Politics

KPU Makassar Gelar Debat Perdana Pilwalkot Siang Hari, Ini Alasannya

Published

11 bulan ago

23 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan menggelar debat perdana untuk Pilkada 2024 pada Sabtu, 26 Oktober mendatang.

Acara yang berlangsung di Hotel Dalton ini akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV. Debat yang akan dimulai pukul 13.00 hingga 16.00 WITA ini menjadi momen penting bagi para pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Makassar untuk memaparkan visi-misinya di hadapan publik.

Ketua KPU Makassar M Yasir Arafat, menjelaskan bahwa jadwal debat sempat mengalami perubahan.

“Awalnya kami agendakan mulai jam 2 sampai jam 5, tetapi ada penyesuaian untuk menghindari bentrokan jadwal dengan debat malam dari Kabupaten Luwu Timur yang juga menggunakan venue yang sama. Akhirnya, debat dimajukan menjadi pukul 13.00,” ujarnya, Rabu (23/10/2024).

Acara ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga jam atau sekitar 180 menit, dengan persiapan dimulai sejak pukul 10.00 Wita. Pemilihan waktu siang hari dilakukan dengan pertimbangan agar acara dapat berjalan lebih kondusif, mengingat kondisi malam di Makassar bisa membatasi kenyamanan peserta dan penonton.

Tema besar yang akan diusung dalam debat perdana kali ini adalah “Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pelayanan Inklusi dalam Bingkai NKRI.”

Yasir menyebutkan, tema ini diangkat untuk memberikan fokus pada isu-isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat Makassar, terutama dalam hal kesejahteraan, pelayanan publik, dan memperkokoh NKRI.

Setiap pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk membahas berbagai sub-tema yang telah ditentukan.

“Sub-temanya mencakup kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan memperkuat NKRI,” Ungkap Yasir.

Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang program kerja masing-masing paslon jika terpilih.

Untuk memberikan penilaian yang objektif, KPU Makassar telah menunjuk tujuh panelis yang terdiri dari berbagai latar belakang.

Mereka adalah Amiruddin Syam dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Husaimah Husain yang dikenal sebagai aktivis perempuan, Muhaimin Latif dari UIN Alauddin, serta beberapa tokoh penting lainnya dari akademisi, pegiat sosial, dan media.

“Panelis kita beragam, dari profesional, akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, dan pegiat sosial. Ini untuk memastikan berbagai perspektif bisa dihadirkan dalam penilaian terhadap jawaban-jawaban para paslon,” jelas Yasir.

Selain itu, moderator debat yang berasal dari lembaga penyiaran akan diumumkan secara resmi oleh KPU esok hari.

Debat ini telah lama dinantikan oleh tim sukses dan pendukung para paslon. Banyak pihak berharap debat ini bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai visi-misi para calon serta solusi yang mereka tawarkan untuk berbagai persoalan di Makassar.

Untuk diketahui, Pilwalkot Makassar kali ini diikuti oleh empat pasangan, nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia), nomor urut 2 Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati), nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (Inimi) dan nomor urut 4 Amri Arsyid-Abd Rahman Bando (Aman). (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

4 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.