Connect with us

Nasional

Wamenag Apresiasi Strategi Polri Jaga Stabilitas Pasca Pemilu

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas langkah sigap mereka dalam menangani potensi polarisasi politik pasca Pemilu 2024.

Hal ini ia ungkap dalam Dialog Publik bertajuk “Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pemilukada 2024″ di Kemang, Jakarta Selatan.

“Polri telah menciptakan program Cooling System yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda untuk menyebarkan pesan persatuan,” ujar Wamenag, Selasa (10/12/2024).

“Program ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi efek negatif polarisasi dan memastikan penerimaan terhadap hasil Pemilu oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya

Menurut Wamenag, polarisasi masyarakat yang muncul setelah Pemilu adalah hal wajar. Namun, penting untuk memastikan polarisasi tersebut tidak berlarut hingga menciptakan ketidakstabilan.

BACA JUGA  Luhut Binsar Panjaitan Temui Menag Prof Nasaruddin Umar, Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal

Ia juga menegaskan bahwa implementasi Cooling System secara berjenjang dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek perlu didukung penuh oleh semua pihak.

“Apa yang dilakukan Polri ini patut diapresiasi dan bisa menjadi model bagi instansi lainnya. Ini adalah wujud nyata dari Demokrasi Pancasila yang memprioritaskan persatuan bangsa,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Tjahyono Saputro, menjelaskan bahwa strategi Cooling System menitikberatkan pada pendekatan dialogis dan persuasif.

“Kami mengedepankan kerja sama solid antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen bangsa. Langkah mitigasi ini meliputi sosialisasi, patroli siber, deklarasi damai, serta pemblokiran hoaks bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkapnya.

BACA JUGA  Majelis Agama Lintas Iman Bacakan Deklarasi Damai, Serukan Komitmen Kebangsaan Jelang HUT RI ke-80

Tjahyono juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika politik. “Partisipasi aktif mereka mendorong persatuan, sementara keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator keberhasilan demokrasi sekaligus kedewasaan politik bangsa,” tambah Tjahyono.

Dialog ini juga dihadiri Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Jacklevyn Manuputty, Wakaops Nusantara Cooling System Yuyun Yudhantara, dan Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Majelis Agama Lintas Iman Bacakan Deklarasi Damai, Serukan Komitmen Kebangsaan Jelang HUT RI ke-80

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Mentan Amran Canangkan Majene Jadi “Kabupaten Bawang” di Sulawesi Barat, Pasok Kawasan Timur Indonesia

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Tak Cuma Layani Nikah, Kemenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Keagamaan di KUA

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel