Connect with us

NEWS

Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Anggaran Program Makan Bergizi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya mulai dilaksanakan besok, Senin 6 Januari 2025, mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyoroti besaran anggaran per porsi yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama di luar Pulau Jawa.

Dalam keterangannya, Zainul mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih jauh dari proyeksi awal yang pernah dipresentasikan di DPR.

Menurut Zainul, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya memproyeksikan anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi untuk memastikan standar gizi terpenuhi.

“Pada presentasi awal, Kepala BGN memproyeksikan rate-nya Rp15 ribu per porsi, meskipun nanti mungkin ada variasi antar daerah.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia

Namun, anggaran Rp10 ribu yang sekarang diputuskan ini belum pernah dibahas secara rinci dengan Komisi IX DPR,” ujar Zainul, Minggu, 5 Januari 2025.

Zainul menilai anggaran Rp10 ribu per porsi sulit untuk mencakup komponen gizi yang dibutuhkan, terutama susu, yang menjadi salah satu elemen penting dalam menu bergizi.

“Kalau susu dimasukkan, jelas tidak cukup dengan anggaran itu. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan sayuran saja, terutama di daerah-daerah luar Jawa yang memiliki biaya bahan pokok lebih tinggi, Rp10 ribu rasanya masih kurang,” tambahnya.

Usulan Revisi Anggaran

Ia mengusulkan agar anggaran Rp10 ribu per porsi dikaji ulang untuk memastikan program ini dapat memenuhi standar gizi minimum. “Dalam satu porsi makan bergizi, harus ada standar yang dipenuhi, seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan serat dari buah. Jika anggaran tidak cukup, kualitas program bisa menurun dan tujuan meningkatkan gizi anak-anak tidak tercapai,” tegas Zainul.

BACA JUGA  Sah! DPRD Sulsel Tetapkan Perda Tata Tertib Periode 2024-2029

Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia mendapat apresiasi, namun catatan terkait anggaran ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius agar implementasi program berjalan optimal. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada karakter moderatnya yang mampu menjembatani peradaban Timur dan Barat. Hal ini disampaikan dalam momentum Halal Bihalal PB IKA PMII yang menjadi ajang konsolidasi strategis alumni dalam membaca arah kepemimpinan NU ke depan.

Menurut Menag, hubungan historis antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan NU menjadi landasan kuat bagi alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

“Wajar jika Alumni PMII membahas dan mempersiapkan kepemimpinan NU ke depan, karena keduanya memiliki hubungan historis yang sangat dekat. NU dikenal sebagai paham yang tidak kekiri atau kekanan, tapi di tengah-tengah. Pemahaman wasathiyah inilah yang membuat NU diterima di Timur dan di Barat,” ujar Nasaruddin Umar.

BACA JUGA  400 Lebih Jamaah Annur Travel dan JRW Siap Ikuti Manasik Umrah Jelang Keberangkatan 19 Januari 2026

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PMII sebagai salah satu rahim kaderisasi strategis NU. Secara historis dan ideologis, PMII tidak hanya menjadi basis reproduksi kepemimpinan, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman moderat ala Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Nasaruddin Umar dinilai mencerminkan model kepemimpinan intelektual yang mengakar sekaligus progresif. NU di era kontemporer dituntut untuk mengintegrasikan kapasitas keilmuan, pengalaman birokrasi, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu capaian konkret yang menegaskan orientasi global tersebut adalah pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Program ini tidak hanya mencetak ulama dengan basis keilmuan yang kuat, tetapi juga berwawasan internasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi global seperti Universitas Al-Azhar, University of California Riverside (UCR), dan Hartford International University (HIU).

BACA JUGA  Edukasi PHBI dan Penyebaran Penyakit Menular, PDUI Sulsel Gelar TOT Bareng Guru UKS di Makassar

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa narasi Islam moderat Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki daya tawar di panggung global. NU, melalui kepemimpinan yang inklusif dan progresif, dinilai mampu tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil ‘alamin yang diterima lintas peradaban.

Sementara itu, kegiatan Halal Bihalal PB IKA PMII yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menteri kabinet menjadi ruang konsolidasi penting dalam memperkuat sinergi alumni. Forum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk membaca arah kepemimpinan NU ke depan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan fondasi wasathiyah yang kokoh, jejaring kader yang luas, serta kepemimpinan intelektual yang progresif, NU dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang besar untuk terus memainkan peran strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

BACA JUGA  Bumerang Isu Boikot di Indonesia, Pakar: Waspada, Bisa Tingkatkan Gelombang PHK
Continue Reading

Trending