Connect with us

NEWS

Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program Makan Bergizi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya mulai dilaksanakan besok, Senin 6 Januari 2025, mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti besaran anggaran per porsi yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di luar Pulau Jawa.

Dalam keterangannya, Zainul mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih jauh dari proyeksi awal yang pernah dipresentasikan di DPR.

Menurut Zainul, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya memproyeksikan anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi untuk memastikan standar gizi terpenuhi.

“Pada presentasi awal, Kepala BGN memproyeksikan rate-nya Rp15 ribu per porsi, meskipun nanti mungkin ada variasi antar daerah.

BACA JUGA  Komisi X DPR Dorong Regulasi Usai MK Wajibkan Sekolah Gratis

Namun, anggaran Rp10 ribu yang sekarang diputuskan ini belum pernah dibahas secara rinci dengan Komisi IX DPR,” ujar Zainul, Minggu, 5 Januari 2025.

Zainul menilai anggaran Rp10 ribu per porsi sulit untuk mencakup komponen gizi yang dibutuhkan, terutama susu, yang menjadi salah satu elemen penting dalam menu bergizi.

“Kalau susu dimasukkan, jelas tidak cukup dengan anggaran itu. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan sayuran saja, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki biaya bahan pokok lebih tinggi, Rp10 ribu rasanya masih kurang,” tambahnya.

Usulan Revisi Anggaran

Ia mengusulkan agar anggaran Rp10 ribu per porsi dikaji ulang untuk memastikan program ini dapat memenuhi standar gizi minimum. “Dalam satu porsi makan bergizi, harus ada standar yang dipenuhi, seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan serat dari buah. Jika anggaran tidak cukup, kualitas program bisa menurun dan tujuan meningkatkan gizi anak-anak tidak tercapai,” tegas Zainul.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman bagi Anak

Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia mendapat apresiasi, namun catatan terkait anggaran ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius agar implementasi program berjalan optimal. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menko PMK dan Menag Minta Jalur Evakuasi Tambahan di MTsN 1 Kota Bogor

Published

on

Kitasulsel–BOGOR – Aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah. Saat meninjau MTsN 1 Kota Bogor, Rabu (10/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bersama Menteri Agama, Nasaruddin Umar, meminta adanya akses evakuasi tambahan di area belakang sekolah sebagai jalur penyelamatan dalam kondisi darurat.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau progres revitalisasi madrasah yang tengah berlangsung di MTsN 1 Kota Bogor. Turut mendampingi dalam kegiatan itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Afan Rangkuti.

Dalam peninjauan lapangan, Pratikno dan Nasaruddin Umar secara khusus menyoroti pentingnya keberadaan akses tambahan di bagian belakang sekolah yang dapat difungsikan sebagai jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran maupun situasi darurat lainnya.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman bagi Anak

“Untuk MTsN Kota Bogor, kami meminta agar ada akses ke belakang sekolah sebagai upaya antisipasi kebakaran maupun hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Pratikno didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Menurut Pratikno, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas fisik bangunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan seluruh warga sekolah.

Ia menegaskan bahwa peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, penyediaan jalur evakuasi menjadi bagian penting dari standar keselamatan yang harus dipenuhi dalam setiap proyek revitalisasi pendidikan.

“Ini merupakan program Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM unggul melalui lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas,” katanya.

Pratikno menjelaskan, revitalisasi MTsN 1 Kota Bogor merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

BACA JUGA  Surya Paloh Tegaskan Totalitas Dukungan Nasdem Kawal Pemerintah Prabowo

Program revitalisasi satuan pendidikan tersebut telah berjalan sejak 2025 dengan total anggaran mencapai Rp13,28 triliun yang diperuntukkan bagi perbaikan 17.573 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai revitalisasi yang dilakukan di MTsN 1 Kota Bogor telah memberikan perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

“Atap yang sebelumnya hampir roboh sekarang sudah sangat rapi. Meja-meja yang dulu sudah kumuh kini diganti dengan yang baru dan lebih baik,” ungkap Nasaruddin.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan perhatian yang setara terhadap sekolah umum maupun madrasah agar seluruh peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Kritik Keras Vonis Ringan Harvey Moeis, Singgung Jaksa Agung

Menurutnya, keberadaan jalur evakuasi merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mendukung proses belajar mengajar, tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal saat terjadi kondisi darurat.

Revitalisasi MTsN 1 Kota Bogor sendiri mencakup pembangunan dan perbaikan ruang kelas, peningkatan sarana pendukung pembelajaran, serta pengadaan mebel baru yang lebih layak dan modern.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dapat meningkat seiring dengan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan memenuhi standar keselamatan bagi seluruh warga sekolah.

Dengan demikian, revitalisasi madrasah tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih representatif, tetapi juga memperkuat sistem keamanan dan mitigasi risiko sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending