Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Dikawal Satgas Percepatan Investasi Daerah, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Harap Sulsel Jadi Contoh Nasional

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengikuti Rapat Tindak Lanjut Percepatan Investasi Daerah bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Agus Salim, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis, 9 Januari 2025.

Rapat ini merupakan bukti komitmen Kejati Sulsel dalam mengawal Satgas Percepatan Investasi Daerah Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Fadjry Djufry menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja Satgas Percepatan Investasi Daerah Sulsel yang diinisiasi Kajati dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sulsel.

Ia berharap, dengan pendampingan dari Kejaksaan, Sulsel bisa menjadi contoh nasional dalam percepatan investasi daerah.

“Dengan gagasan Pak Kajati ini, Sulsel harus menjadi contoh nasional. Kita harus dukung penuh investasi, karena ini memiliki efek domino,” ungkap Prof Fadjry Djufry.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Borong Empat Penghargaan Adinata Syariah Tahun 2025

Menurut Prof Fadjry Djufry, semua harus taat aturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terutama bagaimana ketelitian soal administrasi di pemerintahan. Hal ini sepele, tapi sangat bisa membantu semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Semua harus kita jalankan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Prof Fadjry Djufry.

Sementara, Kajati Sulsel, Agus Salim, menjelaskan bagaimana klaster pengembangan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Sulsel.

Di Sulsel sendiri memiliki semua potensi mulai dari green ekonomi, yellow ekonomi, hingga blue ekonomi.

“Bagaimana mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen green ekonomi, blue ekonomi, yellow ekonomi. Apa yang dimaksud dengan green ekonomi, semua sumber daya alam, perkebunan, semua masuk dalam kategori green ekonomi,” jelas Agus Salim.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Mohon Maaf atas Penutupan Jalan untuk Kegiatan Sulsel Anti Mager Besok” Ini Rutenya

“Blue ekonomi masuk pariwisata, yellow ekonomi bagaimana ekonomi kreatif, kemudian unggu ekonomi itulah yang akan menjadi penyangga kita menuju ekonomi 8 persen. Sulsel ini masih di angka 5 sekian pertumbuhan ekonominya,” lanjutnya.

Untuk itu, Agus Salim mengajak seluruh stakeholder sama-sama mengawal semua potensi investasi yang masuk di Sulsel. Investasi merupakan cikal bakal pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semua yang namanya investasi di Sulsel ini, mari kita kawal bersama. Misalnya ada tumbang tindih lahan, ayo kita selesaikan, kalaupun harus pergi bersama Bapak Gubernur kita ketemu bapak Menteri, kita pergi,” terang Agus Salim.

Ia meminta semua stakeholder harus bahu membahu untuk mendukung iklim ekonomi seluruh daerah di Sulsel. “Inilah yang membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua. Kami sudah sepakat dengan Satgas,” pungkasnya.

BACA JUGA  Di Pelantikan Andi Sugiarti, Sekda Sulsel Tekankan Sinergi Pemprov dan DPRD Demi Rakyat

Hadir dalam acara rapat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Dr Jufri Rahman, Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, serta pihak terkait lainnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Kini Pengajuan Hak Korban Terorisme Bisa Online, BNPT Paparkan Mekanismenya di Kantor Gubernur Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan sosialisasi terkait Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 5 Oktober 2025.

Agenda ini mengonfirmasi bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu kini dapat kembali mengajukan hak mereka melalui mekanisme baru yang difasilitasi negara.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penataan kembali mekanisme pengajuan hak korban berdasarkan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Melalui putusan MK ini, BNPT membuka kembali Pelayanan Penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu bagi korban terdampak sejak tragedi Bom Bali, 12 Oktober 2002 hingga sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diterbitkan. Audiensi juga dihadiri OPD terkait lingkup Pemprov Sulsel, Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Antiteror Polri, Biro SDM Polda Sulsel, dan Polrestabes Makassar.

BACA JUGA  Di Pelantikan Andi Sugiarti, Sekda Sulsel Tekankan Sinergi Pemprov dan DPRD Demi Rakyat

Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT Rahel menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme.

“Dasar kegiatan kita kali ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara, sehingga kita hadir di sini dengan tugas dan fungsi kita masing-masing untuk memastikan hal tersebut. BNPT membuka kembali layanan penetapan korban agar hak-hak mereka dapat diakui dan dipulihkan secara layak,” ujar Rahel.

BNPT memperkenalkan mekanisme pengajuan daring melalui dua tautan terpisah:

Formulir penetapan korban: https://tinyurl.com/FormulirSuratPenetapanBNPT

Pengajuan permohonan: https://tinyurl.com/FormulirPermohonanBNPT

BNPT menetapkan dua kategori pengajuan yakni korban langsung (WNI terdampak) dan korban tidak langsung (ahli waris).

BACA JUGA  Fatmawati Wanti-wanti Harga Naik pada H-3 Idul Adha: Harus Ada Intervensi

Pengajuan paling lambat hingga 8 Juni 2028 melalui administrasi digital. Informasi detail dapat diperoleh via WhatsApp Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT di ‪+628-111-72-6699‬ (pesan saja).

Rahel berharap masyarakat Sulawesi Selatan dapat segera mempersiapkan dokumen dan memahami prosedur.

“Negara hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel