Nasional
Wamenag Apresiasi Strategi Polri Jaga Stabilitas Pasca Pemilu
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas langkah sigap mereka dalam menangani potensi polarisasi politik pasca Pemilu 2024.
Hal ini ia ungkap dalam Dialog Publik bertajuk “Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pemilukada 2024″ di Kemang, Jakarta Selatan.
“Polri telah menciptakan program Cooling System yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda untuk menyebarkan pesan persatuan,” ujar Wamenag, Selasa (10/12/2024).
“Program ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi efek negatif polarisasi dan memastikan penerimaan terhadap hasil Pemilu oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya
Menurut Wamenag, polarisasi masyarakat yang muncul setelah Pemilu adalah hal wajar. Namun, penting untuk memastikan polarisasi tersebut tidak berlarut hingga menciptakan ketidakstabilan.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi Cooling System secara berjenjang dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek perlu didukung penuh oleh semua pihak.
“Apa yang dilakukan Polri ini patut diapresiasi dan bisa menjadi model bagi instansi lainnya. Ini adalah wujud nyata dari Demokrasi Pancasila yang memprioritaskan persatuan bangsa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Tjahyono Saputro, menjelaskan bahwa strategi Cooling System menitikberatkan pada pendekatan dialogis dan persuasif.
“Kami mengedepankan kerja sama solid antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen bangsa. Langkah mitigasi ini meliputi sosialisasi, patroli siber, deklarasi damai, serta pemblokiran hoaks bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkapnya.
Tjahyono juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika politik. “Partisipasi aktif mereka mendorong persatuan, sementara keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator keberhasilan demokrasi sekaligus kedewasaan politik bangsa,” tambah Tjahyono.
Dialog ini juga dihadiri Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Jacklevyn Manuputty, Wakaops Nusantara Cooling System Yuyun Yudhantara, dan Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati. (*)
Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.
“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.
Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.
Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.
“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.
Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login