Luwu Timur
Sekda Lutim Dorong Penyelesaian Program 2024 dan Persiapan APBD 2025
Kitasulsel–LUWUTIMUR Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (17/12/2024).
Upacara tersebut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.
Hari Kesadaran Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 setiap bulan ini menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk memantapkan kualitas pengabdian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, H. Bahri Suli mengingatkan seluruh peserta upacara untuk fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di sisa waktu tahun 2024 yang tinggal sekitar 10 hari.
“Saya berharap semua kegiatan yang kita lakukan di 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Baik kegiatan fisik, non-fisik, maupun pertanggungjawaban administrasi,” ujar H. Bahri Suli mengingatkan.
Terkait pertanggungjawaban administrasi keuangan, Sekda menekankan agar hal tersebut menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait.
Ia mengingatkan adanya batas waktu penyampaian SPM yang telah ditetapkan oleh Bupati melalui surat edaran.
“Kita berharap pengelolaan keuangan di tahun 2024 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita selesaikan sesuai dengan aturan yang ada agar semuanya berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Selain itu, Sekda Luwu Timur juga membahas persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ia menyampaikan bahwa evaluasi Rancangan APBD (RAPBD) 2025 telah dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi beberapa waktu lalu.
Untuk itu, H. Bahri Suli mengajak seluruh pihak terkait agar mempersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan APBD 2025 sejak awal. Hal ini, menurutnya, sangat penting agar kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu panjang, terutama kegiatan fisik, dapat segera dilaksanakan tanpa kendala.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus kita semua, agar permasalahan yang sama tidak selalu berulang di setiap tahunnya,” tutup Sekda.
Upacara Hari Kesadaran Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja seluruh jajaran Pemkab Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (*)
Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas
Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.
Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.
Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.
“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.
Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai
Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.
Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.
Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.
“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.
Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital
Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.
Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login