PEMKOT
Wali Kota Makassar Dorong Revisi Tata Ruang sebagai Solusi Pengendalian Banjir

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menekankan pentingnya revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kota.
Salah satu upaya yang diusulkan adalah mengembalikan kawasan rawan banjir menjadi ruang terbuka hijau melalui skema konsolidasi lahan.

“Di luar negeri, konsolidasi lahan memungkinkan area banjir diubah menjadi taman atau ruang air, sementara pemukiman dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tetapi di sini, kebijakan seperti itu sulit diterapkan secara politik,” ungkap Danny Pomanto, Jumat (6/12/2024).
Meski diakui efektif, implementasi skema ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembiayaan dan kepemilikan lahan.

Danny Pomanto menilai, kebijakan semacam ini memerlukan dukungan politik yang kuat agar dapat diimplementasikan.
“Tantangan terbesar kita adalah pembiayaan dan kebijakan politik. Ide ini sebenarnya sudah lama muncul, tetapi belum ada langkah konkret karena hambatan tersebut,” tambahnya.
Danny Pomanto menyebut, peran penting pengembang dalam pengelolaan kawasan rawan banjir.
Menurutnya, pemerintah kota perlu mengambil sikap yang lebih tegas dalam memastikan tata kelola yang baik untuk mengurangi risiko banjir.
“Pengembang memiliki tanggung jawab besar, tetapi pemerintah kota juga harus lebih aktif dan tegas. Ini membutuhkan kebijakan kuat agar penataan ruang benar-benar berfungsi untuk melindungi warga,” tegasnya.
Wali Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem.
“Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan penuh kehati-hatian. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tutupnya.
Langkah revisi tata ruang ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir di Makassar, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan kota. (*)
PEMKOT
Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
12 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
11 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
9 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login