Kementrian Agama RI

Kemenag dan Kedubes Irak Bahas Kerjasama Pendidikan dan Pertukaran Pelajar

Published

7 bulan ago

13 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak Jakarta, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy, di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng Barat nomor 3-4, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membicarakan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Irak, khususnya tentang pendidikan dan budaya.

“Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kerja sama kita semakin baik. Terutama kerja sama terkait pendidikan,” kata Menag Nasaruddin Umar, Jum’at (13/12/2024).

“Selain itu, Kami juga akan membuat corner di Istiqlal. Nantinya di sana bisa ditampilkan peninggalan-peninggalan perdaban Irak,” sambung Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa di corner itu nantinya banyak bisa dipamerkan peninggalan-peninggalan sejarah Irak di Masjid Istiqlal.

“Irak merupakan mitra strategis bagi Indonesia di Timur Tengah. Kami juga mendukung kepribadian Irak yang begitu kokoh walau sudah berkali-kali mengalami peperangan,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin juga menyambut baik rencana pertukaran pelajar atau beasiswa pendidikan khususnya untuk mahasiswa Indonesia ke Irak.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak Jakarta, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy menyampaikan terima kasih juga kepada Menag Nasaruddin Umar yang telah menerima kunjungannya dan rombongan.

“Kami berharap dari Perguruan Tinggi di Indonesia dapat mengeratkan hubungan kedua negara. Hubungan historikal Indonesia- Irak sudah berjalan dari tahun 1950-an. Kita akan terus mengeratkan hubungan kedua negara tentang urusan agama,” kata Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy.

Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy menjelaskan bahwa kerjasama pendidikan terkait Riset, penelitian, dan studi keislaman. Kemungkinan juga untuk mahasiswa Indonesia belajar di Irak, dan begitu sebaliknya, mahasiswa Irak belajar di Indonesia.

“Kami juga ingin dosen-dosen dari Irak bisa mengisi seminar-seminar atau konferensi Internasional, juga dialog antar agama di Indonesia,” harap Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy.

Sesungguhnya, lanjut Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy selama ini sudah ada kedekatan personal Irak dan Indonesia. Akan hal itu, Irak akan mengalokasi beasiswa untuk mahasiswa Indonesia.

“Hubungan kedua negara ini sangat indah dan membanggakan. Kami nengucapkan selamat kepada Bapak Nasaruddin Umar yang menjadi Menteri Agama di Kabinet Merah Putih,” tegas Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy. (*)

Kementrian Agama RI

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025

Published

3 hari ago

10 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani,” lanjutnya.

Percepat Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

Guru Proaktif

Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.

“Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” tandasnya. (*)