NEWS
Amran Sulaiman Tegaskan Perang Melawan Korupsi di Kementan dengan Simbol Sajadah dan Tikus
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan cara yang tidak biasa.
Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024, Amran membagikan sajadah dan tikus kepada sejumlah staf Kementan sebagai simbol kuat tekadnya dalam memberantas korupsi.
“Manakala sujud di atas sajadah ini, ingatlah keluarga Anda. Korupsi tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga orang yang Anda cintai,” pesan Amran kepada para pegawai Kementan saat upacara di Lapangan Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Sajadah yang diberikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), yang terlibat dalam proses tender, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas. Amran menegaskan bahwa korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama.
“Jika kita bisa membentengi pegawai dari korupsi, Kementan akan lebih terhormat dan kita bisa mencapai swasembada pangan sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Selain sajadah, Amran juga memberikan tikus dalam sangkar sebagai simbol bagi pegawai yang terjerat korupsi. Tikus melambangkan para pelaku korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia.
“Jika setelah diingatkan masih ada yang melanggar hukum, maka nasibnya seperti tikus ini—terisolasi dan tak bisa bertemu siapa pun, termasuk keluarga yang juga akan merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Di momen yang sama, Mentan Amran bersama Inspektur Jenderal Kementan, Komjen Setyo Budiyanto, meluncurkan aplikasi Puspita Tani.
Aplikasi berbasis WhatsApp Messenger ini memberikan layanan informasi pertanian, termasuk pengaduan dan informasi umum, untuk mendukung transparansi dan memerangi korupsi.
Komjen Setyo menambahkan, Inspektorat Jenderal Kementan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran dan pembudayaan antikorupsi di seluruh jajaran pegawai dan pimpinan Kementan.
“Kami akan terus meningkatkan pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi di Kementan untuk mencegah korupsi,” pungkas Setyo. (*)
Kitasulsel–JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia untuk diproses sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Persetujuan diberikan setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangan mini fraksi dan secara bulat menyatakan dukungan terhadap hasil penyusunan RUU tersebut.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, kemudian meminta persetujuan seluruh peserta rapat sebelum menetapkan keputusan.
“Apakah hasil penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan saat memimpin rapat.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, yang kemudian disahkan dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan resmi Baleg.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah berlangsung sejak April hingga Juli 2026.
Menurut Sturman, Panja telah menggelar 14 kali rapat untuk menyusun, membahas, dan menyempurnakan substansi RUU agar sesuai dengan kebutuhan tata kelola data nasional.
“Berdasarkan aspek teknis, perumusan, dan substansi Rancangan Undang-Undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI,” ujar Sturman.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa naskah RUU telah memenuhi persyaratan dari sisi teknis penyusunan, perumusan norma, maupun substansi sehingga dinilai layak untuk memasuki tahapan legislasi berikutnya.
RUU Satu Data Indonesia diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi data antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya guna mendukung perumusan kebijakan berbasis data.
Usai pengambilan keputusan, Baleg DPR juga menyepakati penandatanganan draf RUU Satu Data Indonesia sebagai bagian dari tahapan akhir penyusunan sebelum disampaikan secara resmi sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.
Dengan disetujuinya RUU tersebut, proses legislasi akan berlanjut ke tahap berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan DPR nantinya akan membahas lebih lanjut materi muatan RUU untuk menghasilkan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem data nasional sebagai fondasi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, serta berbasis bukti.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login