Connect with us

NEWS

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto Dukung Program Strategis Kementan Capai Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi siap mendukung percepatan swasembada pangan dan mengawal program yang disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) seperti ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi nasional.

“Ini dalam proses ya untuk mencapai swasembada pangan, makanya dibikin cetak sawah baru, intensifikasi pertanian, optimalisasi.

Intinya kita akan meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja termasuk Kementan terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan,” sebut wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto dalam keterangannya pada Kamis (14/11/2024).

Titiek berharap strategi yang saat ini dikomandani oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BACA JUGA  21 Rumah Ludes Dilahap Jago Merah di Kawasan TPA Antang

Ia mengutarakan bahwa ke depan program dan kebijakan yang dirancang Kementan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan program tersebut ke depan tidak ada lagi kelangkaan beras, tidak ada lagi impor, jadi semuanya bisa dipenuhi di dalam negeri. Itulah yang disebut swasembada,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar program yang dijalankan Kementan sesuai dengan kebermanfaatannya. “Ini harus benar-benar kita kerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra kerja terkait pengawasan-pengawasan yang kita lakukan agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Mentan Amran telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjalankan program pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Mentan Amran menyebut intensifikasi lahan dan ekstensifikasi menjadi strategi untuk mempercepat swasembada.

BACA JUGA  Usai Bunuh Istri, Pria di Sinjai Tewas Gantung Diri

“Intensifikasi merupakan upaya meningkatkan indeks pertanaman dari yang sebelumnya satu kali menjadi dua atau tiga kali tanam. Untuk ekstensifikasi kita lakukan cetak sawah di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan daerah lainnya,” jelas Mentan Amran.

Tidak hanya itu, Mentan Amran memaparkan bahwa program tersebut didukung dengan teknologi pertanian dan sumber daya manusia. “Dengan pertanian modern, produktivitas bisa dua kali lipat dan biaya produksi dapat ditekan. Generasi milenial dan Z juga kita dorong untuk mengambil peran,” katanya.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program strategis tersebut.

Ia optimistis program yang dijalankan dengan baik dan bersinergi dengan stakeholder dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia. (*)

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Pemprov Sulsel Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Badan publik Pemprov Sulsel menjadi salah satu provinsi yang diundang oleh Komisi Informasi (KI) Pusat untuk mengikuti uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (KIP), Selasa (12/11/2024) di Grand Mercure Jakarta.

Uji publik dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi agenda rutin KI pusat dalam melakukan penilaian terhadap seluruh badan publik dalam menerapkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Uji publik ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 12-14 November 2024.

Jurnalis Usman Kansong, Manager Advokasi Seknas FITRA Ervyn Kaffah, Anton dari unsur LSM tampil sebagai tim penilai uji publik tersebut.

Pemprov Sulsel menjadi provinsi sebagai badan publik pertama yang mendapatkan giliran dalam presetasi uji publik tersebut. Selain Pemprov Sulsel, tampil di ajang yang sama adalah BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara), dan lain sebagainya.

BACA JUGA  21 Rumah Ludes Dilahap Jago Merah di Kawasan TPA Antang

Khusus Pemprov Sulsel tampil sebagai pembawa materi uji publik adalah Plh Kadis Kominfo-SP Sulsel Sultan Rakib.

Dalam pemaparannya, Sultan Rakib memberikan penyampaian tentang Kebijakan dan Strategi

Pemprov Sulawesi Selatan

Memenuhi Hak Akses Masyarakat

atas Informasi Publik. Tema ini menjadi pesan dari KI dalam proses uji publik untuk seluruh badan publik se Indonesia.

“Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, komitmen dan kolaborasi menjadi kunci

mewujudkan keterbukaan informasi publik,” ujar Sultan Rakib.

Indeks SPBE Sulsel tahun 2023 meningkat pada kategori “BAIK”

Digitalisasi Smart Government, Penggunaan Digital Signature (tanda tangan elektronik) terjadi peningkatan pesat di tahun 2023 : 332 user, dan 2.697 User per November 2024.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

Kebermanfaatan, ASN dan Stakeholder sekaligus sebagai respon cepat Pemprov Sulsel setelah lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Dampak bagi masyarakat Pelayanan Publik Lebih Cepat.

Dalam kesempatan itu, Sultan Rakib menyampaikan bahwa dalam proses pelayanan informasi publik, PPID Utama Pemprov Sulsel terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Transformasi digital bagian yang tak terpisahkan dalam layanan informasi ini. Kita memiliki website yang terus dikembangkan menjadi sebuah wadah permohonan informasi publik,” jelas Sultan.

Setelah presentasi, seluruh perwakilan bawan publik menerima banyak pertanyaan dari tim penilai dan wajib dijawab oleh perwakiln badan publik.

Ujung dari uji publik ini adalah, predikat informatif yang terbaik bagi badan publik yang diberikan pada setiap akhir tahunnya. (*)

BACA JUGA  Usai Bunuh Istri, Pria di Sinjai Tewas Gantung Diri
Continue Reading

Trending