Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Bertemu Mendikdasmen, Bahas Percepatan Pendidikan Profesi Guru

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna membahas upaya percepatan proses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pertemuan berlangsung di kantor Kemendikdasmen, Jakarta.

Pertemuan dua Menteri ini bertujuan membahas upaya untuk mengatasi antrean PPG bagi guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di lembaga pendidikan agama. Jika tidak ada terobosan percepatan, daftar antreannya bisa mencapai 30 – 50 tahun.

“Kami datang ke sini untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelesaikan persoalan guru agama di sekolah umum dan guru mapel umum di lembaga pendidikan agama,” terang Menag di Kantor Kementerian Dikdasmen, Jakarta, Senin (18/11/2024).

BACA JUGA  Misi Besar BP4: Membentuk Keluarga Harmonis Dengan Dukungan Tenaga Ahli Multidisiplin

Ikut mendampingi Menag, Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad dan Direktur Pendidikan Agama Islam M Munir. Hadir dalam pertemuan, Wakil Mendikdasmen, Sekjen Kemendikdasmen, dan Dirjen GTK Kemendikdasmen.

“Masih banyak mereka yang belum mendapatkan sertifikasi. Jadi untuk mempercepat pengantrean itu kami bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen,” lanjutnya.

Kerja sama ini, kata Menag, sangat penting karena kedua kementerian sama-sama mengelola pendidikan. Kalau pendidikan umumnya di Kemendikdasmen, pendidikan agamanya di Kementerian Agama.

Dalam pertemuan ini, kedua menteri sepakat mengakumulasi sumber daya untuk menghasilkan solusi yang cepat dan efektif. Menag berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Kita bicarakan bersama ke depan apa yang bisa kita bantu di sini dan apa yang bisa diperbantukan untuk kita, apa yang bisa kita sinergikan. Alhamdulillah banyak kemajuan. Kita menyelesaikan masalah budgetingnya. Kita akumulasi sesuatu yang cepat dan lebih bagus,” tuturnya.

BACA JUGA  Menag Paparkan Lima Strategi Dakwah Modern bagi Penyuluh Agama

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut, masih ada ratusan ribu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di madrasah yang belum disertifikasi.

“Tahun depan berkenan Kemenag dan Kemendikdasmen bisa kolaborasi gitu sehingga guru-guru PAI juga bisa selesai tahun depan untuk PPG. Mapel umum di madrasah, ini kami berharap bisa ikut, sehingga 2025 atau paling lambat nanti 2026 ini bisa seluruhnya PPG,” tutur Mendikdasmen.

Selain masalah akselerasi PPG, dibahas juga upaya memberikan pengakuan dan penerimaan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Ma’had Ali untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi pada Satuan Pendidikan Umum.

Menag dan Mendikdasmen juga membahas sejumlah permaslahan lain pada Pendidikan Agama dan Keagamaan yang berisisan dengan sistem dan kebijakan pada Kemendikdasmen.

BACA JUGA  Stafsus Menag Jalankan Arahan Menag RI,Jamaah Haji Tersenyum

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Pejabat Tekhnis pada Kemendikdasmen dan Kemenag. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

BACA JUGA  IPI: Nasaruddin Umar Pimpin Daftar Menteri dengan Kinerja Terbaik dan Tingkat Kepuasan 92,8%

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani,” lanjutnya.

Percepat Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.

BACA JUGA  Sambangi KPK, Menag Bahas Program Antikorupsi di Kemenag

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

Guru Proaktif

Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.

BACA JUGA  Apel Hari Santri, Menag: Santri Sekarang Harus Teruskan Perjuangan

“Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel