Luwu Timur

Pemkab Lutim Terima DSP dan Bantuan Logistik Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Published

3 bulan ago

2 Januari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Dana Dukungan Operasional Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah sebesar Rp. 539.026.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyerahan secara simbolis diterima Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (02/01/25).

Dana yang diterima tersebut terdiri dari Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 150 Juta dan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebesar Rp. 389.026.000, yang isinya ratusan paket kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Seperti 100 paket sembako, 50 paket makanan siap saji, 50 paket hygine kit, 100 paket selimut, 100 lembar matras, 2 set tenda pengungsi, 10 unit tenda keluarga ukuran 4×4 dan 1 unit pompa Alkon.

Bupati Luwu Timur H. Budiman berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Luwu Timur, bantuan DSP dan bantuan logistik serta peralatan ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana,” ucap Bupati yang didampingi Kalaksa BPBD Luwu Timur, dr. H. April.

Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Pantauan Tim Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Luwu Timur, Rakor Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Sulsel dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Forkopimda Sulsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Yasir Mahmud, Bupati/Walikota wilayah Sulsel serta Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se Sulsel.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, dilaksanakannya Rakor ini dalam rangka membahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi, utamanya pada musim penghujan.

Dirinya menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.

Sementara Menko PMK, Pratikno mengungkapkan, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Selatan perlu diantisipasi.

Menurutnya, selain curah hujan yang tinggi, dampak dari hujan ekstrem ini bisa berupa tanah longsor, banjir, dan ombak tinggi yang harus diwaspadai.

Di hadapan 24 kepala daerah, Pratikno memerintahkan agar ada persiapan menghadapi tingginya curah hujan, agar dampak bencana bisa diminimalkan.

“Rakor bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan dan para Bupati serta Wali Kota untuk mempersiapkan segala kemungkinan dampak bencana ini. Infrastruktur fisik, aparat, dan masyarakat harus siaga, termasuk dukungan logistik untuk kemungkinan korban bencana, seperti pengungsian,” jelas Pratikno.

Ia juga menambahkan bahwa, Pemerintah Pusat, melalui BMKG, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Sedangkan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menjelaskan bahwa, pihaknya bersama Menko PMK melaksanakan rapat koordinasi dengan provinsi-provinsi yang berdasarkan analisa BMKG berpotensi mengalami bencana lebih besar.

Suharyanto mengungkapkan, rakor ini dilakukan secara maraton, dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan kini di Sulawesi Selatan.

Suharyanto menambahkan, meskipun sudah ada bencana di 16 kabupaten/kota di Sulsel, kesigapan pemerintah daerah telah membuat dampaknya dapat diminimalisir.

“Rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan kita tidak menghadapi bencana serupa di 2025. Kami berkoordinasi untuk menyatukan langkah-langkah antisipasi. Bila terjadi cuaca ekstrem, kita akan segera melaksanakan intervensi,” katanya.

Suharyanto juga mengungkapkan, BNPB menyerahkan bantuan hampir Rp. 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional untuk memitigasi bencana.

Usai rakor tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan bertanya langsung dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno, Letjen Suharyanto dan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati. (*)

Luwu Timur

dr. Ani Nurbani Irwan Resmi Menjabat Ketua TP PKK Luwu Timur

Published

4 minggu ago

11 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR dr. Ani Nurbani Irwan resmi menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Luwu Timur setelah dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, di Baruga Karaeng Pattingalloang Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (11/03/2025).

Dalam kesempatan yang sama, dr. Ani Nurbani juga dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Bunda Forum Anak Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2025-2030.

Pelantikan ini turut disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, Sekretaris Daerah Sulsel, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang juga mendampingi Ketua TP PKK masing-masing.

Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga. Program-program yang dijalankan harus mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Sudirman.

Andi Sudirman berharap agar berbagai program pemberdayaan keluarga dapat terus digalakkan guna mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera.

Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, dalam sambutannya berharap para ketua TP PKK kabupaten/kota yang baru dilantik bisa menghadirkan ide-ide segar dan kontribusi nyata untuk masyarakat.

“Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal baru dalam gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas yang diemban tidak ringan, namun dengan kerja sama dan inovasi, kita bisa membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Naoemi Octarina.

Sementara dr. Ani Nurbani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menggerakkan program-program TP PKK agar lebih berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak usia dini, dan literasi.

“Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Saya berharap TP PKK Luwu Timur dapat semakin aktif, inovatif, dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera,” ujar dr. Ani Nurbani.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-program TP PKK, Dekranasda, Posyandu, PAUD, dan literasi.

Dengan kepemimpinan dr. Ani Nurbani, diharapkan TP PKK Luwu Timur dapat semakin berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak usia dini. (*)