Connect with us

Pemkot Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis Resmi Buka Jambore UMKM Enterpreneurship 2024

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, secara resmi membuka acara Jambore UMKM Enterpreneurship 2024 di Hotel Gammara pada Sabtu (26/10/2024).

Acara yang diadakan mulai 25 hingga 27 Oktober ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui inovasi terkini dan penerapan teknologi inovatif.

Dalam sambutannya, Andi Arwin Azis mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar yang telah menyelenggarakannya.

Ia menegaskan pentingnya acara ini dalam membantu pelaku UMKM untuk beradaptasi dan berkembang di era digital yang semakin kompetitif.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kapastitasnya untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Kita ingin semua pelaku UMKM, terutama di Kota Makassar, dapat memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam usaha mereka,” ujarnya.

BACA JUGA  Hari Anak Nasional, Wali Kota Munafri Serukan Sekolah Kembalikan Ajaran Tata Krama dan Nilai Lokal

Andi Arwin juga mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, khususnya program inkubator UMKM yang telah membimbing pelaku UMKM.

“Inkubator UMKM ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas hingga pendapatan dari usaha yang dibina, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik,” tambahnya.

Ia berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapatkan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan langsung dalam usaha mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 250 pelaku UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM dengan menghadirkan pemateri yang kompeten dan praktisi.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar: Perlindungan Pekerja Rentan Harus Jadi Prioritas

“Dengan kehadiran para pemateri yang ahli di bidangnya, kami berharap peserta dapat mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha mereka dan dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan yang berharga,” ungkapnya.

Selain itu, kata Rheza, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Makassar.

“Acara ini diharapkan mampu menciptakan peluang baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan berinovasi dalam usaha mereka,” jelasnya.

Tambahnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun jaringan antar pelaku UMKM di Kota Makassar agar dapat bersinergi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

“Kami ingin menghubungkan para pelaku UMKM sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan menjalin relasi yang bermanfaat. Melalui kolaborasi dan sinergi, kami yakin UMKM di Makassar akan semakin kuat dan berdaya saing,” tutupnya. (*)

BACA JUGA  Danny Pomanto Berbagi Ilmu Peduli Lingkungan dan Transformasi Digital Bersama GP Ansor Sulsel
Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Kemenhub Percepat Revitalisasi Terminal Daya Tipe A

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Terima Wakil Menteri KP2MI, Bahas Peluang Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

BACA JUGA  Danny Pomanto Berbagi Ilmu Peduli Lingkungan dan Transformasi Digital Bersama GP Ansor Sulsel

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending