Connect with us

NEWS

Sah! DPRD Sulsel Tetapkan Perda Tata Tertib Periode 2024-2029

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulsel periode 2024-2029

Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna, berlangsung di ruang rapat paripuran DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (9/12/2024).

Rapat paripuran ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina didampingi para wakil Ketua, Yasir Machmud, Sufriadi Arif dan Fauzi Andi Wawo.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina mengungkapkan bahwa, sebenarnya dari sisi subtansi pembahasan ranperda tentang Tatib DPRD Sulsel sudah lama selesai.

“Tapi kan sebelum kami sahkan harus dulu (konsultasi) ke Kemendagri, nanti setelah ada surat persetujuan dari Kemendagri, sudah ada nomornya dari kemendagri baru ditetapkan,” jelas Rahman Pina.

BACA JUGA  Tamsil Linrung Serukan Soliditas Dukung Visi Presiden Prabowo Pada Mukernas Wahdah Islamiyah

Olehnya itu kata Rahman Pina, secara prinsip pembahasan Tatib sudah lama selesai, namun baru keluar hasil konsultasi saat jelang reses dari Kemendagri, sehingga diselesaikan reses baru dilakukan pengesahan.

“Di DPRD kan sudah lama selesai cumankan dari Kemendagri baru keluar minggu lalu, makanya kita baru sahkan,” tuturnya.

Legislator fraksi Golkar Sulsel ini menuturkan bahwa, yang berubah di Tatib ini, yakni berkaitkan dengan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya di Komisi-Komisi.

“Misalnya struktur di Komisi dulu kan Ketua dengan dua wakil ketua. Kalau sekarang ketua, wakil ketua dan sekretaris,” beber RP sapaan akrab Rahman Pina.

RP menceritakan bahwa, dulu DPRD menggunakan dua Wakil ketua untuk mengantisipasi jangan sampai Ketua dan wakil ketua tidak hadir, sehingga tidak ada yang pimpin rapat.

BACA JUGA  Terima Kunjungan Pangkoopsud II, Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi : Momen Saling Beri Dukungan

“Sekarang menjadi sekretaris, tapi di Tatib kita buatkan opsi terakhir, kalau ketua dan wakil ketua berhalangan, maka sekretaris bisa Pimpin rapat,” terangnya.

“Jadi secara umum hampir sama dengan tatib lalu, karena tatib dulu kan dilakukan perubahan kurang lebih batu 1 tahun yang lalu,” tutup Rahman Pina. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Warisan Budaya Buton di Tengah Arus Modernisasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kuat tentang persaudaraan, sejarah Islam, hingga pentingnya menjaga identitas budaya saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Masyarakat Buton se-Jabodetabek di Graha Garda Dirgantara, Jumat (9/5/2026).

Dalam sambutannya, Menag membuka kembali catatan sejarah Islam di Nusantara dengan menegaskan bahwa Buton merupakan salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara.

Menurut Nasaruddin, keberadaan Kesultanan Buton selama berabad-abad menjadi bukti kuat bahwa wilayah tersebut memiliki tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan nilai-nilai Islam yang terus hidup hingga saat ini.

“Masyarakat Buton memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ini bukan sesuatu yang boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan,” tegas Nasaruddin di hadapan ratusan peserta yang memadati gedung pertemuan.

Ia mengajak masyarakat Buton, khususnya generasi muda diaspora di kawasan Jabodetabek, agar tetap menjaga hubungan dengan akar sejarah dan budaya leluhur mereka.

BACA JUGA  Momentum Ramadan, Komunitas Sound System Sidrap (S3) Berbagi Ratusan Paket Buka Puasa di Massepe

Menurutnya, memahami sejarah Buton bukan hanya bentuk penghormatan kepada generasi terdahulu, tetapi juga menjadi bekal penting dalam membangun masa depan.

Halal Bihalal Bukan Sekadar Tradisi Idulfitri

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait makna halal bihalal yang selama ini kerap dianggap hanya sebagai tradisi tahunan selepas Idulfitri.

Ia menegaskan bahwa halal bihalal sejatinya memiliki makna yang lebih luas, yakni memperkuat kasih sayang dan ukhuwah persaudaraan tanpa dibatasi momentum tertentu.

“Halal bihalal jangan hanya dikaitkan dengan Idul Fitri. Sejatinya, halal bihalal erat kaitannya dengan kasih sayang. Ia bukan sekadar seremonial, tetapi spirit yang harus hidup sepanjang waktu,” ujarnya.

Menurut Menag, semangat halal bihalal harus menjadi perekat kebersamaan masyarakat Buton di perantauan, sekaligus menjadi ruang untuk saling memaafkan dan memperkuat solidaritas sosial.

Menag Ingatkan Bahaya Politik Pemecah Persaudaraan

Pesan lain yang menjadi perhatian dalam acara tersebut adalah peringatan Menag terhadap potensi perpecahan akibat kepentingan politik yang memanfaatkan sentimen suku, daerah, maupun agama.

BACA JUGA  Kemensos Buka 853 Formasi PPPK Guru 2025, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya

Nasaruddin mengingatkan bahwa masyarakat Buton dikenal memiliki tradisi persaudaraan dan gotong royong yang kuat sehingga tidak boleh mudah diadu domba karena perbedaan pilihan politik.

“Jangan mudah terpecah belah oleh kepentingan politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu merobek persaudaraan yang telah kita jaga selama berabad-abad,” pesannya.

Ia menilai nilai-nilai budaya Buton sejatinya sangat selaras dengan semangat Pancasila, terutama dalam hal persatuan, gotong royong, dan saling menguatkan antar sesama.

Generasi Muda Diminta Jaga Warisan Kesultanan Buton

Selain menyoroti pentingnya persatuan, Menag juga mengingatkan masyarakat diaspora Buton agar tetap menjaga identitas budaya di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi.

Menurutnya, budaya bukan hambatan untuk berkembang, melainkan fondasi yang membuat seseorang tetap kokoh menghadapi perubahan zaman.

BACA JUGA  H. Ady Nahkodai SMSI Sidrap, Siap Wujudkan Media Siber yang Berintegritas

“Jaga budaya asli Buton. Jangan biarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur kita terkikis oleh pengaruh luar,” tegasnya.

Ia secara khusus meminta generasi muda Buton untuk aktif mempelajari dan melestarikan warisan Kesultanan Buton, baik melalui tradisi, kearifan lokal, maupun semangat keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Buton.

Acara halal bihalal yang mengusung tema “Mempererat Silaturahmi, Menjaga Warisan Kesultanan Buton” itu juga menjadi simbol kuat solidaritas diaspora Buton di Jabodetabek.

Panitia menyebut kegiatan tersebut berhasil menghimpun dana swadaya sebesar Rp180 juta yang seluruhnya berasal dari partisipasi masyarakat Buton tanpa bergantung pada bantuan pihak luar.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Penasehat Diaspora Buton Laode Makbudu, perwakilan anggota DPR RI, serta tokoh masyarakat Buton dari berbagai latar belakang.

Laporan kegiatan disampaikan Ketua Panitia Suhardin Sulaiman yang mengapresiasi dukungan seluruh masyarakat demi suksesnya acara tersebut.

Continue Reading

Trending