuan hiba untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2024 yang diberikan pada 68 daerah di Indonesia, termasuk Sulbar.
Jadi, baru direalisasikan yang harusnya di 2023, karena ada perubahan kebijakan PMK yang mengatur mengenai hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Muhammad Idris, Selasa, 12 November 2024.
Ia juga mengungkapkan, tujuan dana hibah yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, sejumlah fasilitas yang terdampak gempa bumi dan bencana alam yang terjadi di Sulbar 2021 lalu.
“Jumlahnya yang kita terima dari BNPB itu, sebesar Rp 21.844.270.000. Itu untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur yang ada di Sulbar,” ungkapnya.
Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran dana hibah dari BNPB tahun ini, semuanya berada di Kabupaten Mamuju, Sulbar.
“Tiga paket pekerjaan ini, yakni tanggul di daerah Tapandullu, kemudian ada dua jembatan,” tutur Muhammad Idris. (*)
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
5 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Politics2 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
9 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
8 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
6 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login