Connect with us

NEWS

Menteri Agama Nasaruddin Umar Kunjungi Ponpes As’adiya Wajo,Stafsus:Anregurutta Selalu Punya Waktu Untuk As’adiya

Published

on

Kitasulsel—Wajo—Menteri Agama RI Prof Nasaruddin Umar menyambangi Pondok Pesantren As’adiya Sengkang,Minggu 01/12/2024.

Kehadiran Menag RI di pondok Pesantren Asaadiya setelah melaksanakan Kunjungan kerja di Mamuju Sulawesi barat sehari sebelumnya.

Staf Khusus Menteri agama H Bunyamin Yapid LC MH yang turut mendampingi Menag Prof Nasaruddin Umar di Ponpes As’adiya mengatakan bahwa prof Nasaruddin selalu punya waktu untuk anak santri dan pondok pesantren.

“Kunjungan pak menteri ke Ponpes As’adiya ini bukan termasuk dalam agenda protokoler kementrian,namun ini permintaan beliau setiap kali beliau memiliki agenda kerja di tanah Sulawesi,Beliau memang tidak bisa lepas dengan As’adiya dan tentunya Santri santrinya.

Lebih lanjut Stafsus yang selalu ada di belakangan Menag RI ini menambahkan bahwa kapasitas Prof Nasaruddin Umar yang masih sebagai ketua umum Pondok pesantren As’adiya jadi faktor utama Menag selalu punya waktu untuk As’adiya.

BACA JUGA  Pemerintah Berencana Bangun Hunian Apartemen Kategori Rumah Subsidi

“Kapasitas pak menteri sebagai Ketum PP Asaadiya juga menjadi alasan beliau selalu ingin teragendakan kerap berkunjung ke tanah sulawesi,menyapa dan bersilaturahmi dengan pengurus yayasan dan guru guru Ponpes As’adiya merupakan energi baru bagi beliau untuk kembali ke ibukota dengan tugas dan tanggung jawab yang super padat,yang pasti beliau menikmati apa yang menjadi tugas beliau dari bapak Presiden,Tutupnya.

Diketahui Menag RI dalam kunjungannya ke Sulbar dalam rangka memantau salah satu program utama yang di canangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yakni program makan gratis,selama di Sulbar Menag mengunjungi beberapa titik simulasi makan gratis.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

BACA JUGA  Dekatkan Diri ke Konstituen, Andi Insan Serap Aspirasi Warga Panca Lautang

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

BACA JUGA  Pemerintah Berencana Bangun Hunian Apartemen Kategori Rumah Subsidi

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

BACA JUGA  Puluhan Pimpinan Media Tergabung di SMSI Sulsel Gelar Musprov 22 Februari di Makassar
Continue Reading

Trending