Kementrian Agama RI

Menag Sebut Kerukunan Umat Beragama Potensi Indonesia di Mata Dunia

Published

1 tahun ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat berharga bagi masyarakat dunia. Potensi itu adalah kerukunan umat beragama.

Hal ini disampaikan Menag saat menjadi pembicara pada talkshow di salah satu televisi nasional. Menurutnya, ada nilai jual tersendiri dari potensi Indonesia.

“Kita adalah salah satu negara paling besar, paling plural, tapi paling stabil dari segi politiknya, insya Allah dengan berbagai catatannya juga perekonomiannya, dibanding negara-negara lain, termasuk negara Islam. Kita umat Islam terbesar kedua di dunia, setelah Pakistan,” terang Menag di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Ini belum dipromosikan. Kita adalah kontributor paling bagus untuk diperkenalkan, yang paling stabil dari sudut pandang pola hidup beragama yang sangat toleran,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, selama ini dirinya banyak menerima tokoh atau pemimpin negara luar yang ingin belajar dari pengalaman Indonesia merawat kerukunan umat beragama. “Mereka ingin mendapatkan pelajaran bagaimana Indonesia dengan umat beragama begitu banyak, kultur begitu rumit dan ramai, wilayahnya begitu luas, pulaunya begitu banyak, tapi bisa kompak,” sebutnya.

Wajah Indonesia

Menag Nasaruddin juga menyebut bahwa salah satu jendela untuk mengintip wajah Indonesia adalah situasi keberagamaan. Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola keberagamaan, berkontribusi besar untuk pencitraan Indonesia.

“Kita juga tidak bisa membangun bangsa ini kalau situasinya tidak dalam keadaan tenang. Maka dari itu peranan Kementerian Agama itu sangat penting,” tegasnya.

Kerja Kementerian Agama, kata Menag, tidak bisa semua dilihat secara kasat mata. Sebab, salah satu yang menjadi garapan Kemenag adalah hati melalui pembinaan umat. Tujuannya, agar tidak ada jarak antara laku hidup masyarakat dengan ajaran agama yang dipeluknya.

“Makin berjarak masyarakat dengan ajaran agamanya, maka di situ ada kegagalan pembinaan umat. Tapi makin dekat antara masyarakat dengan ajaran agamanya, maka itu ada sebuah keberhasilan pembinaan umat,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, kriteria keberagamaan tidak hanya diukur dengan hal-hal yang bersifat formalitas. Lebih dari itu, ada nilai yang bersifat filosofi pada ajaran setiap agama serta bagaimana umat menerapkannya. Karenanya, tidak boleh ada jarak antara ajaran agama dengan pemeluknya.

“Semakin berjarak antara pemeluk dengan ajaran agama, maka itu ada masalah. Tantangan kami di Kemenag bagaimana menciptakan jarak yang lebih dekat lagi dan akhirnya bisa menyatu antara ajaran agama dan pemeluknya,” tandasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

15 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.