Connect with us

NEWS

Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program Makan Bergizi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya mulai dilaksanakan besok, Senin 6 Januari 2025, mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti besaran anggaran per porsi yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di luar Pulau Jawa.

Dalam keterangannya, Zainul mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih jauh dari proyeksi awal yang pernah dipresentasikan di DPR.

Menurut Zainul, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya memproyeksikan anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi untuk memastikan standar gizi terpenuhi.

“Pada presentasi awal, Kepala BGN memproyeksikan rate-nya Rp15 ribu per porsi, meskipun nanti mungkin ada variasi antar daerah.

BACA JUGA  Tegas! Polisi Bakar Arena Perjudian Sabung Ayam di Kalola Wajo

Namun, anggaran Rp10 ribu yang sekarang diputuskan ini belum pernah dibahas secara rinci dengan Komisi IX DPR,” ujar Zainul, Minggu, 5 Januari 2025.

Zainul menilai anggaran Rp10 ribu per porsi sulit untuk mencakup komponen gizi yang dibutuhkan, terutama susu, yang menjadi salah satu elemen penting dalam menu bergizi.

“Kalau susu dimasukkan, jelas tidak cukup dengan anggaran itu. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan sayuran saja, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki biaya bahan pokok lebih tinggi, Rp10 ribu rasanya masih kurang,” tambahnya.

Usulan Revisi Anggaran

Ia mengusulkan agar anggaran Rp10 ribu per porsi dikaji ulang untuk memastikan program ini dapat memenuhi standar gizi minimum. “Dalam satu porsi makan bergizi, harus ada standar yang dipenuhi, seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan serat dari buah. Jika anggaran tidak cukup, kualitas program bisa menurun dan tujuan meningkatkan gizi anak-anak tidak tercapai,” tegas Zainul.

BACA JUGA  Tiga Kali Beruntun dalam Sepekan, JRW–Annur Kembali Antar Jamaah Umrah Program 13 Hari

Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia mendapat apresiasi, namun catatan terkait anggaran ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius agar implementasi program berjalan optimal. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pentingnya Persatuan dan Warisan Budaya Buton di Tengah Arus Modernisasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kuat tentang persaudaraan, sejarah Islam, hingga pentingnya menjaga identitas budaya saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Masyarakat Buton se-Jabodetabek di Graha Garda Dirgantara, Jumat (9/5/2026).

Dalam sambutannya, Menag membuka kembali catatan sejarah Islam di Nusantara dengan menegaskan bahwa Buton merupakan salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara.

Menurut Nasaruddin, keberadaan Kesultanan Buton selama berabad-abad menjadi bukti kuat bahwa wilayah tersebut memiliki tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan nilai-nilai Islam yang terus hidup hingga saat ini.

“Masyarakat Buton memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ini bukan sesuatu yang boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan,” tegas Nasaruddin di hadapan ratusan peserta yang memadati gedung pertemuan.

Ia mengajak masyarakat Buton, khususnya generasi muda diaspora di kawasan Jabodetabek, agar tetap menjaga hubungan dengan akar sejarah dan budaya leluhur mereka.

BACA JUGA  Pengamat: Syaharuddin Alrif adalah “Roh” NasDem Sulsel yang Sesungguhnya

Menurutnya, memahami sejarah Buton bukan hanya bentuk penghormatan kepada generasi terdahulu, tetapi juga menjadi bekal penting dalam membangun masa depan.

Halal Bihalal Bukan Sekadar Tradisi Idulfitri

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait makna halal bihalal yang selama ini kerap dianggap hanya sebagai tradisi tahunan selepas Idulfitri.

Ia menegaskan bahwa halal bihalal sejatinya memiliki makna yang lebih luas, yakni memperkuat kasih sayang dan ukhuwah persaudaraan tanpa dibatasi momentum tertentu.

“Halal bihalal jangan hanya dikaitkan dengan Idul Fitri. Sejatinya, halal bihalal erat kaitannya dengan kasih sayang. Ia bukan sekadar seremonial, tetapi spirit yang harus hidup sepanjang waktu,” ujarnya.

Menurut Menag, semangat halal bihalal harus menjadi perekat kebersamaan masyarakat Buton di perantauan, sekaligus menjadi ruang untuk saling memaafkan dan memperkuat solidaritas sosial.

Menag Ingatkan Bahaya Politik Pemecah Persaudaraan

Pesan lain yang menjadi perhatian dalam acara tersebut adalah peringatan Menag terhadap potensi perpecahan akibat kepentingan politik yang memanfaatkan sentimen suku, daerah, maupun agama.

BACA JUGA  Kapolda Sulsel Menerima Penghargaan “KPK Award” 2024 Atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Nasaruddin mengingatkan bahwa masyarakat Buton dikenal memiliki tradisi persaudaraan dan gotong royong yang kuat sehingga tidak boleh mudah diadu domba karena perbedaan pilihan politik.

“Jangan mudah terpecah belah oleh kepentingan politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu merobek persaudaraan yang telah kita jaga selama berabad-abad,” pesannya.

Ia menilai nilai-nilai budaya Buton sejatinya sangat selaras dengan semangat Pancasila, terutama dalam hal persatuan, gotong royong, dan saling menguatkan antar sesama.

Generasi Muda Diminta Jaga Warisan Kesultanan Buton

Selain menyoroti pentingnya persatuan, Menag juga mengingatkan masyarakat diaspora Buton agar tetap menjaga identitas budaya di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi.

Menurutnya, budaya bukan hambatan untuk berkembang, melainkan fondasi yang membuat seseorang tetap kokoh menghadapi perubahan zaman.

BACA JUGA  Jusuf Kalla Sebut Generasi Emas adalah Milik Mereka yang Rajin, Pintar dan Bersemangat

“Jaga budaya asli Buton. Jangan biarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur kita terkikis oleh pengaruh luar,” tegasnya.

Ia secara khusus meminta generasi muda Buton untuk aktif mempelajari dan melestarikan warisan Kesultanan Buton, baik melalui tradisi, kearifan lokal, maupun semangat keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Buton.

Acara halal bihalal yang mengusung tema “Mempererat Silaturahmi, Menjaga Warisan Kesultanan Buton” itu juga menjadi simbol kuat solidaritas diaspora Buton di Jabodetabek.

Panitia menyebut kegiatan tersebut berhasil menghimpun dana swadaya sebesar Rp180 juta yang seluruhnya berasal dari partisipasi masyarakat Buton tanpa bergantung pada bantuan pihak luar.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Penasehat Diaspora Buton Laode Makbudu, perwakilan anggota DPR RI, serta tokoh masyarakat Buton dari berbagai latar belakang.

Laporan kegiatan disampaikan Ketua Panitia Suhardin Sulaiman yang mengapresiasi dukungan seluruh masyarakat demi suksesnya acara tersebut.

Continue Reading

Trending