Connect with us

Pemkot Makassar

Damkarmat Makassar Bersama Kemendagri Gelar Diklat 70 Jam Pelajaran Tingkatkan Kapasitas Petugas

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Program 70 Jam Pelajaran (JP) di Gedung BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, (18/11/2024).

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan. Diikuti oleh 60 peserta, kegiatan akan berlangsung pada 18–22 November 2024.

Kepala Sub Direktorat Standarisasi Tata Operasional SDM Pembangunan Kebakaran pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Danang Insita Putra membuka kegiatan ini.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya investasi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran.

“Kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan profesionalisme petugas pemadam kebakaran,” ungkapnya.

BACA JUGA  Danny Pomanto Ramaikan Rakernas Ikatek Unhas

Ia berharap, melalui pelatihan ini, para petugas dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka.

“Petugas Damkarmat harus memiliki cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat. Untuk itu, pentingnya pelatihan ini untuk melatih mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Hasanuddin mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memberikan pembekalan menyeluruh kepada para petugas.

“Kami ingin memastikan setiap petugas memiliki kemampuan teknis yang mumpuni serta mental yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antarpetugas dari berbagai unit.

“Dengan kolaborasi yang terjalin selama pelatihan, diharapkan komunikasi dan koordinasi antarunit akan semakin solid dalam penanganan bencana,” ujarnya.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Ajak ASN-non ASN Pemkot Makassar Halau Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Ia berharap, melalui pelatihan ini, pelayanan kepada masyarakat bidang kebencanaan dan penyelamatan dapat dioptimalkan.

Diketahui, pelatihan ini mencakup berbagai materi, mulai dari teori hingga praktik di lapangan. Peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang teknik pemadaman, penyelamatan korban, serta penggunaan peralatan modern.

Selain itu, pelatihan ini juga menitikberatkan pada standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani situasi bencana. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Melinda Aksa Dampingi Munafri Arifuddin Pada Sertijab Wali Kota Makassar

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Sekda Zulkifly Sowan ke BPKP Sulsel: Minta Pendampingan Pengawasan Aset hingga Bahas SPIP Terintegrasi

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  GATF 2024, Pjs Wali Kota Makassar Terima Kunjungan GM Garuda Indonesia

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending