Connect with us

NEWS

Prabowo Percaya Amran Sulaiman Bisa Wujudkan Swasembada Pangan di RI

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Ini merupakan kali ketiga Amran menduduki jabatan Mentan setelah dua kali di masa pemerintahan Joko Widodo.

Kinerjanya yang sangat baik menjadi salah satu alasan Prabowo tetap mempertahankan Amran. Terlebih, Presiden ke-8 Republik Indonesia yang baru saja dilantik itu ingin segera mewujudkan swasembada pangan.

Prabowo yakin dengan segala potensi di sektor pertanian yang dimiliki negeri ini, tujuan itu bahkan bisa dicapai dalam kurung waktu empat sampai lima tahun akan datang. Makanya ia memilih orang-orang tepat seperti Amran untuk membantunya.

Kini beban swasembada pangan diletakkan di pundak Andi Amran Sulaiman, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang dikenal tegas dan bekerja cepat.

“Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegas dia dalam pidatonya yang pertama sebagai presiden.

BACA JUGA  Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

Andi Amran sendiri sangat optimistis dengan target swasembada pangan sebagaimana disampaikan presiden. Apalagi Indonesia, kata dia, sudah pernah mewujudkannya, dimana dalam setahun panen bisa dilakukan hingga empat kali, dan itu bertahan hingga tiga tahun lamanya.

“Kami yakin, kalau target beliau empat tahun, kami yakin, sangat yakin bahwa itu bisa dicapai,” ujar Amran.

Demi keyakinannya itu, di tahun pertama, Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinannya akan memfokuskan upaya pada dua komoditas utama, yaitu padi dan jagung. Amran percaya bahwa langkah ini memungkinkan untuk direalisasikan.

“Kita fokus pada padi dan jagung tahun pertama. Kami yakin bisa kita capai sesuai target yang diberikan,” tegasnya.

Tidak hanya swasembada pangan, Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia sesuai dengan dengan tekad Presiden Prabowo.

Sebagai seorang yang diandalakan Prabowo untuk membantu mewujudkan swasembada pangan, Amran memiliki rekam jejak yang sulit diragukan.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, tahun 1968 itu sejak masa muda memang telah memiliki keahlian di bidang pertanian.

BACA JUGA  Jusuf Kalla Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia

Setelah lulus dari SMA Negeri Lappariaja, Bone, Amran menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 1988-1993. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Pertanian Unhas pada 2002-2003.

Semasa masih aktif sebagai mahasiswa, Amran berhasil melakukan penelitian dan menemukan racun pembasmi tikus. Temuan racun tikus ini kemudian dijadikannya sebagai bisnis dan lahirlah produk bernama Tiran 58PS dan ALPOSTRAN yang cukup populer di kalangan petani nusantara.

Atas temuan racun pemusnah hama tikus tersebut, pria kelahiran 27 April 1968 itu meraih Satya Lencana kategori perorangan bidang Wirausaha Pertanian pada 2009.

Bisnis yang mulanya hanya memproduksi racun tikus lantas terus berkembang pesat merambah sektor lain yang tidak hanya pada bidang pertanian maupun perkebunan saja.

Di bawah bendera Tiran Grup yang dibentunya, Amran juga menjalankan bisnis distributor semen, unilever, tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, hingga SPBU.

Amran juga diketahui menyelesaikan Program Doktor Ilmu Pertanian Unhas pada 2008-2012. Kesetiaannya terhadap almamater kampus merah kemudian membawanya terpilih sebagai Ketua IKA Unhas menggantikan HM Jusuf Kalla pada Maret 2022.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulsel : Ada 710 BUMDes Mati Suri

Orang-orang di pengurusan IKA Unhas saat ini memang sangat menghargai dan mengagumi Amran. Sosoknya dianggap tidak hanya cerdas dan pekerja keras, namun juga berjiwa sosial yang tinggi.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Sekolah Institut Bisnis dan Profesi IKA Unhas, Muhammad Ramli Rahim (MRR) yang menyebut Amran selalu mengulurkan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuannya.

