Kementrian Agama RI
Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.
“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.
Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.
Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.
Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.
“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.
Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).
“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.
Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.
Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.
Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.
Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.
“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)
Kementrian Agama RI
Menag: MDT Pilar Strategis Cetak Generasi Emas 2045

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) merupakan pilar strategis dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-13 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu (19/07/2025).

Mengangkat tema “Memperkuat Solidaritas Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan keagamaan nonformal dalam mendukung pembangunan karakter bangsa.
Dalam sambutannya, Menag menyampaikan apresiasi atas dedikasi para ustadz dan pengelola MDT dalam membentuk generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

Ia menekankan bahwa pendidikan diniyah memiliki peran vital dalam mengasah keseimbangan intelektual dan spiritual anak sejak usia dini.
“Usia 3 hingga 5 tahun adalah masa emas perkembangan otak kanan dan kiri. Di fase inilah MDT berperan penting membangun fondasi akidah, akhlak, dan karakter.
Kita tidak cukup hanya membentuk generasi cerdas, tetapi juga harus membangun generasi yang beriman, bertakwa, dan toleran,” ujar Menag.
Ia menambahkan, solidaritas para ustadz dan penggerak MDT sangat dibutuhkan dalam menjaga moralitas generasi bangsa.
“Menuju Indonesia Emas 2045, penguatan pondasi karakter dan spiritualitas anak harus menjadi prioritas.
Karena itu, Kementerian Agama berkomitmen memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan, termasuk MDT, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Rapimnas FKDT 2025 menjadi forum konsolidasi nasional para pengurus FKDT dari seluruh Indonesia. Forum ini membahas arah kebijakan strategis untuk memperkuat eksistensi dan kualitas MDT di tengah tantangan global.
Ketua Umum DPP FKDT, Lukman Hakim, dalam laporannya menyampaikan harapan agar MDT mendapatkan perhatian lebih dalam penguatan kelembagaan dan kesejahteraan para guru diniyah.
“Saya percaya, Menag akan memperjuangkan insentif guru MDT. Saat ini perjuangan FKDT telah tersebar di 34 provinsi, dengan lebih dari 420 cabang di seluruh Indonesia. Hanya empat provinsi hasil pemekaran Papua yang belum terbentuk,” ungkapnya.
FKDT, lanjut Lukman, juga tengah membentuk LAZISDIN (Lembaga Amil Zakat Diniyah) bekerja sama dengan BAZNAS sebagai alternatif pendanaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.
Acara berlangsung penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Turut hadir Ketua BAZNAS Noor Achmad, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakabaintelkam Polri Yuda Gustawan, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, serta jajaran pengurus FKDT dari pusat dan daerah, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login