Connect with us

PEMKOT

Harkodia 2024, Danny Pomanto: Momentum Evaluasi Diri

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara resmi membuka Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2024, di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota, Selasa (10/12).

Dihadiri seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar, seminar menghadirkan dua narasumber. Yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar Nauli Rahim Siregar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof HM Said Karim.

“Tidak terasa kita ketemu lagi dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 ini, sebuah moment untuk mengevaluasi diri kita,” kata Danny Pomanto.

Lebih lanjut, Danny Pomanto mengungkapkan ada banyak hal yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Perjalanan pemerintah kota dalam menjalankan perintah perundang-undangan, perda, RPJMD, hingga RPJPD Kota Makassar.

BACA JUGA  Pengumuman Kelulusan ASN PPPK Pemkot Makassar Diundur ke Awal Januari 2025

Di mana dalam jalannya sebuah pemerintahan, baik pelaksanaan belanja maupun pendapatan harus berdasarkan aturan yang berlaku.

“Dalam perjalanan ini banyak dinamika yang terjadi, baik itu karena individu, kelompok, ataupun karena sistem,” ungkapnya.

Dua periode memimpin Kota Makassar, Danny Pomanto menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Hal tersebut tertuang dalam visi-misinya yaitu pada periode pertama ‘Bebas dari Korupsi’, yang kemudian disempurnakan pada periode kedua ‘Bebas Indikasi Korupsi’.

Taat dan jujur LHKPN, bebas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bebas Temua Kinerja Inspektorat.

Untuk itu, Danny Pomanto mengatakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi momentum untuk merenungkan perjalanan pemerintah kota.

“Jadi membangun sebuah pemerintahan yang kuat, itu tentunya dilandasi oleh transparansi. Baik itu good government maupun open government. Karena pada saat kita canangkan transparansi, langsung PAD kita naik,” tutupnya. (*)

BACA JUGA  Danny Pomanto Persiapkan Mitigasi Dini Hadapi Potensi Bencana Hidrometereologi
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

BACA JUGA  Wali Kota Danny Beri Selamat Tim Drumband Corps Makassar yang Sabet Juara Umum di Bandung

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

BACA JUGA  Danny Pomanto Persiapkan Mitigasi Dini Hadapi Potensi Bencana Hidrometereologi

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending