Pemprov Sulsel

69.726 Unit Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulsel Telah Dibangun

Published

4 bulan ago

7 Desember 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam mendukung kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menerima perumahan bersubsidi.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), jumlah ketersediaan rumah di Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir November 2024 sebanyak 69.726 unit yang terdiri dari 16 Asosiasi Pengembang.

Kontribusi terbesar adalah dari Asosiasi REI sebanyak 34.084 unit, disusul oleh APERSI sebanyak 17.623 unit, PI sebanyak 7.450 unit, HIMPERRA sebesar 6.346 unit dan asosiasi pengembang lainnya.

Khusus di Tahun 2024, rekapitulasi realisasi sampai November sebanyak 13.558 unit. Realisasi KPR Tahun 2024 untuk REI sebanyak 6.410 unit, APERSI sebanyak 3.681 unit, PI sebanyak 1.429 unit dan HIMPERRA sebanyak 1.141 serta asosiasi pengembang lainnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, “Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) telah memfasilitasi pembangunan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.084 unit rumah,” ungkapnya.

Diharapkan fasilitasi ini sebagai langkah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.

Selain itu, Pemprov Sulsel melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) menghadirkan layanan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Kualifikasi Menengah (Serasi Peran).

Sertifikasi pengembangan perumahan kualifikasi menengah berdasarkan Permen PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 dan untuk tahun 2024 ini, tercatat sudah ada 5 pengembang yang telah Sertifikasi.

“Dengan adanya sertifikasi pengembang perumahan menjadi jaminan kompetensi dan legalitas pengembang sehingga proses pembangunan dan kualitas perumahan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (*)

Pemprov Sulsel

Gubernur Bersama Wagub Pantau Harga Sembako di Pasar Terong

Published

1 bulan ago

3 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi turun langsung ke Pasar Terong, Makassar, untuk berdialog dengan pedagang dan pembeli, Sabtu, 1 Maret 2025.

Kunjungan ini dilakukan guna memantau harga kebutuhan pokok serta memastikan stabilitas pasokan bahan pangan di wilayah Sulsel.

Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati terlihat aktif berdialog dengan para pedagang terkait perkembangan harga sembilan bahan pokok (sembako). Ia menanyakan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, serta bahan pangan lainnya.

“Ini bawang Bantaeng di’ tabe Puang ini Rp35.000, ini Rp25.000,” tanya Fatmawati kepada salah seorang pedagang. Ia juga memastikan asal bawang merah yang dijual, apakah berasal dari Bima atau Bantaeng.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Windiyatno, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, perwakilan Bulog Sulsel, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

Adapun berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pekan ini per 26 Februari 2025, harga sejumlah bahan pokok di Makassar tercatat sebagai berikut:

Beras: Medium Rp13.500/kg, Premium Rp15.000/kg
Gula pasir: Rp18.000/kg
Minyak goreng: Curah Rp16.500/liter, Minyakita Rp16.000/liter, Kemasan premium Rp21.500/liter
Tepung terigu: Rp11.500/kg
Daging sapi: Rp120.000/kg
Daging ayam: Kampung Rp60.000/kg, Broiler Rp30.500/kg
Telur ayam: Kampung Rp50.000/kg, Broiler Rp28.500/kg
Cabai merah keriting: Rp28.000/kg
Cabai merah besar: Rp27.000/kg
Cabai merah hijau: Rp20.000/kg
Cabai rawit merah: Rp63.500/kg
Tomat: Rp6.000/kg
Bawang merah: Rp34.500/kg
Bawang putih: Rp40.000/kg

Pemerintah pastikan stok aman dengan kegiatan pemantauan harga ini. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi, sekaligus memastikan kebutuhan. (*)