Connect with us

Makassar

Walikota Makassar Terpilih Ajak Warga Bersatu Demi Kemajuan Kota

Published

on

Kitasulsel–Makassar Walikota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk bersatu dan melangkah bersama demi kemajuan kota.

Appi menegaskan pentingnya rekonsiliasi setelah usainya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia meminta masyarakat melupakan perbedaan yang muncul selama masa pemilihan dan fokus pada kolaborasi untuk membangun Makassar.

“Proses pemilihan telah selesai. Tidak ada lagi calon nomor 1, 2, 3, atau 4. Sekarang yang terpenting adalah rekonsiliasi. Kita harus bersatu untuk membangun Makassar yang lebih baik,” ujar Appi, Kamis (5/12/2024).

Ia mengimbau semua pihak untuk meninggalkan perbedaan politik, menghindari penyebaran berita bohong, dan menghentikan serangan di media sosial.

BACA JUGA  Rentetan Bencana Hidrometeorologi Melanda Sulsel Akhir 2024, 283 Ribu Jiwa Terdampak

“Saatnya kita saling mendukung. Tidak lagi menyebarkan berita bohong atau saling menyerang di media sosial. Ini adalah waktu untuk bersatu,” tegasnya.

Sebagai bagian dari visi membangun Makassar yang lebih baik, pria kelahiran 1975 ini juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, tantangan seperti banjir dan pohon tumbang perlu diatasi melalui kesadaran kolektif masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Kesadaran kolektif adalah kunci agar Makassar tetap aman dan nyaman,” tambahnya.

Ketua DPD II Golkar Makassar ini menekankan bahwa pembangunan kota membutuhkan kontribusi semua elemen masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang.

“Pembangunan Makassar membutuhkan partisipasi semua pihak. Bersama-sama, kita bisa membangun kota ini menjadi lebih baik untuk semua,” ujarnya dengan penuh optimisme.

BACA JUGA  MUI Sulsel Imbau Masyarakat Cerdas Pilih Pemimpin

Di akhir sambutannya, Appi meminta doa dan dukungan dari seluruh warga Makassar agar ia dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Semoga kami bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh integritas demi kemajuan Makassar,” tutupnya.

Melalui seruan ini, Munafri Arifuddin berharap dapat menyatukan masyarakat dan membawa Makassar menuju masa depan yang lebih cerah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Makassar

2.017 Pegawai Honorer Pemprov Sulsel Diberhentikan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Terhitung sejak 1 Juni 2025, sedikitnya 2.017 pegawai honorer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi diberhentikan. Ribuan mantan calon abdi negara itu digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dimana keputusan atau kebijakan itu mengacu pada surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel, tertanggal 28 Mei 2025.

Surat tersebut berisi penyesuaian penetapan dan penganggaran gaji pegawai non-ASN untuk tahun anggaran 2025, dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sulsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele alias Ani mengatakan, keputusan ini menyusul hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA  MUI Sulsel Imbau Masyarakat Cerdas Pilih Pemimpin

“Pada seleksi PPPK tahap I, ada 1.446 orang yang tidak lulus, terdiri dari R2 sebanyak 49 orang dan R3 sebanyak 1.397 orang,”ucap Ani dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Sementara itu, pada tahap II, terdapat 571 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi. Ani menegaskan bahwa pemberitahuan soal penghentian penggajian telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran resmi.

“Sudah dari awal disampaikan bahwa mulai 1 Juni 2025 tidak ada lagi penggajian bagi pegawai honorer yang tidak lolos PPPK,” ujarnya.

Terkait kemungkinan melanjutkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, Ani menyatakan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA  6 Polisi Polrestabes Makassar Diamankan Usai Aniaya dan Peras Pemuda Asal Takalar

“Kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut, terus dia mau kerja di mana? Mengisi formasi jabatan apa?” kata Ani, mempertanyakan.

Menurutnya, 2.017 honorer yang dirumahkan tersebut tidak memiliki formasi jabatan, karena posisi yang sebelumnya mereka isi kini telah ditempati oleh para peserta yang lulus seleksi PPPK.

“Intinya, yang tidak lulus PPPK tentu tidak ada lagi formasi jabatan lain yang bisa mereka isi, karena akan diisi oleh PPPK yang lulus,” pungkas Ani. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel