NEWS

Prabowo Soroti ICOR Indonesia Tinggi: Pantas Anggaran tak Efisien

Published

2 tahun ago

10 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tergolong tinggi.

Tingginya angka tersebut menandakan tidak efisien suatu negara untuk masuk investasi karena biaya ekonominya semakin tinggi menggerus modal pelaku usaha.

Prabowo mengatakan ICOR Indonesia saat ini berada di level 6%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang di level 3-5%.

“Dalam penilaian terhadap ekonomi kita, ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa negara tetangga kita 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan pengelolaan manajemen yang baik, penggunaan teknologi, hingga berani menegakkan hukum.

“Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kira harus berani tegakkan hukum,” ucap Prabowo.

Dari sisi penggunaan teknologi, Prabowo berharap e-Katalog atau aplikasi belanja online versi 6.0 dapat membuat ketidakefisienan dapat dikurangi. Kehadirannya sebagai upaya transparansi, efisiensi dan kecepatan.

“Diharapkan dengan penggunaan e-Katalog, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi. Karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua unsur,” imbuhnya. (*)

NEWS

KPK Geledah Rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Dugaan Suap Audit Pemkab Muara Enim

Published

3 jam ago

14 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, di wilayah Jakarta, Selasa (14/7/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap dalam proses audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

“Benar. Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara BB, yang berlokasi di wilayah Jakarta,” kata Budi kepada wartawan.

Dari kegiatan penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendukung proses penyidikan.

“BBE (barang bukti elektronik) ini selanjutnya akan diekstrak untuk kebutuhan pendalaman informasi yang dibutuhkan penyidik,” ujar Budi.

KPK menegaskan, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim. Namun, hingga saat ini lembaga antirasuah tersebut belum menjelaskan keterkaitan Bobby Adhityo Rizaldi dengan perkara yang sedang diusut.

“Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim,” jelas Budi.

Pengembangan Kasus OTT Muara Enim

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait audit laporan keuangan BPK atas Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison.

Empat tersangka lainnya masing-masing:

Augusz Dewanggara alias Angga (pihak swasta);

Titin Rita Lestari (ASN sekaligus pengendali teknis di BPK);

Cory Erin Hardi (marketing PT Millenium Solusi Abadi); dan

Fika (Direktur PT Millenium Solusi Abadi).

Menurut KPK, perkara dugaan suap audit BPK ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat Edison terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menjelaskan bahwa proyek pengadaan smartboard tersebut juga menjadi salah satu temuan dalam audit BPK.

KPK menduga suap diberikan kepada oknum ASN di BPK dengan tujuan memengaruhi atau mengubah hasil temuan audit terhadap sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Hingga kini, penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung. KPK menyatakan akan terus mendalami berbagai alat bukti yang diperoleh, termasuk hasil analisis barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan di kediaman Bobby Adhityo Rizaldi.