Kabupaten Selayar
Pemkab Selayar Luncurkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kitasulsel–SELAYAR Pemerintah Kepulauan Selayar melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan konsep Primary Health Care (PHC) melalui integrasi pelayanan kesehatan primer.
Hal tersebut diwujudkan dengan dilaunchingnya penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) oleh Wakil Bupati H. Saiful Arif, S.H, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati. Sabtu (07/12/24)
Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Then Suyanti via daring, Sekda Kepulauan Selayar yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Yunan Karaeng Tompobulu, para Forkopimda, Kepala Dinkes Sulsel via daring, Ketua TP PKK Andi Dwiyanti Musrifah Basli, para Kepala OPD, para Camat, Lurah, Desa, serta para Kepala Puskesmas se Kepulauan Selayar.
Launching ILP ditandai dengan penabuhan gendang dan pemasangan pin integrasi layanan primer secara simbolis kepada masing-masing Kepala Puskesmas se Kepulauan Selayar serta dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama ILP.
“Maksud diadakannya pertemuan ini adalah meningkatkan komitmen daerah untuk melaksanakan integrasi pelayanan primer dengan tujuan meningkatkan koordinasi, adpokasi dan komitmen lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer” ucap dr. Husaini dalam laporannya.
Sementara itu Wabup Saiful Arif berharap dengan dilaunching ILP, akan mampu menguatkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada Masyarakat, sehingga transformasi sistem layanan yang dilakukan mampu berdampak signifikan terhadap Kesehatan Masyarakat.
Lanjut dikatakan bahwa pelayanan ILP bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi perlu dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Olehnya itu ia meminta kepada semua perangkat daerah terkait agar bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk dapat mendukung dan membersamai pelaksanaan kebijakan ini.
“Saya berharap dengan implementasi program ini, Masyarakat Kepulauan Selayar dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas, serta kami juga berharap dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi akses mereka terhadap berbagai layanan dasar yang menjadi hak mereka” tutup Wabup Saiful Arif.
Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi dengan topik “Peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan di era integrasi pelayanan primer”. (*)
Kabupaten Selayar
OJK Sulselbar Rapat Koordinasi Bersama TPAKD Kepulauan Selayar, Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kitasulsel–SELAYAR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Selayar, di di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Kepulauan Selayar.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan percepatan akses keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Rapat koordinasi diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Selayar, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar daerah.
Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali menyampaikan, TPAKD merupakan salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah Kepulauan Selayar.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar OJK terus menjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat.
“Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kepulauan Selayar tidak hanya kuat secara geografis, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhammad Natsir.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) Moch. Muchlasin, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Amiruddin Muhidu memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, arah strategis TPAKD tahun 2025, serta keterkaitan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagai wujud konkret komitmen peningkatan akses keuangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan sejumlah pemerintah desa di Kepulauan Selayar.
Nota Kepahaman ditandatangi bersama Pemerintah Kecamatan Pasilambena, Pemerintah Desa Karumpa, Pemerintah Desa Kalaotoa, Pemerintah Desa Lembang Matene, Pemerintah Desa Pulo Madu, Pemerintah Desa Garaupa, dan Pemerintah Desa Garaupa Raya terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Rangkaian kegiatan juga mencakup sesi edukasi keuangan bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi”.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, serta perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim) 1415/Selayar.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir menyampaikan apresiasi kepada OJK atas komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Ia berharap melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat Kepulauan Selayar dapat terhindar dari potensi kerugian akibat investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login