Connect with us

PEMKOT

Wali Kota Makassar Dorong Revisi Tata Ruang sebagai Solusi Pengendalian Banjir

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menekankan pentingnya revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kota.

Salah satu upaya yang diusulkan adalah mengembalikan kawasan rawan banjir menjadi ruang terbuka hijau melalui skema konsolidasi lahan.

“Di luar negeri, konsolidasi lahan memungkinkan area banjir diubah menjadi taman atau ruang air, sementara pemukiman dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tetapi di sini, kebijakan seperti itu sulit diterapkan secara politik,” ungkap Danny Pomanto, Jumat (6/12/2024).

Meski diakui efektif, implementasi skema ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembiayaan dan kepemilikan lahan.

Danny Pomanto menilai, kebijakan semacam ini memerlukan dukungan politik yang kuat agar dapat diimplementasikan.

BACA JUGA  TP PKK Bantaeng Gali Inspirasi Program Unggulan dari Keberhasilan TP PKK Makassar di HKG

“Tantangan terbesar kita adalah pembiayaan dan kebijakan politik. Ide ini sebenarnya sudah lama muncul, tetapi belum ada langkah konkret karena hambatan tersebut,” tambahnya.

Danny Pomanto menyebut, peran penting pengembang dalam pengelolaan kawasan rawan banjir.

Menurutnya, pemerintah kota perlu mengambil sikap yang lebih tegas dalam memastikan tata kelola yang baik untuk mengurangi risiko banjir.

“Pengembang memiliki tanggung jawab besar, tetapi pemerintah kota juga harus lebih aktif dan tegas. Ini membutuhkan kebijakan kuat agar penataan ruang benar-benar berfungsi untuk melindungi warga,” tegasnya.

Wali Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem.

“Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan penuh kehati-hatian. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tutupnya.

BACA JUGA  Tunjukkan Toleransi dan Kebersamaan pada Momentum Natal, Danny Pomanto Hadiri Open House Keuskupan Agung Makassar

Langkah revisi tata ruang ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir di Makassar, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan kota. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Tekankan Profesionalisme dan Integritas kepada 1.877 Pengawas TPS se-Makassar

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Pimpin Rakor Fasilitasi dan Distribusi Logistik Pilkada 2024

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel