NEWS
Jusuf Kalla Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia
Kitasulsel–JAKARTA HM Jusuf Kalla kembali memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) untuk Periode 2024-2029. JK terpilih dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI).
Keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, menyebu mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.
“Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
Menurut laporan panitia kredensial, penerimaan usulan bakal calon ketua umum terdapat dua calon ketua umum. Namun yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum hanya Jusuf Kalla.
“Artinya, Jusuf Kalla adalah calon tunggal,” kata Ketua Panitia Munas ke 22 PMI, Fachmi Idris.
Fachmi juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan laporan yang masuk, terdapat dua calon ketua umum, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla. Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampal 20% dari suara jumlah utusan yang berhak hadir.
“Sehingga gugur menjadi bakal calon. Sedangkan untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir.
Menurut aturan PMI, apabila ada bakal calon dukungannya lebih dari 50%, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum,” jelasnya.
Laporan pertanggungjawaban Jusuf Kalla disampaikan melalui video dokumentasi yang menampilkan berbagai aktivitas PMI selama masa kepemimpinannya.
Beberapa poin utama laporan tersebut meliputi dukungan PMI dalam pengendalian Pandemi COVID-19 di berbagai daerah, aksi tanggap darurat di berbagai lokasi bencana di Indonesia, implementasi program-program yang mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan aksi kemanusiaan internasional di Gaza.
Dengan pencapaian ini, para peserta Munas berharap Jusuf Kalla dapat melanjutkan kontribusinya dalam memperkuat peran PMI di tingkat nasional dan internasional. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2025–2029 berakhir deadlock, Jumat (18/7/2025) malam.
Rapat yang digelar di Gedung Tower DPRD Sulsel ini turut menghadirkan sejumlah pejabat eksekutif, termasuk Kepala Bappeda Sulsel, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Daerah, serta perwakilan Biro Hukum dan Biro Organisasi.
Ketua Pansus, Andi Patarai Amir, menyampaikan bahwa kebuntuan terjadi akibat tidak dianggarkannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2026 dalam rancangan RPJMD. Nilainya disebut mencapai kurang lebih Rp500 miliar.
“Jadi kami dari Pansus menghentikan rapat, meminta kepada tim penyusun untuk mengembalikan dulu anggaran sebesar Rp500 miliar itu agar dimasukkan kembali untuk pembayaran gaji PPPK tahun 2026,” tegas Patarai.
Ia menambahkan, berdasarkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini, telah terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking senilai Rp288 miliar yang diperuntukkan untuk gaji PPPK tahun ini sebanyak 8.000 orang, terhitung sejak Juli 2025.
Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK tersebut belum diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
“Rencana provinsi mengambil batas akhir Oktober, tapi ini sudah Juli. Menurut kami, pemprov seharusnya sudah mengeluarkan SK mereka. Kalau minimal Agustus SK itu keluar, para PPPK bisa menerima gajinya mulai bulan itu,” ujarnya.
Pansus mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel agar segera menerbitkan SK pengangkatan PPPK pada Agustus 2025.
Patarai menegaskan, pembahasan RPJMD akan dilanjutkan apabila anggaran gaji PPPK untuk tahun 2026 dimunculkan kembali.
“Kalau tidak dimunculkan, saya tidak akan bahas. Saya tidak berani berhadapan dengan PPPK. Lebih baik saya berdebat di rapat daripada bermasalah dengan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Pansus RPJMD, Heriwawan, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja tim penyusun. Menurutnya, Pansus memiliki semangat untuk segera menuntaskan pembahasan RPJMD, bahkan rela melanjutkan rapat hingga malam hari.
“Kami di Pansus sebenarnya sangat ingin menyelesaikan RPJMD ini secepatnya. Makanya kami lanjutkan pembahasan sampai malam. Tapi tim penyusun tidak bisa menyajikan data yang dibutuhkan. Ini sangat menghambat,” kata Heriwawan.
Pansus berharap pemerintah daerah segera menyempurnakan dokumen perencanaan dan menyajikan data secara komprehensif agar pembahasan bisa segera dilanjutkan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login