Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar dan Perpadi Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Rabu, 8 Januari 2025, di Polman.

Acara ini dihadiri oleh PJ Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi kepada Perpadi atas kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Dalam sambutannya, Bahtiar menekankan pentingnya pengelolaan pertanian yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung.

Bahtiar juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan beras di Sulawesi Barat, terutama masalah status lahan yang masih banyak berstatus hutan lindung (62 persen), yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait.

BACA JUGA  Upaya Pemprov Sulbar Tingkatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pelabuhan pertanian dan ketersediaan gudang Bulog di beberapa kabupaten, seperti Mamuju Tengah dan Mamasa, untuk mengatasi masalah inflasi.

Untuk mendukung sektor pertanian, Bahtiar juga menyatakan perlunya kerjasama dengan perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor penggilingan padi.

“Perpadi Sulbar sudah mengambil langkah positif dengan bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong KUR ke sektor ini,” ujarnya.

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Perpadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir, Indonesia mengimpor beras hingga 7 juta ton, sebuah angka yang harus dihentikan. “Swasembada ini harus berkelanjutan,” tegas Sutarto.

BACA JUGA  Diskominfo Sulbar-Pemkab Mamuju Kolaborasi Hadirkan Internet Gratis di Anjungan Pantai Manakarra

Sutarto juga menambahkan, masalah ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Mari kita kawal bersama, jangan anggap ini hanya tugas pemerintah. Kita bisa mulai dari Sulbar, dan Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan swasembada,” ujarnya.

Ketua Perpadi Sulbar, Ajbar, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Mimpi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia swasembada pangan pada 2027-2028. Ini akan terwujud jika kita bersama-sama membangun semangat kolaborasi,” tutup Ajbar.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Sulawesi Barat siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. (*)

BACA JUGA  HUT RI, Pj Bahtiar akan Lepas Ribuan Kepiting di Mamuju, Upaya Me Merdekakan rakyat Sulbar dari Kemiskinan
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025.

Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran.

“Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan,” kata Bahtiar.

Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran.

“Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran,” ungkapnya.

BACA JUGA  Diskominfo Sulbar-Pemkab Mamuju Kolaborasi Hadirkan Internet Gratis di Anjungan Pantai Manakarra

Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi.

“Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak,” tambahnya.

Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman.

“Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran,” ujarnya.

Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025.

BACA JUGA  Peringati HKN ke-60, Pj Gubernur Bahtiar Tekankan Semua Kepala Daerah Memberikan Perhatian Serius Pertumbuhan Ekonomi

“Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending