PEMKOT
Sekda Jufri Rahman Resmi Pimpin Organisasi Dunia Melayu Dunia Islam Sulsel
Kitasulsel–Makassar Organisasi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Periode 2024-2027 terbentuk. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Dr Jufri Rahman, secara resmi menahkodai organisasi Melayu ini, yang ditandai dengan pelantikan pengurus DMDI Sulsel, di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (13/12/2024).
Pengurus DMDI ini dilantik langsung Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H Said Aldi Al Idrus. Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah warga Sulsel.
Dalam sambutannya usai dilantik, Dr Jufri Rahman menyampaikan, setelah pelantikan ini pengurus DMDI Sulsel akan memperlihatkan eksistensinya dalam hal kemanusiaan.
“Pengurus di DMDI ini Insha Allah orang yang selesai dengan dirinya. Artinya siap berpikir dan bekerja untuk kemaslahatan organisasi dan kepentingan kemanusiaan,” ujarnya.
Jufri tidak mau organisasi ini setelah dilantik tidak kedengaran lagi apa yang dilakukan. “Kita wajib bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen yang sangat penting, karena kehadiran pengurus pusat DMDI menjadi bukti terjalinnya komitmen untuk lebih mengembangkan peran DMDI dalam menjalin hubungan yang harmonis, baik di tingkat nasional maupun internasional, terlebih lagi di Sulsel.
“Ini gunanya DMDI menyatukan rumpun keluarga yang berserak dengan prinsip Takkan Melayu Hilang di Bumi, Bumi Bertuah Tanda Beradat. Jadi DMDI ini tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya Melayu, tetapi juga memperkokoh semangat ke-Islaman diantara kita,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel, kata Jufri, sangat mendukung segala inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan, serta memajukan kebudayaan dan peradaban Islam di Sulsel.
Sementara itu, Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus dalam sambutan dan arahannya mengatakan, budaya Melayu memang tak bisa dipisahkan dari Sulsel.
Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi wadah kita semua untuk berpikir dan bekerja demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Di sektor pendidikan, DMDI bisa mengirim mahasiswa ke luar negeri. Dan masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Said Aldi.
Pelantikan hari ini, kata Said, menjadi momentum menjadikan Sulsel pintu untuk hadirnya masyarakat Islam dari 28 negara menuju ke Sulsel, dan sebaliknya.
Usai pelantikan, pengurus yang baru dilantik kemudian mengabadikan momentum dengan foto bersama di Rujab Gubernur Sulsel dan juga foto bersama di depan Masjid 99 Kubah Makassar. (*)
PEMKOT
Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.
“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.
“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login