Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

Published

on

Kitasulsel–MAKKA — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan berlangsung di Masjidil Haram, Makkah. Kedua tokoh ini membahas banyak persoalan, mulai dari persiapan haji 1446 H/2025 M hingga pemberdayaan umat.

“Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu (24/11/2024) malam.

Menag menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq berlangsung sangat akrab, lengkap dengan jamuan makan malam. Diskusi berlangsung cukup panjang, lebih dari satu jam.

“Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” papar Menag.

Hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

“Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia,” sambung Menag.

Berikut sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi:

BACA JUGA  Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah itu diapresiasi,” ucap Menag.

Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji.

Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

“Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucap Menag.

“Tanggapan Menteri Haji akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,’ lanjut Menag.

Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

“Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,” sebut Menag.

BACA JUGA  Menutup Istiqlal Halal Walk 2025, Menag Dorong Penguatan Sertifikasi Halal UMKM

“Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” lanjutnya.

Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.

Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia.

“Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.

Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif. “Ini kita akan diskusikan lebih lanjut,” ucap Menag.

Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.

Pemberdayaan Umat

Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat.

BACA JUGA  Menag Ajak Umat Beragama Wujudkan Indonesia sebagai Rumah Besar yang Damai

Menag Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia tapi juga dunia Islam.

Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah.

“Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap,’ ujar Menag.

“Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” sambungnya.

Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi. Menhaj Tawfiq bahkan langsung menghubungi sejumlah pihak terkait di Madinah.

Menag tiba di Jeddah pada 23 November 2024. Menag telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menag juga sempat meninjau wisma baru KUH yang saat ini dalam tahap renovasi. Wisma baru ini akan mulai ditempati.pada akhir Desember 2024.

Menag akan berkunjung ke Madinah pada 25 November 2024. Menag dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 26 November 2024. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Lantik Pengurus IPIM Kalteng, Menag: Perkuat Jejaring Masjid dalam Semangat Moderasi

Published

on

Kitasulsel–PALANGKARAYA Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik pengurus Ikatan Persaudaraan Iman Masjid (IPIM) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Kampus UIN Palangka Raya. Pelantikan ini menandai komitmen baru dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan keyakinannya bahwa para pengurus IPIM yang baru dilantik akan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan.

“Saya percaya bahwa Saudara-saudara sekalian dapat mengemban amanah ini dengan penuh kebaikan dan dedikasi untuk masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah pengabdian Saudara-saudara sekalian,” ujar Menag, Jumat (7/11/2025).

BACA JUGA  Digitalisasi Turats, Internasionalisasi Santri: Refleksi atas MQKI 2025

Menag juga menekankan pentingnya peran IPIM sebagai wadah persaudaraan dan kolaborasi antar imam serta pengurus masjid, agar fungsi masjid tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga menjadi pusat penguatan spiritual dan sosial.

“Masjid harus menjadi episentrum peradaban umat. Dari masjid lahir semangat kebaikan, keteladanan, dan solidaritas sosial. Karena itu, saya berharap IPIM mampu memperkuat jejaring masjid di seluruh Kalimantan Tengah dalam semangat moderasi beragama,” imbuhnya.

Selain itu, Menag mengingatkan bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang majemuk, keberadaan IPIM juga dapat menjadi jembatan harmoni antarumat beragama.

“Saya melihat masyarakat Kalimantan Tengah hidup dalam suasana rukun dan damai. IPIM dapat mengambil peran penting untuk memperkuat kerukunan ini melalui dakwah yang menyejukkan dan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” kata Menag.

BACA JUGA  Di Forum Global, Menag Ajak Gali Ajaran Agama untuk Jaga Lingkungan

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama, memohon agar para pengurus IPIM Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban amanah dan mewujudkan visi besar menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat.

“Semoga IPIM Kalimantan Tengah menjadi contoh organisasi keagamaan yang moderat, berdaya, dan berdampak bagi kemaslahatan umat,” pungkas Menag. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel