Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar dan Perpadi Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Published

5 bulan ago

8 Januari 2025

Kitasulsel–MAMUJU Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Rabu, 8 Januari 2025, di Polman.

Acara ini dihadiri oleh PJ Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi kepada Perpadi atas kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Dalam sambutannya, Bahtiar menekankan pentingnya pengelolaan pertanian yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung.

Bahtiar juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan beras di Sulawesi Barat, terutama masalah status lahan yang masih banyak berstatus hutan lindung (62 persen), yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pelabuhan pertanian dan ketersediaan gudang Bulog di beberapa kabupaten, seperti Mamuju Tengah dan Mamasa, untuk mengatasi masalah inflasi.

Untuk mendukung sektor pertanian, Bahtiar juga menyatakan perlunya kerjasama dengan perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor penggilingan padi.

“Perpadi Sulbar sudah mengambil langkah positif dengan bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong KUR ke sektor ini,” ujarnya.

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Perpadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir, Indonesia mengimpor beras hingga 7 juta ton, sebuah angka yang harus dihentikan. “Swasembada ini harus berkelanjutan,” tegas Sutarto.

Sutarto juga menambahkan, masalah ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Mari kita kawal bersama, jangan anggap ini hanya tugas pemerintah. Kita bisa mulai dari Sulbar, dan Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan swasembada,” ujarnya.

Ketua Perpadi Sulbar, Ajbar, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Mimpi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia swasembada pangan pada 2027-2028. Ini akan terwujud jika kita bersama-sama membangun semangat kolaborasi,” tutup Ajbar.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Sulawesi Barat siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Bapperida Sulbar Minta OPD Respon Cepat Hasil Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian

Published

2 hari ago

11 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dengan beberapa kementerian di Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pada Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar.

Dalam pertemuan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa hasil pertemuan di Jakarta tersebut harus direspon cepat oleh seluruh OPD agar tidak sia – sia.

“Kita ingin memastikan bahwa rencana dan peluang dari hasil kunjungan Bapak Gubernur ke Kementerian benar – benar ditindaklanjuti. Jangan sampai peluang besar yang sudah terbuka malah tidak kita manfaatkan,” tegas Junda.

Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini pun mengungkapkan, dalam kunjungan tersebut Gubernur Sulbar telah mendapat komitmen dukungan anggaran dari beberapa kementerian.

“Kementerian Transmigrasi berkomitmen memberikan anggaran mencapai hampir Rp.180 Miliar. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan sekira Rp.200 Miliar.

Begitu pula, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi menunjukkan sinyal positif untuk mendukung pengembangan di Sulbar,” ungkap Junda.

Untuk itu, Junda meminta seluruh OPD terkait segera merespon dan menyiapkan dokumen pendukung agar dukungan dari Kementerian tersebut dapat direalisasikan pada 2025 dan 2026.

“Kita sudah tetapkan target. Minggu depan, semua OPD terkait harus menuntaskan persiapan, termasuk Dinas ESDM,” lanjutnya.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli dalam mendampingi setiap OPD, agar proses perencanaan benar – benar terukur dan berbasis riset.

“Ke depan, perencanaan harus berbasis riset. Kita tidak boleh hanya menerima bantuan standar, tapi mendorong program terintegrasi yang terdampak besar,” tutup Junda.(*)