Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulbar dan Kajati Kerjasama Tangani Masalah Hukum dan Cegah Korupsi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar Andi Darmawangsa melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Provinsi Sulbar, Jumat 1 November 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Andi Darmawangsa mengatakan, Pemprov Sulbar rmemiliki tugas yang berat sebagai penyelenggara instansi pemerintah, dan tidak menutup terjadinya sengketa atau gugatan dari pihak ketiga.

Olehnya, Kejaksaan Tinggi dalam menjalankan tugas siap bekerjasama dalam menangani permasalahan hukum kedepan.

“Kami bisa menangani dengan memberikan bantuan hukum baik melalui litigasi maupun non litigasi. Termasuk menyangkut aset yang bersengketa atau dikuasai oleh pihak ketiga,” ucap Darmawangsa.

BACA JUGA  Hasil Evaluasi Kemendagri, Kinerja Prof Zudan Selama Memimpin Sulsel Dinilai Sangat Baik

Terkait kerjasama tersebut, secara khusus Kejati Sulbar siap membantu dan bersinergi sesuai hukum perdata dan hukum tata negara.

“Terima kasih atas kepercayaan, Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini terkait masalah bidang perdata dan tata usaha negara, kami kejaksaan tinggi siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum,” ucap Darmawangsa.

Pj Gubernur Bahtiar mengatakan, kerjasama antara Pemprov dan Kejaksaan Tinggi Sulbar sebelumnya sudah berjalan dan penandatanganan kerjasama yang dilakukan adalah kembali memperkuat kerjasama tersebut.

“Ini hal yang baik dan kita kuatkan kembali, kesepakatan ini ada beberapa hal yang dilakukan, tujuannya yang mendapatkan manfaatnya adalah Pemprov sendiri, baik pendampingan, pelayanan, maupun tindakan hukum,” ungkapnya.

BACA JUGA  Berlangsung Seru, Pertandingan Futsal HUT Sulsel Diikuti Pj Gubernur Prof Zudan dan Legenda PSM Makassar

Kerjasama ini juga menjadi upaya mencegah korupsi di lingkup Pemprov Sulbar, sebagaimana penegasan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korupsi, begitupun di Sulbar, diharapkan OPD tidak bermain-main dengan APBD.

“Jangan lagi kabinet cari makan di APBN, sama di Sulbar, OPD jangan cari makan di APBD. Harus begitu,” tutup Bahtiar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua Pemuda Tani HKTI Sulsel Sambut Positif Program Swasembada Pangan dan Berharap Pemerintah Priorotaskan Bahan Pangan Lokal

Published

on

Kitasulsel–Makassar Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menetapkan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama nasional.

Beliau menekankan perlunya Indonesia mencapai kemandirian pangan secara mendesak, memastikan kebutuhan pangan bangsa dipenuhi di dalam negeri.

“Kita harus mencapai swasembada pangan secepat mungkin,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.

Dengan dukungan para ahli, beliau menargetkan pencapaian ini dalam waktu empat hingga lima tahun, menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan global.

Presiden juga menyoroti bahaya ketergantungan pada impor pangan, terutama selama krisis global, dengan menekankan, “Kita tidak boleh bergantung pada sumber pangan dari luar negeri. Dalam situasi kritis, tidak ada yang akan mengizinkan kita membeli barang-barang mereka.”

BACA JUGA  Sulsel Target Masuk 10 Besar di MTQ Nasional XXX 2024

Presiden Prabowo Subianto menekankan potensi besar Indonesia dalam memajukan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor.

Beliau menggarisbawahi pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, menyerukan kepada seluruh pemimpin dan warga negara untuk bekerja sama demi mencapai ketahanan pangan dan kemakmuran nasional.

Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto, Rachmat Sasminto, Ketua Pemuda HKTI Sulsel (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Selatan), menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.

Beliau menyoroti dua program utama: pengembangan lumbung pangan Merauke, yang dianggapnya sebagai strategi jangka panjang yang sangat krusial untuk ketahanan pangan nasional, dan program makan siang gratis untuk sekolah secara nasional

” Saya berharap agar program makan siang gratis di tiap sekolah yang dicanangkan pemerintah dapat memprioritaskan bahan pangan lokal terutama di sulsel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan Sulawesi Selatan”Ungkapnya

BACA JUGA  Cabor Anggar Sumbang Perunggu untuk Sulsel

Beliau juga menekankan pentingnya peran Sulawesi Selatan dalam mencapai target nasional produksi pangan 2 juta ton per tahun, memperkuat posisinya sebagai kontributor utama ketahanan pangan Indonesia. (*)

Continue Reading

Trending