Connect with us

Nasional

Sulsel Masuk Kategori Kerawanan Rendah di Pilkada, Rudianto Lallo: Kapolda Bikin Warga Merasa Aman

Published

on

Kitasulsel—Makassar—– Anggota Komisi III DPR-RI Rudianto Lallo menyebut Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sukses menjalankan tugas karena mampu membawa Sulsel tetap kondusif dalam semua tahapan perhelatan Pilkada serentak 2024 lalu.

“Berdasarkan data yang kami terima, Sulsel ini masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah. Ini juga berdasarkan hasil pemantauan dari Bawaslu,” ujar Rudianto Lallo kepada wartawan di Makassar, Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada serentak 2024 yang dirilis oleh Bawaslu, Sulsel berada di peringkat akhir dalam kategori daerah dengan kerawanan rendah terjadinya insiden baik sebelum maupun pasca Pilkada.

Sebelumnya, Sulsel kerap masuk dalam zona merah tingkat kerawanan tinggi terjadinya keributan pada Pilkada, bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

BACA JUGA  Solusi untuk UMKM: Presiden Prabowo Subianto Teken PP Penghapusan Piutang Macet

Pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan merupakan bagian dari rangkaian tindak lanjut kajian Pilkada serentak 2024.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak 2024 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan pemilihan umum. Pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024, tahapan pungut hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, setelah itu tahapan kampanye dan tahapan pencalonan.

Pada tahapan pencalonan kerawanan dipengaruhi oleh potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon unsur petahana, ASN, TNI dan Polri seperti melakukan rotasi jabatan.

Kerawanan pada tahapan kampanye disumbang oleh potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konfil antar peserta dan pendukung calon.

BACA JUGA  DPD AMPHURI Sulampua Resmi Dilantik: H Muhammad Yasmar Yapid Ambil Peran Strategis

Potensi kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi terjadi berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu.

Beberapa diantaranya adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan adhoc, pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan.

“Suasana kondusif yang diciptakan dalam semua tahapan pelakaanaan Pilkada serentak 2024 oleh Polda Sulsel patut kita acungi jempol karena Kapolda Sulsel bisa bikin warga Sulsel merasa aman dalam pesta demokrasi ini,” tutur Rudianto Lallo.

Berdasarkan data Bawaslu, Sulsel berada di posisi 32 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan hanya 10,20 poin. Sulsel hanya kalah oleh Provinsi Bengkulu dengan hanya 3,79 poin. (***)

BACA JUGA  Halaqah Nasional dan Asadiyah Award 2024,H.Bunyamin M Yapid LC MH:Momentum Berbuat Lebih Untuk Pondok
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

Published

on

Kitasulsel—Jakarta—Muhamad Suparjo SM, selaku Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) menanggapi dugaan keterlibatan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sejumlah kasus amoral dan penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, isu tersebut merupakan fitnah yang sangat keji terhadap Menteri Agama dan bagian dari percobaan untuk menjatuhkan Nasaruddin dari jabatannya.

“Saya yakin itu fitnah, untuk menjatuhkan harga diri Kyai Nasaruddin Umar dan melengserkannya dari jabatan Menteri Agama”, kata Ketua FGMI, Muhamad Suparjo SM, Kamis (27/03/2025).

Lebih lanjut, Suparjo mengatakan bahwa isu “Skandal Amoral” Menteri Agama berbau unsur politik yang mencoba mengganggu kepemimpinan Nasaruddin Umar dalam membenahi kerusakan dalam lingkup Kementrian Agama RI.

“Menurut saya, isu itu ada dorongan unsur politik. Kita sadar bagaimana kerusakan yang terjadi selama ini di Kementrian Agama. Nah, Menteri Agama yang sekarang mencoba membenahi semuanya. Beliau ingin bersih-bersih internal Kemenag dan inilah cobaannya difitnah pelecehan lah perselingkuhan lah”, imbuhnya.

BACA JUGA  Halaqah Nasional dan Asadiyah Award 2024,H.Bunyamin M Yapid LC MH:Momentum Berbuat Lebih Untuk Pondok

Suparjo juga menegaskan bahwa selama ini kepemimpinan di Kementrian Agama selalu diduduki oleh seorang politisi ataupun ormas. Namun kali ini dipimpin oleh seorang Kyai dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal yang tidak memiliki kepentingan terhadap apapun.

“Seringnya itu kan Menag dari politisi atau dari ormas dan baru kali ini pure seorang Kyai dan juga Imam Besar Majid Istiqlal. Dan saya pikir kita udah saling mengetahui lah bagaimana Kementerian Agama kemaren-kemaren itu banyak kepentingannya. Dan sekarang saya rasa Pak Nasaruddin Umar ini tidak ada beban dan tidak berkepentingan apapun dalam jabatannya sebagai Menteri Agama, makanya beliau pasti diganggu dengan isu-isu yang berunsur fitnah untuk menjatuhkan”, katanya.

BACA JUGA  Lantik Pengurus DMI Babel, JK Minta Umat Islam Tidak Hanya Fokus pada UMKM

Suparjo meyakini masyarakat sudah sangat cerdas, serta dapat menilai mana kebenaran dan mana kebatilan. Sehingga masyarakat tidak terjebak oleh isu dan opini yang tendensius terhadap Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

“Saya yakin masyarakat juga bisa bedain tuh siapa yang benar-benar ingin membenahi Kementrian Agama, masyarakat bisa menilai ittikad baik dari Pak Nasaruddin Umar untuk bersih-bersih internal Kemenag agar tidak terjadi praktik korupsi seperti yang sudah-sudah”, ungkapnya.

“Kita doakan saja agar Pak Nasaruddin Umar diberi kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan untuk membenahi lingkup Kementrian Agama”, tutup Suparjo kepada awak media.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel