NEWS
Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program Makan Bergizi
Kitasulsel–JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya mulai dilaksanakan besok, Senin 6 Januari 2025, mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti besaran anggaran per porsi yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di luar Pulau Jawa.
Dalam keterangannya, Zainul mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih jauh dari proyeksi awal yang pernah dipresentasikan di DPR.
Menurut Zainul, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya memproyeksikan anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi untuk memastikan standar gizi terpenuhi.
“Pada presentasi awal, Kepala BGN memproyeksikan rate-nya Rp15 ribu per porsi, meskipun nanti mungkin ada variasi antar daerah.
Namun, anggaran Rp10 ribu yang sekarang diputuskan ini belum pernah dibahas secara rinci dengan Komisi IX DPR,” ujar Zainul, Minggu, 5 Januari 2025.
Zainul menilai anggaran Rp10 ribu per porsi sulit untuk mencakup komponen gizi yang dibutuhkan, terutama susu, yang menjadi salah satu elemen penting dalam menu bergizi.
“Kalau susu dimasukkan, jelas tidak cukup dengan anggaran itu. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan sayuran saja, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki biaya bahan pokok lebih tinggi, Rp10 ribu rasanya masih kurang,” tambahnya.
Usulan Revisi Anggaran
Ia mengusulkan agar anggaran Rp10 ribu per porsi dikaji ulang untuk memastikan program ini dapat memenuhi standar gizi minimum. “Dalam satu porsi makan bergizi, harus ada standar yang dipenuhi, seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan serat dari buah. Jika anggaran tidak cukup, kualitas program bisa menurun dan tujuan meningkatkan gizi anak-anak tidak tercapai,” tegas Zainul.
Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia mendapat apresiasi, namun catatan terkait anggaran ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius agar implementasi program berjalan optimal. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menegaskan, sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bagi JK, hal itu tentu menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa yang baru saja sarjana.
JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, India-Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel-Iran.
“Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan,” kata JK saat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.
JK menambahkan, peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu saja ikut mengalami krisis. Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.
“Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan,” sebutnya.
Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia. Karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak.
“Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya,” papar JK lagi.
Faktor kedua, kata JK, Indonesia makin berat karena dampak hutang dari pemerintahan sebelumnya. Pasalnya saat perdagangan menurun, penerimaan pajak menurun, pembangunan menurun, juga membuat kesempatan bekerja menurun.
“Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu,” ungkapnya.
“Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang,” imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.
Lebih jauh JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri.
“Karena kebijakan ekonominya yang tidak punya dasar ekonomi sama sekali, tapi selalu didasari politik,” tutup JK.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login