Bahkan tidak hanya itu, Amran melalui AAS Foundation yang didirikannya sudah sangat sering memberikan bantuan terhadap korban bencana, menyantuni anak-anak di pantu asuhan, dan sebagainya.

“Bagi kami, beliau bukan hanya cerdas dan pekerja keras, tetapi juga punya jiwa sosial yang tinggi, kepeduliannya terhadap sesama itu sangat luar biasa,” ujar MRR.

Olehnya, MRR berharap amanah baru yang diemban Amran bisa dijalankan dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Utamanya membantu Presiden Prabowo mewujudkan swasembada pangan.

“Kami harap beliau diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan Prabowo-Gibran. Semoga beliau amanah dan sukses mewujudkan swasembada pangan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kajian Diserahkan ke Kemendagri dan DPR, Usulan Luwu Raya Resmi Masuk Meja Pusat

Published

on

KITASULSEL-JAKARTA—Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak penting. Kajian naskah akademik resmi diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (16/4/2026) sebagai syarat utama pengusulan daerah otonomi baru.

Dokumen tersebut diterima melalui bagian administrasi untuk selanjutnya didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, tim kecil bersama perwakilan pemerintah daerah di Tana Luwu, yakni Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud telah melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah.

Tak hanya di Kemendagri, naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah lebih dulu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (15/4/2026). Penyerahan berlangsung di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pimpinan Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disusun. Ia menilai kajian tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mempersiapkan diri menjadi provinsi baru.

BACA JUGA  Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

“Kita sudah menerima kajian yang sangat serius dan lengkap. Saya selalu mendorong pemekaran, tetapi harus pada daerah yang siap dan mampu mandiri. Luwu Raya saya nilai layak untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, kajian tersebut juga secara resmi diserahkan oleh Tim Otonomi Daerah (IOTDA) kepada kepala daerah di Hotel Aloft South Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, menyampaikan apresiasi atas kerja tim penyusun yang telah merampungkan dokumen tersebut setelah melalui proses panjang selama kurang lebih satu tahun.

“Ini merupakan salah satu syarat penting untuk diajukan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” katanya.

Bupati Luwu, Patahudding, menambahkan bahwa penyusunan naskah akademik melibatkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Muhadam Labolo, Dr. Agus Harahap, Dr. Ahmad Averus, Sutiyo, Ph.D, serta Dr. Ikhbaluddin.

BACA JUGA  Ribuan Mahasiswa, Aktivis Hingga Masyarakat Turun ke Jalan: Darurat Demokrasi

Secara substansi, hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah Luwu Raya dinilai “mampu” menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan dengan skor 410 berdasarkan indikator PP Nomor 78 Tahun 2007. Wilayah yang diusulkan mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.

Pemekaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan, meski tetap menghadapi tantangan fiskal.

Aspirasi Lama, Aksi Terus Bergulir

Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang aksi demonstrasi kerap terjadi. Massa secara konsisten mendesak pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran daerah. Bahkan pada Januari hingga Februari 2026, aksi besar dilakukan dengan memblokade sejumlah jalur perbatasan di wilayah Luwu sebagai bentuk tekanan politik.

BACA JUGA  Marak Hoaks Loker Petugas Haji, Biro HKP: Waspada, Cek Infonya di Web dan Medsos Kemenag

Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan mendesak akan percepatan layanan publik di kawasan tersebut.

Selain aksi jalanan, dukungan juga terus menguat melalui deklarasi, forum diskusi, hingga penyusunan kajian akademik yang kini telah memasuki tahap formal di tingkat pusat.

Dengan masuknya dokumen ke Kemendagri dan DPR RI, harapan terbentuknya Provinsi Luwu Raya kian terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemekaran daerah. (***)

Continue Reading

Trending