Connect with us

Nasional

Menko Zulhas: Indonesia tak Impor Beras Lagi di 2025

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah menargetkan Indonesia tidak akan mengimpor beras dan gula konsumsi pada 2025. Selain beras, impor garam dan jagung juga bakal disetop di tahun yang sama.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia menyebut Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah komoditas pada 2025.

“Pertama, berita gembira ya, kita sampaikan di sini, bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak. Dua, kita tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi, ada Pak Sakti (Menteri Kelautan dan Perikanan).

” kata Zulhas dalam Konferensi Pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

BACA JUGA  Prabowo: Situasi Global Tak Pasti, Indonesia Ingin jadi Sahabat Semua Negara

Bahkan Zulhas mengklaim Indonesia juga tidak akan mengimpor gula konsumsi dan juga beras. Zulhas menegaskan kebijakan tersebut akan berjalan tahun 2025.

“Jadi satu tidak impor jagung untuk pakan, tidak impor garam untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, keren kan.

Tidak impor beras untuk konsumsi Jadi 2025 saya ulangi, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan, tidak impor garam untuk konsumsi,” ujarnya.

Zulhas memperkirakan stok beras 2025 mencapai 32 juta ton lebih, sedangkan kebutuhan konsumsi 31 juta ton. Artinya jika tidak ada bencana alam atau semacamnya maka pemerintah tidak akan mengimpor beras.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

“2025 kira-kira 32 juta lebih 32 juta kebutuhan 31 juta. Jadi kalau tidak ada halangan yang kejadian yang luar biasa atau bencana alam, insyaallah nanti kita tidak akan impor lagi ya beras untuk konsumsi,” sebut Zulhas.

Sementara itu, garam konsumsi tidak akan impor karena stok mencapai 800 ribu ton, sementara kebutuhan dalam negeri 500-600 ribu ton. Di sisi lain, garam industri masih akan diimpor, namun angkanya diturunkan dari sebelumnya 2,5 juta ton menjadi 1,7 juta ton.

Zulhas juga mencatat produksi gula 2024 naik 200 ribu ton menjadi 2,4 juta ton. Angkanya akan naik lagi pada 2025 ke level 2,6 juta ton.

BACA JUGA  JK Tegaskan Upaya Agung Laksono Rebut Kursi PMI Ilegal: Kita Lawan Karena Berbahaya untuk Kemanusiaan

Menurutnya upaya ini tak lain adalah untuk merealisasikan target swasembada pangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Perintah tahun 2029 swasembada pangan. Ini 2029 maju jadi 2028, maju 2027. Sebelum 2027 kita kompak juga nih di (Kementerian) Pertanian, Kelautan, Perindustrian, Bapanas, nggak ada yang nggak kompak, bisa kita InsyaAllah 2027,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  MK Putuskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta Wajib Gratis

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Mentan: Terima Kasih Petani, Cadangan Beras Tertinggi

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  JK Tegaskan Upaya Agung Laksono Rebut Kursi PMI Ilegal: Kita Lawan Karena Berbahaya untuk Kemanusiaan

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel