Connect with us

Kementrian Agama RI

Dorong Penguatan Peran, Menag akan Tingkatkan Fasilitas Kantor MUI

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat perannya di berbagai sektor. Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Mukernas IV MUI di Jakarta.

“Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan sendiri. Pemerintah harus didukung oleh kepemimpinan informal.

Di Indonesia, kepemimpinan informal yang sangat penting adalah pemimpin agama, khususnya Majelis Ulama,” ujar Menag, Selasa (17/12/2024).

“Majelis Ulama harus dapat memperkokoh perannya dalam berbagai sektor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah sangat mendukung upaya ini dan siap menyediakan kontribusi yang diperlukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menag menyoroti pentingnya keberadaan fasilitas yang memadai bagi MUI agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.

BACA JUGA  Kemenag dan Kemendes Sepakat Kolaborasi Bangun Masyarakat Desa

“Saya bermimpi MUI memiliki kantor dengan fasilitas memadai. Dengan fasilitas ini, MUI akan lebih leluasa dalam memperkuat perannya sebagai pelayan umat,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah memberikan kontribusi yang diperlukan oleh MUI dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping pemerintah.

“Sebagai Menteri Agama yang merupakan representasi pemerintah, saya merasa berkewajiban untuk memahami dan menerjemahkan kebutuhan para tokoh agama dan pemimpin informal masyarakat, khususnya Majelis Ulama.” tambahnya.

“Biasanya, jika ulama turut mendoakan, harapan itu lebih mudah terwujud. Salah satu harapan saya adalah mencarikan tempat yang lebih representatif untuk Majelis Ulama.

Saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan tugas besar dengan fasilitas yang sangat sederhana?” jelasnya.

BACA JUGA  Menag Minta Itjen Perketat Pengawasan Etika Kerja Kemenag

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan apresiasi terhadap niat Menag untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi MUI. “Walaupun baru sebatas niat, ini adalah langkah mulia. Insya Allah, pahalanya sudah tercatat,” ungkapnya.

Mukernas IV MUI membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama untuk memperkuat bangsa dan negara. Menurut Anwar, sinergi yang baik antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menciptakan negara yang kuat dan diridai oleh Allah.

Selain itu, Mukernas ini juga akan membahas bagaimana meningkatkan pengabdian MUI kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan persatuan Indonesia.

“Kami berharap MUI dapat semakin berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan umat,” tutur Anwar.

BACA JUGA  Peaceful Muharam, Pasangan Nikah Massal Ikuti Bimbingan Perkawinan Kemenag

Mukernas IV MUI dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma’ruf Amin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Ketua Baznas Noor Achmad, Kepala BP Haji Gus Irfan, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, serta para duta besar negara sahabat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tak Hanya Islam, LPDU Akan Siapkan Model Pengelolaan Dana Lintas Agama

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai wadah bersama untuk menghimpun dan mengelola berbagai potensi dana keagamaan di Indonesia secara profesional dan transparan.

Dalam sesi tanya jawab bersama media, Menag menjelaskan bahwa LPDU merupakan gagasan besar Presiden yang akan dieksekusi secara konkret oleh Kementerian Agama. Lembaga ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat lintas agama.

“LPDU tidak hanya untuk umat Islam. Rekan-rekan dari umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga akan memiliki mekanisme serupa, sesuai ajaran dan tradisi masing-masing. Semua agama punya sistem dan potensi dana keagamaan sendiri yang bisa dioptimalkan,” ujar Menag, Selasa (21/10/2025).

BACA JUGA  Dialog Majelis Hukama Muslimin, Menag Ungkap Dua Tantangan Tokoh Agama

Menurut Menag, selama ini potensi ekonomi keagamaan belum dikelola secara maksimal. Padahal, jika digerakkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel, dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

“Selama ini sering kali dana umat disalurkan berdasarkan ‘like and dislike’ atau siapa yang pandai membuat proposal. Melalui LPDU, semuanya akan diatur dengan prosedur yang jelas dan berbasis sistem digital,” jelasnya di Kantor Pusat Kemenag RI, Jakarta.

Menag menambahkan, Kemenag tengah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun sistem digital yang dapat merekam dan memantau seluruh data perekonomian nasional.

Dengan LPDU, Menag berharap potensi dana keagamaan dari seluruh umat beragama dapat dikelola secara terpadu, transparan, dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA  Kemenag dan Kemendes Sepakat Kolaborasi Bangun Masyarakat Desa

“Salah satu kelemahan umat selama ini adalah permodalan. LPDU diharapkan bisa menjawab persoalan itu dan menjadi model baru penguatan ekonomi keagamaan lintas agama di Indonesia,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel