Kementrian Agama RI

Lantik 18 Eselon II, Menag Berpesan tentang Keikhlasan dan Sinergi

Published

1 tahun ago

24 Desember 2024

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 18 pejabat setingkat Eselon II. Menag memberi pesan khusus tentang pentingnya keikhlasan dan sinergi dalam mengemban amanah.

Tampil sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Muhammad Ali Ramdhani dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Suyitno. Tampak hadir juga, para pejabat eselon I, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

“Seperti kita tahu, rotasi kepemimpinan di dalam setiap instansi adalah merupakan satu hal yang wajar, dan itu nanti akan menambah perbendaharaan pengalaman hidup kita,” ujar Menag di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan harus diterima dengan ikhlas, baik dalam suka maupun duka. “Boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi sesungguhnya di mata Tuhan itu belum tentu baik, dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai umat beragama, kita perlu menjalani kehidupan ini sesuai dengan ikhtiar dan hasil ikhtiar itu sendiri,” katanya.

“Apapun jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon terimalah dengan penuh ketulusan. Percayalah bahwa sejarah kita nanti akan berbicara lain kalau kita mampu menampilkan yang terbaik dari diri kita sendiri untuk Kementerian Agama,” tambahnya.

Menag juga menyampaikan perlunya kerja sama yang lebih erat antarunit di Kementerian Agama, termasuk dengan perguruan tinggi.

“Kami sungguh sangat yakin kalau ini kita sinergikan kekuatan ini, maka Kementerian Agama nanti akan datang akan mampu membangun bukan lagi bukit tetapi gunung,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya badan baru di Kementerian Agama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Moderasi Beragama.

“Badan ini adalah sebuah lembaga baru yang diharapkan bisa menghadapi tantangan zaman yang sedemikian kompleks. Siapa pun yang memimpin badan ini tentu adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan khusus,” tegasnya.

Berikut 18 Pejabat Eselon II yang dilantik:

1. Dr. H. Saiful Mujab, M.A., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

2. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A., menjadi Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;

3. H. Subhan Cholid, Lc., M.A., menjadi Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;

4. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., menjadi Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

5. Dr. Drs. H. Jaja Jaelani, M.M., menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;

6. H. M. Arfi Hatim, M.Ag., menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

7. H. Nugraha Stiawan, S.Sos.I., M.Ak., CGCAE., menjadi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

8. Dr. H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Prof. Dr. M. Arskal Salim GP., M.Ag., menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

10. Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag., menjadi Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

11. Abdul Rouf, S.Fil.I., M.Kesos., menjadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

12. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., menjadi Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

13. Muchamad Sidik Sisdiyanto, S.Ag., menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;

14. Dr. H. Musta’in Ahmad, S.H., M.H., menjadi Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

15. Dr. Muhtar Hazawawi, M.Ag., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

16. H. Khairunas, S.H., M.H., menjadi Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

17. Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;

18. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

6 hari ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.