Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Persiapkan FGD Penilaian Interviu Evaluasi SPBE, Tim Koordinasi Pemprov Sulbar Lakukan Briefing

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Guna memaksimalkan capaian nilai indeks SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024, Tim koordinasi SPBE Sulbar melaksanakan briefing persiapan Forum Group Discussion (FGD) penilaian interviu evaluasi.

Briefing ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi di ruang rapat Rujab Sekda pada Jumat 18 Oktober 2024.

Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan wawancara evaluasi yang harus dilalui Pemprov Sulbar bersama evaluator eksternal Kemenpan-RB yang telah menunjuk 2 orang dosen Universitas Gunadarma.

Adapun, pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.00 sampai 11.00 WITA mendatang secara daring.

Sekprov Muhammad Idris mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota tim koordinasi SPBE dan para kepala OPD untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

BACA JUGA  Hadiri Paripurna Hut Majene ke-479, Sekprov: Provinsi Akan Terus Mendukung Majene Jadi Sentra Pendidikan

“Kita minta agar seluruh kepala OPD hadir mengikuti FGD sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Pemprov Sulbar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE yang ditargetkan capaian indeksnya meningkat signifikan pada tahun 2024 ini,” kata Idris.

Ia juga memerintahkan Dinas Kominfo untuk menyiapkan acaranya dan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk fasilitasi kegiatan dimaksud.

“Jadi perlunya sanggahan minimal atas 6 (enam) poin indikator yang perlu menjadi perhatian serius karena sesuai hasil penilaian asesor eksternal, keenam indikator tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan. Kepada OPD yang menjadi leading sektor indikator itu diharapkan menyiapkan bukti dukung pada saat penilaian interviu nantinya,” ungkapnya.

Mantan Kepala LAN Makassar tersebut juga mengungkapkan bahwa SPBE akan menjadi salah satu pengungkit daya saing Sulbar.

BACA JUGA  IKN dan Sulbar, Pj Bahtiar Silaturahmi dengan Pj Gubernur Kaltim dan Wali Kota Balikpapan

“Digitalisasi tata kelola pemerintahan diharapkan terus berkembang meningkat dan membudaya dalam birokrasi. Indeks yang dicapai tentu mesti sesuai dalam prakteknya di pemprov Sulbar untuk transformasi yang cepat agar menghasilkan layanan efisien berkualitas,” ujarnya.

Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo, Muhammad Ridwan Djafar yang mewakili kepala dinas saat rapat menyampaikan nilai hasil evaluasi dokumen SPBE oleh evaluator masih bersifat sementara.

“Olehnya itu moment saat wawancara menjadi media bagi pemprov untuk mempertanyakan, menyanggah sekaligus meminta arahan perbaikan agar nilai-nilai indikator yang rendah dapat dikembalikan naik seperti nilai evaluasi mandiri,” ucapnya

Pemprov Sulbar cukup yakin dapat meraih level tertinggi 5 pada domain kebijakan dan layanan. Sedangkan pada domain tata kelola dan manajemen sebagian ditarget mendapat level 5 dan beberapa indikator mendapat level 4 dan 3.

BACA JUGA  Peringati Sumpah Pemuda, Pemprov Sulbar Dorong Nasionalisme dan Persatuan

Dengan proyeksi tersebut, SPBE Sulbar akan diperjuangkan mendapatkan indeks diatas 4.00 tahun 2024 ini, sebuah lompatan kemajuan yang sangat menggembirakan jika target itu dapat diwujudkan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat bantuan dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang terdampak gempa bumi dan bencana alam 2021 lalu.

Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut di serahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr Pratikno di sela acara sosialisas kebijakan hibah kebencanaan di kantor pusat BNPB, di Jakarta.

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, dana hibah yang harusnya diterima pada 2023 lalu, baru didapatkan pada 2024. Hal itu disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Sekarang ini kita baru menerima bantuan hiba untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2024 yang diberikan pada 68 daerah di Indonesia, termasuk Sulbar.

BACA JUGA  Kemiskinan Ekstrem Sulbar Maret 2024?, Ini Penjelasan BPS dan inovasi Pemprov Sulbar

Jadi, baru direalisasikan yang harusnya di 2023, karena ada perubahan kebijakan PMK yang mengatur mengenai hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Muhammad Idris, Selasa, 12 November 2024.

Ia juga mengungkapkan, tujuan dana hibah yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, sejumlah fasilitas yang terdampak gempa bumi dan bencana alam yang terjadi di Sulbar 2021 lalu.

“Jumlahnya yang kita terima dari BNPB itu, sebesar Rp 21.844.270.000. Itu untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur yang ada di Sulbar,” ungkapnya.

Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran dana hibah dari BNPB tahun ini, semuanya berada di Kabupaten Mamuju, Sulbar.

BACA JUGA  APBD Perubahan Disahkan, OPD Diminta Segera Realisasikan Anggarannya Tepat Waktu

“Tiga paket pekerjaan ini, yakni tanggul di daerah Tapandullu, kemudian ada dua jembatan,” tutur Muhammad Idris. (*)

Continue Reading

Trending